SURABAYAPAGI.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sudah memulai merealisasikan program rumah DP Rp 0. Pembangunan hunian DP Rp 0 dimulai di Pondok Kelapa dengan nama properti Klapa Village. Bentuk huniannya adalah rusunami.
Tujuan awal program ini adalah untuk memberikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Anies sudah menjelaskan syarat-syarat dasar untuk mendapatkan rumah DP Rp 0 ini.
"Dia yang bersangkutan yang mendaftar harus merupakan warga Provinsi DKI Jakarta. Tercatat sebagai penduduk DKI, ber-KTP DKI," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/1/2018).
Syarat lain, adalah harus belum pernah punya rumah sendiri sebelumnya. Artinya mereka yang selama ini hidup dengan mengontrak rumah. Syarat dasar berikutnya adalah terkait gaji. Untuk memastikan program ini tepat sasaran, warga yang ikut harus memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.
"Yang bersangkutan untuk program yang sekarang, yang kemarin adalah yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta," kata Anies.
Tipe rusunami yang disediakan di Klapa Village beragam. Pada tahap awal akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.
Hindari second market
Untuk menjamin agar rumah ini tetap dihuni warga yang sesuai kriteria awal, Anies melarang pemilik rumah untuk memperjualbelikan rumah ini. Nantinya Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) akan mengatur agar rumah-rumah itu tetap tepat sasaran.
"Nanti salah satu komponennya adalah bila ada yang terpaksa menjual, maka kami akan menjadi badan yang akan membelinya," ujar Anies.
"Sehingga tidak muncul second market rumah ini. Jadi kita tetap menjaga bahwa rumah ini adalah rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), jadi ini yang nanti akan kami atur," tambah Anies.
Terkait cicilannya, Pemprov DKI masih menunggu terbentuknya lembaga BLUD khusus terlebih dahulu. Nantinya BLUD itu yang akan mengelola penjualan rumah dan menentukan cicilannya.
Meski demikian, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik kebijakan ini. Sebab, ketentuan gaji antara UMR sampai Rp 7 juta akan menyulitkan warga yang penghasilannya sesuai UMR. Warga berpenghasilan UMR yaitu Rp 3,6 juta akan kesulitan membayar cicilannya.
"Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," ujar Prasetio.
Susun kebijakan lain
Anies sendiri mengatakan pasti ada golongan masyarakat yang penghasilannya tidak masuk dalam kriteria pembeli rumah DP Rp 0. Mereka tidak memenuhi syarat perbankan seperti minimal gaji sehingga tidak bisa menjangkau rumah DP Rp 0.
Anies sedang memikirkan kebijakan lain untuk mengakomodasi golongan masyarakat itu. Misalnya dengan mengizinkan mereka menyewa terlebih dahulu. Jika mereka tertib membayar sewa, maka akan menjadi hak milik.
"Kemarin dalam diskusi yang kita siapkan adalah bisa menyewa dalam jangka waktu panjang, mereka tertib, nanti di ujung menjadi miliknya," ujar Anies.
Anies mengatakan Pemprov DKI sedang menghitung-hitung kebijakan itu. Misalnya seperti durasi penyewaan hingga akhirnya menjadi hak milik. Sebab kalau tidak dipikirkan, masih ada masyarakat yang tidak bisa ikut program DP Rp 0 karena tidak punya gaji yang cukup.
"Bank-able itu kan mereka harus berpenghasilan cukup, agar 30 persen bisa untuk kredit. Mereka yang berada di bawah (penghasilan cukup) mau tidak mau akan sangat sulit. Nah di sini kita akan siapkan yang polanya sewa, tertib bayarnya, perawatannya rapi, nanti di ujung bisa menjadi pemilik," kata Anies.
Anies mengatakan skema pembiayaan hunian bagi tiap kalangan masyarakat akan disiapkan. Dia berjanji akan membereskannya satu per satu.
"Jadi jangan khawatir. Ini kita mulai satu dulu, jadi satu dulu, one by one. Tapi nantinya Insya Allah kami akan menjangkau semuanya," ujar Anies.lx/kmp
