Pilkada Surabaya, Bisa Dimenangkan Aliansi Politik tanpa Ideologi

SURABAYAPAGI.COM - Konstelasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Surabaya pun mulai bergeliat dengan manuver yang dilakukan beberapa tokoh masyarakat dan elite politik. Tujuannya satu mendapat rekomendari dari partai politik.
Sampai satu hari jelang imlek, baru Irjen (Purn) Machfud Arifin, Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Jokowi-Ma’ruf Amin, yang telah mendapatkan dukungan partai politik. Jumlahnya sudah langsung empat parpol yaitu PAN, Gerindra dan PKB dan konon Demokrat.
Elite PDIP Surabaya, Whisnu Sakti, dan Armudji, malah belum mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Konon Partai NasDem dan PKS, juga akan merapat ke mantan Kapolda Jatim ini.
Pilihan ke Jenderal polisi purnawirawan ini sejauh ini belum diungkapkan latarbelakangnya. Apakah hanya karena sosok Machfud Arifin, arek Surobooyo asli yang suka melakukan pembangunan atau mempertimbangkan hasil survei popularitas dan elektabilitas ketokohannya di mata masyarakat konstituennya masing-masing.
Hasil survei elektabilitas dan popularitas selama ini memiliki korelasi peluang menang Pilkada Surabaya 2020 sesuai yang diinginkan masyarakat.
Pilihan Machfud Arifin ini merupakan syarat mutlak bagi partai atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan calonnya di pilkada serentak 2020 di Surabaya. Artinya, tanpa adanya surat rekomendasi dari DPP, pihak KPU dipastikan tidak bisa menerima pendaftaran calon tersebut dari partai politik pengusungnya.
Praktis, surat rekomendasi bagi seorang tokoh masyarakat atau elite politik memiliki posisi yang penting untuk mendaftar melalui jalur partai politik
Rekomendasi untuk arek Ketintang Surabaya kali ini menunjukkan bahwa tidak ada garis ideologis penentu. Mengingat saat Piplres 2019 lalu, PAN dan Gerindra pada posisi partai seberang dari koalisi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amien.
Aliansi yang mendukung Machfud Arifin ini merupakan sebuah aliansi politik yang bersifat sangat fleksibel. Apalagi bila kelak bila PKS pun bergabung pada Jenderal pensiunan ini. Hal ini ada positifnya bahwa di tingkat lokal Surabaya, sudah tidak ada musuh politik yang pasti atau abadi.
Menariknya, keputusan dari empat parpol ke Machfud Arifin, dibuat oleh anggota dewan partai di tingkat pusat, bukan tingkat daerah.
Pertanyaannya, apakah aliansi politik lokal ini bagian dari strategi untuk meningkatkan daya tawarnya ataukah ingin membangun kota Surabaya tanpa ‘’identitas partai’’ atau sekedar untuk menyediakan sistem checks and balances yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
Publik bisa jadi ingin melihat aliansi partai politik pendukung Machfud Arifin ini sudah memiliki program rencana pemenangan. Terutama dalam menggerakkan struktur partai?.
Hal yang bisa ditebak rekomendari oleh parpol terhadap tokoh masyarakat sekelas Machfud Arifin, yang pernah menjadi Kapolda di dua propinsi (Jatim dan Kalsel), tidak akan mengabaikan beberapa skenario atau planning untuk memenangkannya dalam Pilkada Surabaya. Lebih-lebih bila benar, DPP PDIP, tidak ikut mendukung pencalonan Machfud Arifin.
Hal ini berkaca pada Pilwali Surabaya 2015 lalu, dimana calon dari PDIP, yaitu Tri Rismaharini, hampir menjadi calon tunggal. Kondisi ini bisa terjadi, karena PDIP terlalu dominan di Surabaya.
Sejarah mencatat, dalam pilkwali di Surabaya, PDIP tidak pernah sekalipun kalah. Dua kali berhasil mengantarkan Bambang DH sebagai Wali Kota Surabaya, dua kali pula sukses mengantarkan Tri Rismaharini menjadi orang nomor 1 di kota Pahlawan ini.
Bisa ditebak, dengan terus melobi ke berbagai DPP parpol di Jakarta, Machfud Arifin, tidak mau kehilangan muka. Artinya nanti dalam Pilkada 2020, tidak ingin kalah atau dikalahkan oleh tokoh masyarakat atau elite politik lain, termasuk calon independen yang kini juga menggalang dukungan KTP dari warga kota.
Akal sehat publik bisa menebak perolehan dukungan banyak parpol untuk Machfud Arifin, tak jauh dari teori kartelisasi partai.
Teori ini menggambarkan situasi ketika elit politik menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk berbagi kekuasaan. Termasuk menghasilkan tingkat terbatas dalam kompetisi riil di antara berbagai pihak atau parpol.
Menurut perspektif teori ini, persaingan selama pemilihan nanti bisa bersifat dangkal. Mengingat, pada akhirnya hanya mengkonstitusikan kembali kartel yang sama.
Pola semacam ini kelak bisa memuluskan penggunaan praktik jual beli suara. Terutama pilihan jalan pintas untuk memobilisasi dukungan dalam pilkada September 2020 mendatang.
Praktik banyak parpol memberi dukungan pada satu sosok, bisa berdampak persepsi bahwa partai-partai politik di Surabaya menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lain, Artinya, bisa dipersepsikan elite parpol itu hanya mengutamakan kepentingan para elit demi akumulasi kekuasaan dan sumber daya.
Bahkan bisa terjadi kompetisi dan koalisi di antara partai politik di pilkada Surabaya nanti hanya ditentukan melalui upaya distribusi dan akumulasi kekuatan dan sumber daya secara strategis.
Karena itulah, aliansi politik tanpa ideology semacam ini bisa memainkan peran penting dalam pilkada 2020 di Surabaya. Kelak, selama lima tahun Machfud Arifin (bila menang), di Surabaya tidak akan muncul pola konflik dan polarisasi seperti di tingkat Jakarta, saat Anies Baswedan mengalahkan Ahok. (tatangistiawan@gmail.com)