SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Lamongan kembali menggelar aksi demo turun jalan, Selasa (2/9/2018) untuk meminta pemerintah mengangkat sebagai tenaga honorer dan segera menggeluarkan PP terkait pengangkatan PPPK.
Sebagai keseriusan atas permintaan itu, mulai Rabu (3/9/2018) hingga waktu yang tidak ditentukan guru akan mogok mengajar.
Hal itu disampaikan oleh Syukran Ketua Forum Honorer Sekolah Non Katagori (FHSNK) Lamongan, dalam orasinya saat memimpin aksi turun jalan di Kantor Pemkab Lamongan, yang diawali long march dari Kantor PGRI di Jalan Achmad Dahlan setempat.
Disepanjang jalan mulai Achmad Dahlan hingga kantor Pemkab, para guru ini bergantian orasi, kalau aksi kali ini tuntutannya tidak dikabulkan, maka dengan berat hati semua guru akan mogok mengajar.
"Ini tuntutan kami, kalau Pemerintah tidak mengabulkannya, tentu kami akan ambil sikap, mulai besok Rabu semua guru mogok mengajar, dan saya atas nama guru mohon maaf kepada pihak sekolah dan wali murid,"aku Syukran diamini oleh ribuan guru.
Orasi Syukran itu langsung disambut teriakan gegap gempita menyetujui akan rencana mogok massal mengajar. "Setuju...," teriak para pahlawan tanpa tanda jasa ini sembari mengepalkan tangannya.
Massa konsentrasi di depan Kantor Pemkab Lamongan jalan KH Ahmad Dahlan menutup satu jalur jalan dengan cara duduk bersilah dan melatunkan dzikir bersama.
Syukran mengungkapkan kejengkelannya, karena seolah pemerintah hanya memperhatikan guru PNS. "Jangan hanya memperjuangkan guru PNS dan sertifikasinya saja. Sementara kita (honorer, red) hanya nomor sebelas," seloroh Syukran.
**foto**
Saat melangsungkan orasi itu, ada sekitar 10 orang perwakilan diterima Asisten 1 Heru Widi, di lantai 2 Kantor Pemkab setempat.
Dihadapan perwakilan Pemkab tersebut, massa mengajukan tuntutan diantaranya, meminta kepada pemerintah pusat segera mengeluarkan PP ASN terkait perekrutan PPPK, bupati segera menerbitkan SK pengangkatan untuk GTT/PTT SD dan SMP negeri sebagai honorer daerah.
Selain itu, DPRD juga diminta membentuk Panja Raperda tentang honorarium GTT, PTT, meminta pemda memberikan upah yang layak pada tenaga honorer Rp 1, 8 juta serta memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. "Gaji kita sekarang hanya Rp 175 ribu perbulan," katanya.
Gaji kecil itu yang menjadi dasar luapan yang dituangkan di atas karton rentang, kalau mereka rakut nikah."Pingin rabi, sedih nontok dompetku. Gak wani rabi, gajiku mong rongatus ewu kurang," itu diantaranya yang ditulis para pendemo.
Sementara itu, Asisten 1, Heru Widi di hadapan para perwakilan guru mengungkapkan, apa yang menjadi tuntutan para honorer akan dikomunikasikan dan ditampung. Jawaban Heru Widi tidak memuaskan perwakilan guru.
"Setiap kami demo dan diterima, janjinya mesti diusahakan. Tidak ada yang memuaskan jawabannya," ungkap salah satu perwakilan.
Adanya penambahan tenaga GTT yang muncul setiap tahun dipersoalkan perwakilan massa di ruang Bina Praja."Kami tidak ingin jawaban politis," katanya.Lembaran komitmen yang sudah disiapkan perwakilan massa tidak ditandatangani para pejabat perwakilan, Dindik, Asisten 1, dan Asisten III. jir
