Ratusan Nelayan Diberangkatkan Ke Perairan Natuna

Kamis, 09 Jan 2020 09:23 WIB

SURABAYAPAGI.COM-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan di hadapan nelayan, bahwa saat ini perairan Natuna dimasuki kapal-kapal pencuri. "Itu Natuna sekarang dimasuki oleh kapal-kapal pencuri ikan. Artinya mengambil secara ilegal. Kalau mengambil secara ilegal itu kan artinya mencuri," tegasnya. Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah terkait ketegangan dengan China di perairan Natuna. Tak hanya menggencarkan patroli, terbaru pemerintah melakukan mobilisasi nelayan ke perairan tersebut. Ratusan nelayan yang biasanya hanya melaut di perairan Pantai Utara ( Pantura) Pulau Jawa antusias diberangkatkan ke Natuna. Seperti contohnya nelayan di Juwana, Kabupaten Pati. Mereka mengaku siap jika dimobilisasi untuk melaut di perairan yang juga diperebutkan oleh China itu. Oleh sebab itu, Mahfud melanjutkan, pemerintah mengambil keputusan dengan tegas. Pertama, negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah Indonesia. "Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita, bahwa itu daerah kedaulatan kita, dan kedaulatan harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," serunya. Menurut mereka, melaut di Natuna akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan di perairan utara Jawa. Hal itu diungkapkan Ketua Paguyuban Mina Santosa, Juwana Pati, Heri Budiyanto Rabu (8/1/2020). "Kami siap mendukung pemerintah ke Natuna. Apalagi hasilnya lebih tinggi di sana," ucap Heri. Menurut Heri ada sekitar 100 kapal dari Juwana berukuran 60 Gross Ton (GT) yang siap berangkat. Jumlah itu bisa bertambah lima kali lipat jika ditambah dengan nelayan dari Pantura. Namun, untuk nelayan Pantura yang hendak melaut ke Natuna tidaklah mudah. Untuk perjalanan saja memerlukan waktu lima hari dan biayanya pun tidak sedikit. Heri mengungkapkan bahwa ukuran 60 GT perlu biaya Rp 80 juta. Tetapi, dengan kapasitas 60 GT, setiap kapal diperkirakan bisa mendapat 40 ton ikan dari Natuna. "Tapi yang utama bagi kami ketersedian BBM, es dan jaminan keamanan selama melaut," ujarnya. Heri bersama ratusan perwakilan nelayan sebelumnya diundang Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Senin (6/1/2020). Dalam pertemuan itu, Mahfud menyebut akan mengirim 120 nelayan dari pantai utara Pulau Jawa ke perairan Natuna. Pengiriman itu sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Terutama di Natuna yang sedang bersitegang dengan China. "Pemerintah akan mendukung saudara-saudara ke sana, nanti bagaimana perizinan, fasilitas apa yang akan dicarikan pemerintah," kata Mahfud kepada para nelayan Senin (6/1/2020). Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengakui, melaut ke Natuna perlu biaya tidak sedikit. Selain itu, pihaknya juga meminta jaminan keamanan dan beberapa fasilitas dari pemerintah. "Terkait perizinan seperti apa, fasilitas seperti apa. Apakah akan berbulan-bulan atau tidak. Karena jaraknya jauh," ujar Riswanto di kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020). Mahfud berpesan kepada para nelayan, langkah ini bukan hanya menggunakan hak warga negara untuk beraktivitas di perairan Natuna. Lebih dari itu juga sebagai bentuk bela negara. "Nah saudara nanti akan selain saudara menggunakan hak saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami," pungkasnya.

Editor : Redaksi

Tag :