Puti Guntur Dituding Dompleng APBD

SURABAYA PAGI, Surabaya – Saling serang antar pendukung saat kampanye Pilgub Jatim 2018 kembali terjadi. Setelah Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Sukadar menuding adanya pelanggaran kehadiran Cawagub Emil Dardak di kegiatan car free day (CFD) Taman Bungkul. Kini, giliran pendukung Khofifah-Emil Dardak memperkarakan Cawagub Puti Guntur, pendamping Cagub Gus Ipul. Ini terkait kehadiran Puti Guntur bersama Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada acara Pahlawan Ekonomi di Kapas Krampung Plaza. Tentu ini menambah panasnya kampanye Pilgub Jatim, mengingat klaim PDIP bahwa Presiden Jokowi hanya mendukung paslon nomor 2 itu masih menjadi perdebatan publik. Apalagi, faktanya relawan pendukung Jokowi nyatanya mendukung paslon nomor urut 1, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.
-------------

Vincensius Awey, anggota DPRD Surabaya dari Partai Nasdem mengatakan kehadiran Puti Guntur di Kapas Krampung Plaza itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye. Program Pahlawan Ekonomi itu dibiayai oleh APBD Kota Surabaya. "Itu kan sama saja memboncengi dana APBD. Ini bentuk pelanggaran," tegas anggota Komisi C ini, kemarin.

Awey juga menyinggung kehadiran Tri Rismaharini. Dari foto yang dimuat sejumlah media, Walikota Surabaya itu tergambar menunjukkan 2 jari sebagai simbol dukungan ke paslon nomor urut 2, yakni Gus Ipul-Puti. Padahal, Risma itu masih menjabat sebagai kepala daerah, bukan juru kampanye. "Kalau mau jadi juru kampanye harus cuti dulu sebagai kepala daerah. Itu sudah diatur, lagi pula belum waktunya" ungkap Awey.

Awey kembali mengatakan meskipun jabatan Walikota itu merupakan jabatan politis, dan sebagai petugas partai yang pencalonannya diusung oleh PDIP, seharusnya tetap memperhatikan etika. "Sebagai kepala daerah yang baik, seharusnya tidak memanfaatkan jabatannya dan dana APBD untuk memenangkan pasangan calon. Ini sangat berbahaya" tandasnya.

Awey akan mengusulkan agar Komisi C sebagai lembaga pengawas dan kontrol pihak eksekutif segera memanggil Ketua DPRD Surabaya Ir. Armuji, Cawagub Puti Guntur dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk menjelaskan kegiatan di acara Pahlawan Ekonomi. Apakah ada unsur kampanyenya, karena ada indikasi kampanye terselubung saat itu.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo mengatakan potensi pelanggaran yang dilakukan kedua paslon, sangat terbuka. Tak hanya terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK), juga kegiatan tatap muka yang digelar masing-masing paslon. "Kalau pelanggaran APK, teman-teman masih merekap berapa total pelanggaran dari Khofifah-Emil dan berapa dari pasangan Gus Ipul-Puti," ujar Hadi.

Sedang pelanggaran kampanye tatap muka, menurut Hadi belum ditemukan adanya pelanggaran. Ia mencontohkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan Khofifah-Emil saat berkunjung ke Gereja Mawar Sharon Jalan Raya Sukomanunggal, Rabu (28/2) lalu. Dari investigasi Panwascam, tidak terjadi kampanye di tempat ibadah. “Hanya pertemuan dan silaturahmi di sekertariat Sinode Mawar Sharon," terang dia.

Mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya dalam kegiatan Cawagub Puti, seperti kunjungan di Pasar Tambahrejo dan acara 'mlaku mlaku nang Tunjungan', menurut Hadi, juga belum ditemukan adanya pelanggaran. “Acaranya di hari libur dan Bu Risma sudah mengajukan cuti jabatan pada Mendagri melalui Gubernur. Surat cutinya sudah saya terima, jadi tidak ada masalah," tandas Hadi.

Khofifah Sindir PDIP
Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa akhirnya angkat bicara tentang pernyataan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah yang membawa nama Presiden Jokowi dalam kampanye untuk paslon Gus Ipul-Puti. Menurut Khofifah, kampanye membawa nama presiden itu tidak elegan. Bahkan mendown grade nama kewibawaan presiden. "Sebaiknya kita menjaga wibawa presiden, pilkada tidak hanya di Jatim tapi juga di 171 kabupaten kota. Menarik-narik Presdien menurut saya kurang elegan. Jangan mendown grade kewibawaan presiden dengan menarik narik seperti itu," ujar Khofifah di sela-sela kunjunganya ke Pasar Kapasan, Surabaya, Selasa (6/3/2018).

Bagi Khofifah, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Tapi di sisi lain sampai saat ini banyak elemen yang mendukung dirinya. Seperti Barisan Relawan Jokowi Presiden, dan juga Pro Jokowi. Maka dengan pernyataan dukungan itu, Khofifah ingin masyarakat sendiri yang menilai.

"Sekarang Barisan Relawan Jokowi Presiden sudah eksplisit menyatakan mendukung Khofifah-Emil. Pro Jokowi juga sudah dulu. Lalu what do you think?" cetus Khofifah.

Sebelumnya, PDIP melalui wakil Sekjennya, Ahmad Basarah mengatakan bahwa sejak mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial, hubungan politik Khofifah dengan Jokowi sudah putus. Hal ini dikatakan Basarah dalam Rakor PDIP terkait pemenangan Gus Ipul-Puti Guntur, Minggu (4/3) lalu. Pada Rakor itu, Basarah juga mengaku memiliki strategi khusus untuk meraih kemenangan dengan menjadikan Pilgub Jawa Timur 2018 satu paket dengan pencapresan Jokowi di 2019.

Sementara itu, Puti Guntur bersyukur didukung Presiden Jokowi. "Saya bersyukur dengan dukungan Pak Jokowi. Kami pun sebagai kader dan petugas partai turut mendukung beliau dalam pencapresan 2019," katanya. Puti juga mengatakan, bersama Gus Ipul, dirinya berkomitmen membumikan Nawacita pemerintahan Jokowi di Jawa Timur melalui program-program yang ditawarkannya. n alq/rko/ifw