SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Selain membahas Perubahan Perda BUMD, DPRD Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarustamaan Gender di Jawa Timur. Saat ini raperda tersebut sedang alam tahap pembacaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Jatim.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (F PDI Perjuangan) Sugeng Pujianto mengatakan, hasil capaian pembangunan responsive gender di Jawa Timur sejauh ini memang belum optimal. Hal ini terlihat dalam Indikator Indeks pembangunan Gender (IPG) dalam tiga tahun terakhir ini yaitu tahun 2016 sebesar 90,72, tahun 2017 sebesar 90,76 dan 2018 sebesar 90,77. Dari angka tersebut diketahui, semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Karena IPG dibawah angka 100 menandakan capaian perempuan lebih kecil daripada capaian laki-laki. IPG baru dianggap seimbang antara laki laki dan perempuan ketika mencapai angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan belum memberikan manfaat yang sama terhadap laki laki dan perempuan, jelas Sugeng Pujianto saat sidang paripurna 21 Mei 2019 lalu.
Perbedaan kemanfaatan ini, lanjut Sugeng, misalnya terlihat dari data tahun 2017. Pada tahun tersebut presentase penduduk 15 tahun keatas yang buta huruf lebih banyak kaum perempuan. Yaitu sebesar 11,22% disbanding kaum laki-laki yang hanya 5%. Kemudian, presentas lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas juga masih timpang dan merugikan kaum perempuan. Yaitu 7,41% perempuan dibandingkan dengan 8,36% Laki-laki. Sedangkan untuk partisipasi kerja tahun 2017, penduduk perempuan juga hanya 54,,37% kalah jauh dengan penduduk laki-laki yang mencapai 83,85%. Kami ingin buta huruf di kalangan perempuan ditekan, minimal sama dengan laki-laki. Begitu juga soal tingkat pendidikan dan partisipasi di dunia kerja, harap Sugeng.
Sementara itu, Moch Alimin, Juru Bicara dari Fraksi Golkar berpendapat, Indeks Pembangunan Gender berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masih rendahnya IPM di Jatim maka pembangunan responsive dan penyetaraan gender masih harus diperjuangkan dan ditingkatkan. Dalam beberapa hal, seperti akses pendidikan dan partisipasi angkatan kerja terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, Fraksi Golkar mohon penjelasan, langkah-langkah apa yang akan ditempuh pemprov Jatim untuk mengurangi kesenjangan responsive gender tersebut, ungkap Alimin.
Pihaknya berharap, ke depan dengan adanya Raperda Pengarusutamaan gender ini akan memberikan dampak terhadap kenaikan IPM Jawa Timur. Sehingga IPM Jatim tidak lagi rendah capaiannya disbanding provinsi lain di Pulau Jawa. Didalam Raperda ini nanti, Gubernur akan membentuk Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan tim penggerak PUG. Maka kami juga minta penjelasan bagaimana rekruitmen pokja tersebut, pungkas Alimin. rko/**
