•   Senin, 16 Desember 2019
Surabaya

Proyek Trem Batal, Dialihkan ke Bus Suroboyo

( words)
(kiri) Desain Trem di Surabaya yang sudah dirancang sejak 2010 dan (kanan) Bus Suroboyo yang diharapkan menjadi angkutan massal, pengganti Trem.


Noviyanti Tri-Alqomar,
Wartawan Surabaya Pagi
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya menyerah terhadap realisasi proyek angkutan massal cepat, yakni trem. Padahal, proyek ini digagas sejak awal menjabat pada 2010 silam. Kini, jabatan Risma tinggal dua tahun lagi dan tak mungkin mewujudkan trem di kota pahlawan ini.
“Ndak, Ndak ada (proyek trem), karena aku sudah ndak bisa kan. Aku tinggal dua tahun (sisa masa jabatan sebagai wali kota),” kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Senin (10/12) sore.
“Karena kalau transportasi, kalau massal, itu konstruksinya di atas dua tahun. Dua tahun lah paling cepat, jadi nggak mungkin aku,” lanjut dia.
Selain terbentur masa jabatan sebagai wali kota yang tersisa dua tahun lagi, kendala utama dari proyek ini soal anggaran. Butuh kucuran tak hanya dari pemerintah pusat melalui APBN, selain dari APBD Surabaya. Padahal, proyek trem diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 3,5 Triliun.
Risma mengaku sudah berjuang keras untuk mendapatkan anggaran triliunan rupiah tersebut. Termasuk tawaran bantuan hibah Rp 1,5 triliun dari pemerintah Jerman. Namun nyatanya hingga kini tak kunjung terealisasi.
Pemkot Surabaya juga sudah mengusulkan anggaran dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Kota Surabaya 2018, agar proyek trem yang rencananya untuk mengurai kemacetan tersebut bisa segera ditenderkan. Namun, lagi-lagi menemui jalan buntu.
Meski demikian dalam pembahasan RAPBD Surabaya 2019 juga gagal diwujudkan, kendati sudah beberapa kali memangkas anggaran menjadi sekitar Rp 1 triliun. Termasuk mengepras jalur yang semula direncanakan sepanjang 17 kilometer (Km) menjadi 12 Km.
Bahkan dipangkas lagi menjadi 8 Km untuk menyesuaikan jumlah anggaran, tetap saja proyek trem gagal terwujud.
Risma pun meminta publik Surabaya untuk melupakan proyek trem di era kepemimpinanya, meski mengaku sudah berupaya keras. “Jadi aku nggak mungkin tanda tangani (proyek), sudah (lupakan), tapi aku sudah melakukan upaya kan?” katanya.
“Itu sudah 10 tahun yang lalu. Aku mulai kepala Bappeko, tapi kan itu ndak bisa ternyata kan, terealisasi yang trem.”
Sebagai gantinya, Risma bermaksud mengalihkan angkutan massal tersebut ke armada bus. “Yang paling mudah itu pakai bus. Iya, kita pakai bus. Tapi kalau untuk yang trem, itu nggak bisa,” tegasnya.
Akan tetapi, Risma mengatakan rencana penyediaan angkutan massal di Surabaya akan tetap ada. Dan sangat memungkinkan bahwa angkutan massal trem ini bisa diwujudkan suatu saat nanti. "Bisa nanti dilajutkan oleh siapa nanti. Atau yang pas mungkin dilakukan oleh PT KAI," katanya.
Sebagai BUMN milik pemerintah dan menguasai soal kereta sehingga sangat memugkinkan untuk direalisasikan oleh mereka. Kalaupun nanti ada trem yang terealisasi, maka Risma mengatakan bahwa angkutan Bus Suroboyo bisa ditata lagi, termasuk dialihkan ke rute yang lain, misalnya, rute timur barat
Sementara itu, Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang dari Universitas Trisakti mengatakan, kota sebesar Surabaya harus memiliki backbone angkutan massal untuk menunjang mobilitas ekonomi warganya.
Oleh karena itu, Surabaya harus tegas memilih moda transportasi apa yang bisa menjadi tulang punggung utama transportasi massal itu.
Namun, semua moda transportasi massal yang dipilih harus mempertimbangkan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sebagai kegiatan ekonomi baru di Surabaya.
"Sebetulnya Surabaya harus punya backbone-nya untuk angkutan massalnya apa. Apakah Surabaya ini pakai BRT (Bus Rapid Transit), MRT (Mass Rapid Transit), LRT (Light Rail Transit), atau Trem. Seharusnya ini terjawab. Setelah itu baru menghitung berapa jalurnya yang menghubungkan semuanya," katanya ditemui di sela acara di Surabaya.
Yayat mengatakan, kalau BRT maka harus sesuai dengan masterplan tata ruangnya dan tata transportasinya. Misalnya, di Jakarta Bus Trans Jakarta ada 15 koridor, di Bogor ada 7 koridor. "Itu menjadi struktur utamanya sebagai angkutan publiknya, baru dikembangkan fidernya," katanya.
Menurut Yayat, kalau Surabaya mau menghadirkan transportasi massal harus mempertimbangkan TOD dan tata ruangnya. Sebab, keuntungan angkutan massal itu bukan hanya didapat dari tarif. Tapi, bagaimana keberlanjutannya untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
"Pengembangan jaringan angkutan massal itu satu paket dengan pengembangan bisnisnya. Harus klop. Kalau di Surabaya lebih cepat naik motor ya naik motor saja," ungkapnya.
Yayat juga mengingatkan, apakah mobilitas masyarakat Surabaya sudah sedemikian sibuk atau sudah hipermodernitas, sehingga membutuhkan angkutan massal yang cepat dan efektif. "Kalau di Jakarta cepat itu penting," katanya.
Menurut Yayat, harus ada kajian yang mendalam untuk kebutuhan transportasi di Surabaya. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus duduk bersama untuk memutuskannya. "Harus duduk bersama. Makin ditunda, makin macet, dan makin mahal," pungkasnya.

Berita Populer