•   Minggu, 5 April 2020
Peristiwa Hukum

Pro Kontra Hukuman Mati Untuk Koruptor

( words)
Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia


SURABAYAPAGI.COM,- "Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?" Pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang siswa SMK Negeri 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah kepada Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12/2019)

Presiden Jokowi sendiri awalnya tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Ia lalu menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati bagi koruptor. "Ya, kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan. Tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati," kata Jokowi.

Pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia masih terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Sebagian menganggap jenis hukuman ini dapat menimbulkan rasa jera, karena diberikan hukuman yang paling berat. Namun ada juga yang menentangnya dengan berbagai alasan. Misalnya karena alasan hukuman mati yang dinilai tidak efektif menimbulkan rasa jera.

Ia menyampaikan sejumlah contoh negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, nyatanya angka korupsi di sana masih tetap tinggi, salah satunya China. Untuk itu, upaya yang berbentuk pencegahan dinilai lebih efektif untuk mengatasi jenis kejahatan ini. "ICJR memandang bahwa pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," kata Anggara

Ia meyakini, apabila memang ada keinginan dan dorongan kuat dari masyarakat, maka DPR akan mendengar. Namun, Presiden Jokowi menekankan semuanya akan kembali pada komitmen sembilan fraksi di DPR.

"Sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," kata dia.

Saat ditanya apakah pemerintah akan menginisiasi rancangan atau revisi UU yang memasukkan aturan soal hukuman mati bagi koruptor, Jokowi tak menjawab lugas. Menurut dia, hal itu kembali berpulang pada kehendak masyarakat.

"Ya bisa saja (pemerintah inisiasi) kalau jadi kehendak masyarakat," kata Jokowi.

Pernyataan Presiden Jokowi mengenai hukuman mati yang berawal dari pertanyaan seorang siswa SMK belakangan mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai pihak.

Sebagian menganggap hukuman mati dapat menimbulkan rasa jera. Namun ada juga yang menentangnya karena dinilai tak akan efektif.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, dirinya sudah menyetujui hukuman mati untuk koruptor ini sejak lama. Terlebih apabila uang negara yang dikorupsi mencapai jumlah besar.

"Iya itu (hukuman mati) tergantung hakim dan jaksa. Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati koruptor, karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa, itu dirusak oleh koruptor," kata Mahfud, (10/12/2019).

Kendati demikian, Mahfud menilai harus dilihat bentuk dan jumlah korupsinya. Apabila koruptor tersebut korupsi dalam jumlah yang besar karena rakus, maka dia pun setuju untuk menghukumnya dengan hukuman mati.

Berita Populer