Polemik Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur di Pilkada

Senin, 29 Jan 2018 13:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Khalayak dikejutkan dengan pemberitahuan dari pemerintah tentang rencana menempatkan dua jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur di sejumlah daerah selama masa Pemilihan Kepala Daerah tahun ini. Sudah ada dua perwira tinggi Polri yang diplot, yaitu Muhammad Iriawan dan Martuani Sormin. Dua petinggi polisi berpangkat inspektur jenderal itu disiapkan untuk sementara waktu mengisi posisi lowong gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara, yang akan diperebutkan para kandidat di Pilkada nanti. Alasannya, masa jabatan kedua gubernur berakhir beberapa hari sebelum pilkada serentak. Pemungutan suara alias pencoblosan dijadwalkan pada 27 Juni 2018, sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, purnatugas pada 13 Juni dan Gubernur Sumatra Utara, Tengku Erry Nuradi, mesti lengser pada 17 Juni. Masa jabatan kedua gubernur tak dapat diperpanjang, tetapi coblosan tidak bisa dimajukan. Setelah coblosan pun tak langsung dapat diketahui gubernur terpilih. Soalnya ada masa cukup panjang dari pencoblosan sampai penetapan pemenang pilkada dan gubernur terpilih dikukuhkan. Masa itu menjadi lebih lama lagi andai terjadi sengketa hasil pilkada lalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Maka mesti sedari dini disiapkan penjabat yang dapat menjalankan sementara tugas-tugas pemerintahan di kedua provinsi itu. Karena kepala daerah provinsi, Kementerian Dalam Negeri-lah yang berwenang mengusulkan si calon penjabat kepada Presiden. Memang baru sebatas diusulkan dan Presiden pun belum menyetujui atau menolak, tetapi publik sudah riuh menanggapi usulan yang dianggap ganjil itu. Segera pula dicurigai ada agenda terselubung untuk menyukseskan calon tertentu dalam pilkada di kedua provinsi itu. Asumsi diperkuat karena ada seorang mantan jenderal, yaitu Inspektur Jenderal (purnawirawan) Anton Charliyan, menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. (viv/cr)

Editor : Redaksi

Tag :