Nama Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, masuk dalam jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Risma, bersama dengan 26 pengurus lainnya akan menjalani masa bakti 2019 hingga 2024 mendatang. Masuknya nama Risma dalam kepengurusan di DPP PDIP ini, diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Wartawan Surabaya Pagi,
Miftahul Ilmi
Risma sendiri mengaku kaget karena selama ini tidak pernah masuk dalam lingkaran pengurus pusat partai. Risma diketahui menjabat sebagai Ketua Bidang Kebudayaan di DPP PDIP. Namanya bersanding dengan tokoh lain yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai pengurus, seperti Djarot Saiful Hidayat, Puan Maharani, dan Ahmad Basarah. Risma mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari awak media.
"Aku belum tahu, ya saya coba lah. Aku kan belum pernah menjadi pengurus partai. Belajar lah, nanti dilihat saja," ujarnya, Sabtu (10/8) lalu.
Namun, Risma senang dengan jabatan barunya ini. Dia mengaku nyaman menjadi kader PDIP, karena merasa sejalan dengan ideologinya. Disinggung mengenai strategi kerjanya nanti di DPP PDIP, Risma masih akan mempelajarinya. "Strategi apa? Ya nantilah kita pelajari dulu. Wong saya juga baru ngerti kok," tegasnya.
Ia menambahkan, karena dipercaya sebagai salah satu pengurus DPP PDIP, Risma menilai sebagai bentuk amanat dan pengalaman baru. Dia akan belajar lebih banyak lagi sebelum dapat berkontribusi pada partai.
"Ini kan tanggung jawab aku. Kan kalau diserahi aku tidak mau, cuma ditulis. Nanti semua dipelajari lagi," tuturnya.
Untuk diketahui, meski selama ini Risma adalah kader PDIP, namun dia belum pernah sekali pun menjabat dalam struktural kepengurusan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.
Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, masuknya Tri Rismaharini dalam struktur DPP PDIP cukup mengagetkan internal PDIP. Pasalnya, dia merupakan satu satunya kader baru dari birokrat yang direkrut Megawati.
Saya kira, Risma telah naik kelas. Ini bisa menjadi pintu masuk Risma untuk berkiprah di politik nasional dan menduduki jabatan di level nasional. Mungkin saja bisa berpeluang di kabinet. Mengingat PDIP kan minta banyak jatah menteri, katanya, Minggu (12/8).
Di sisi lain, nama Bambang DH yang selama ini langganan masuk dalam DPP PDIP, ternyata kali ini tidak terpilih. Surokim melihat, tersingkirnya Bambang DH ini tidak berkaitan dengan terpilihnya Risma.
Saya tetap khusnudzon (berprasangka baik) bukan berarti Pak Bambang DH tersingkir. Bukan juga beliau ditugaskan di tingkat kota. Karena sangat dekat dengan Megawati, kemungkinan dia akan mendapat tugas lain yang strategis, kata Dekan Fisip Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.
Namun, kata Surokim, meski Risma masuk di DPP PDIP, bukan berarti dirinya otomatis memperoleh rekomendasi dari partai untuk Pilwali 2020. Dia melihat, selain kubu Risma, ada dua faksi lagi yang memiliki peluang untuk mendapat rekomendasi itu.
Faksi-faksi di internal PDIP akan terus berkontes sengit hingga penentuan rekom DPP. Tidak hanya faksi Risma, tetapi juga faksi Wishnu Sakti dan Faksi Bambang DH. Semua masih sama-sama punya peluang. Karena kita sulit membaca kehendak politik zigzag Bu Mega yang sulit terpola. Bisa berubah-ubah, tuturnya.
Momentum bulan Maret 2020 menjelang pendaftaran paslon bulan April akan menentukan. PDIP saya pikir solid dan semua akan tiarap jika berhadapan dengan Bu Mega. Jadi sesungguhnya pertempuran itu bukan di grassroot. Tetapi, pada berebut pengaruh di DPP, dalam hal ini kehendak Bu Mega, imbuhnya.
Meski demikian, Surokim mengakui jika kans faksi Risma menguat seiring dengan masuknya Risma di DPP. Karena komunikasi politik Risma akan kian intens dengan Megawati.
Bu Risma tentu akan punya banyak kesempatan mengkomunikasikan segala hal. Termasuk Pilwali Surabaya. Jadi peluang kian besar, ujarnya.
Selain itu, kekuatan Risma dalam politik juga didukung oleh citra positif di media dan relasi dengan masyarakat Kota Surabaya yang kuat. Hal inilah yang membuat Risma diperhitungkan oleh Mega. Saya pikir kekuatannya bukan pada finansial atau relasinya dengan para pengusaha properti. Kalau finansial masih kalah dengan dua faksi tadi, ujarnya.
Sementara itu, dosen politik UINSA Abdul Chalik mengatakan, diangkatnya Risma ini, membuat arah rekomendasi yang dikeluarkan DPP PDIP untuk Pilwali Surabaya 2020 terbaca. Dia melihat, Megawati akan banyak mendengar pertimbangan Risma. Sementara yang lain akan menjadi second opinion saja.
Menurut Abdul Chalik, Risma merupakan sosok yang penting untuk menaikkan grade PDIP di mata masyarakat. Mengingat banyaknya kader PDIP yang terjerat korupsi.
Figur Risma ini kan memiliki popularitas, ketokohan, dan juga jam terbang. Jadi dia akan mampu menaikkan grade PDIP. Dengan merekrut Risma, maka akan mengesankan bahwa PDIP tidak hanya menampung para kader kader kaya, pemilik kartel bisnis. Melainkan juga sosok seperti Risma, tuturnya.
Dengan demikian, kans Wishnu Sakti dalam mendapatkan rekomendasi partai untuk Pilwali Kota Surabaya 2020 menjadi sulit. Meskipun dukungan untuk Wishnu di kalangan bawah cukup kuat, Mega diyakini tetap condong ke faksi Risma yang dinilai lebih memiliki kekuatan di Surabaya.
PDIP itu ownernya Megawati. Seandainya nggak diberi rekom, Wisnu sulit menolak keputusan DPP PDIP. Dalam sejarah, rekom DPP PDIP tidak pernah ditolak. Apa yang dikatakan Megawati itu menjadi produk hukum di mata kadernya. Jadi, meski didukung arus bawah, kans Wishnu tak mudah, tuturnya.
