•   Minggu, 19 Januari 2020
Bisnis Makro

Presentase Deviden Rendah, 3 BUMD Disorot

( words)
Musyafak Noer, Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim. (Foto: SP/IST)


SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Total setoran modal kepada 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur sejak berdiri sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp 3,9 Triliun. Dari jumlah sekian itu, tidak semuanya BUMD berbisnis secara optimal. Bahkan ada 3 BUMD yang sejak berdiri sampai sekarang, setoran devidennya (bagi Hasil) ke pemprov Jatim masih dibawah 10%.
Berdasarkan data yang dilansir Pemprov Jatim tahun November 2018 menyebutkan, dari 10 BUMD Jatim total penyertaan modal (investasi) mencapai Rp 3,9 Triliun. Investasi tersebar di 10 BUMD seperti PD Air Bersih Rp 15 Miliar, Bank Jatim Rp 1,9 Triliun, Bank UMKM Jatim Rp 360 miliar, PT Panca Wira Usaha Rp 145 miliar, PT Jatim Grha Utama Rp 785 miliar, PT Petrogas Jatim Utama Rp 453 miliar, PT Jamkrida Rp 179 miliar, PT SIER Rp 50 miliar, PT Askrida Rp 6,2 miliar dan PT Jatim Krida Utama Rp 1,8 miliar.
Namun jika dilihat presentasenya ada 3 BUMD yang terbilang sangat kecil kontribusinya. Sehingga berbanding jauh dengan modal yang sudah didapat. 3 BUMD itu antara lain PT Jatim Graha Utama hingga 2018 hanya berhasil menyetorkan deviden Rp 22,1 miliar atau 2,8% dari modal. Kemudian PT Jamkrida devidennya Rp 4,1 miliar atau 2,3% dari modal dan PT Petrogas Jatim Utama dengan total deviden Rp 40,6 miliar atau 8,9% dari modal disetor.
Sedangkan 3 BUMD lainnya juga masih belum mencapai Break Event Point (BEP) atau balik modal meski sudah bertahun-tahun beroperasi. Karena dilihat dari modal dan setoran devidennya belum mencapai 50%nya. Antara lain, Bank UMKM baru 26%, PT JKU 49% dan PT PWU 31%. Namun ada juga BUMD yang sudah meraup untung besar dan menyetor deviden diatas jumlah investasi. Diantaranya PD Air Bersih, Bank Jatim, PT SIER dan PT Askrida.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Musyafak Noer mengaku langsung meminta penjelasan ke Gubernur Jatim terkait fakta ini. Karena idealnya BUMD yang bisnisnya optimal dan sehat, terlihat dari jumlah setoran devidennya ke Pemprov Jatim. “Mohon penjelasan terkait kontribusi atas nilai penyertaan modal lebih dari Rp 3triliun yang belum optimal,” pinta Musyafak Noer yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini, kemarin.
Data dan pertanyaan dari Fraksi PPP tersebut langsung dijawab oleh Gubernur Jatim Soekarwo melalui lampiran Jawaban Eksekutif dalam Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Gubernur Jatim 2013-2018 yang baru-baru ini diserahkan ke DPRD Jatim. Gubernur membenarkan Investasi pada BUMD sampai tahun 2017 mencapai Rp 3,9 Triliun. Dengan rinian investasi berbentuk fresh money Rp 2,3 Triliun lalu konversi cadangan Rp 1 Triliun lebih dan berupa inbreng (asset tanah) Rp 315 miliar. “Sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) atau deviden sampai 2017 sudah mencapai total Rp 3,85 Triliun,” jelas Gubernur.
Ditambahkannya, untuk BUMD yang mendapatkan penyertaan modal berupa aset dan belum bisa dioptimalkan karena adanya masalah hukum maupun tidak adanya bukti alas hak kepemilikan. Itu terjadi pada PT PWU dan PT JGU maupun asset pelabuhan Probolinggo yang baru saja diserahkan ke PT PJU. “Tentunya hal ini berdampak pada nilai material cukup besar sehingga mempengaruhi ratio keungan pada 3 BUMD itu,” pungkasnya. rko

Berita Populer