•   Selasa, 28 Januari 2020
Catatan Politik Tatang

Pertemuan Jokowi-Prabowo, Kemenangan Kaum Nasionalis

( words)
Catatan Politik Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)


Pertemuan Prabowo-Jokowi, di terminal MRT, Lebak Bulus Jakarta, Sabtu lalu, mengingatkan peristiwa saat Soekarno, “menjinakkan” Mohammad Natsir, awal kemerdekaan, terkait Piagam Jakarta.

Dalam Pertemuan Sabtu itu, Prabowo, tidak mengajak tokoh partai Islam seperti Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. Apalagi ulama-ulama yang memprakarsai Ijtima Ulama 1 dan 2 seperti alumni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizieq.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Sukarno pernah berhadapan dengan orang-orang islamis, salah satunya M. Natsir.

Natsir, pernah menganggap agama bukan sekadar soal ritual-ritual saja. Bagi Natsir, agama Islam mengatur hal-hal yang harus diatur oleh negara. Negara harus bersatu dengan agama. Sebagai seorang nasionalis, Soekarno, tak mau konfrontasi dengan Natsir. Ia lebih memilih kompromis menggunakan nalar kebangsaan.

Semula M. Natsir, menghendaki Islam sebagai dasar negara. Kekuatan mereka berimbang dengan kelompok nasionalis yang dimotopri oleh Soekarno. Kubu Nasionalis ini menghendaki Indonesia itu sekuler.

Dengan sponsor tentara, Sukarno akhirnya mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, menetapkan untuk kembali ke UUD 1945 yang pada prinsipnya agak sekuler, Dekrit ini tidak menyebut Islam di manapun dalam naskahnya.

Dan untuk menghibur kelompok islamis, Sukarno menyatakan bahwa UUD 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta.

Konsep kompromis itu membuat Indonesia secara resmi bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Tetapi berbagai perangkat kenegaraan memasukkan unsur-unsur agama di dalamnya.

Sampai sekarang, Indonesia punya hukum khusus yang mengatur kebutuhan orang-orang Islam yang dikelola oleh negara, seperti penikahan, waris, yang kemudian dilengkapi dengan sistem peradilan yang terpisah. Disamping ada juga Kementerian Agama. Bahkan kini, keberadaan unsur-unsur syariat Islam makin luas diakomodasi pemerintahan hingga Presiden Jokowi. Antara lain masuknya aspek-aspek yang lebih luas, seperti perbankan dan sistem jaminan halal.

***

Saya menyimak, Jokowi adalah nasionalis yang cenderung sekuler. Demikian juga Prabowo, meski di kelilingi habib dan ulama, sejatinya jauh lebih sekuler dari Jokowi. Maklum, keluarga Prabowo, umumnya Kristen dan Katolik. Mantan suami Titik Soeharto ini masuk Islam hanya dalam rangka pernikahan dengan putri penguasa Orde Baru, Soeharto.

Maka itu, juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin, berencana menggelar ijtimak ulama jilid IV pada Agustus mendatang. Prabowo – Sandiaga yang diusung sebagai capapres merlalui ijtimak II, masih belum diagendakan, untuk diundang. Alasannya, saat bertemu Jokowi di Terminal MRT Lebak Buluk, Ulama dan Habib yang berada dalam lingkaran PA 212, juga tidak diberitahu. Apalagi diajak datang. Bahkan Amien Rais maupun Sohibul Iman, hanya diberi surat tertutup.

Pertanyaannya, masih berpengaruhkah PA 212, kini dan mendatang, setelah koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi dibubarkan? Mrngingat, PA 212, bukan ormas. Keberadaan PA 212, karena ada momen penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI, Ahok.

Berbeda dengan Jokowi dan Prabowo, kaum nasionalis. Katakan Prabowo, dan Partai Gerindra, tidak bergabung dalam pemerintahan Jokowi, mereka masih bisa menjadi oposisi di legislative. Berbeda dengan PA 212?.

***

Pertemuan Prabowo-Jokowi, yang dalam pilpres 2019 lalu bertarung sengit, menunjukkan bahwa politik itu bukanlah matematika. Politik bukan ilmu eksakta yang serbapasti dan rasional. Pertemuan Prabowo-Jokowi, di terminal MRT yang saling memuji untuk NKRI, contoh bahwa berpolitik itu tidak harus bermusuhan sepanjang masa. Maklum, politik bukan barang gaib yang disembah secara irasional. Disana ada praktik transrasional yang tidak bisa dipantau oleh kader partai, apalagi sekedar relawan.

Tak keliru ada adagim yang mengatakab bahwa politik, memang lebih sebagai sebuah seni . Disana ada seni memainkan kemungkinan (the art of the possible) dari pada ilmu. Tetapi, dengan adagium ini juga berlaku bahwa politik tidak ada “hal-hal yang mustahil” atau impossible.

Pertemuan antar dua kaum nasionalis ini bukan sebuah obsesi. Jokowi dan Prabowo memberi contoh ‘’permusuhan’’ dalam pilpres yang menimbulkan kerusuhan 21-22 Mei, tidaklah kekal. Ini yang tampaknya kurang dipahami oleh relawan, termasuk PA 212.

Siapapun, wartawan, akademisi, politisi dan pengamat termasuk ulama yang politisi, tidak bisa mendefinisikan politik itu ilmu pasti. Ujung-ujungnya, politik tetap soal kekuasaan: who gets what,when, where, and how.

Suka atau tidak, kini setelah pertemuan dengan Jokowi, Prabowo, adalah negarawan yang mecintai NKRI dengan empat pilarnya. Kini, terbukti, Prabowo tidak setuju dengan khilafah atau NKRI syariah.

***
Sadar atau tidak, mengikuti perkembangan politik pasca reformasi 1998, kini terjadi iklim politik yang sangat pragmatis. Dalam iklim pragmatis, ideologi tak sangat penting, yang penting kekuasaan. Karena itu bagi Jokowi sah saja ia berkoalisi dengan PKS saat maju dalam pemilihan Wali Kota Solo. Semakin hari pragmatisme semakin kuat. Jargon-jargon Islam begitu laku dipakai dalam merebut suara pemilih kelompok tertentu. Mau tak mau para politikus pragmatis ikut memainkan jargon-jargon itu. Mereka ingin bermain aman, dengan meraup suara dari kalangan sekuler, tapi juga tidak mau kehilangan suara dari kelompok islamis.

Prabowo sejatinya jauh lebih sekuler dari Jokowi. Ia sendiri berasal dari kalangan Kristen, masuk Islam hanya dalam rangka pernikahan. Tapi bahkan Prabowo ikut menikmati permainan politik pragmatis yang menjual jargon-jargon Islam tadi. Apalagi Jokowi yang secara pribadi jauh lebih religius dari Prabowo.

Dalam pidato visi- misinya hari Senin lalu, ada pragmatisme politik dalam diri Jokowi ke arah religius. Pertemuan dua tokoh nasionalis ini telah mengakhiri kekhawatiran perpecahan bangsa ini oleh politik identitas.

Jokowi-Prabowo adalah dua figur nasionalis yang percaya bahwa bangsa ini harus dibawa menuju salah satu negara besar dunia.

Sifat nasionalisme dua tokoh ini, ternyata tidak hanya berhenti pada tataran konsep dan slogan politik. Nasionalismenya telah difungsikan untuk pemersatu beragam suku, etnis dan keyakinan.

Prabowo dan Jokowi, contoh pengikut nasionalis yang tidak ingin NKRI disyariahkan. Prabowo-Jokowi, seorang yang berjiwa nasionalis sejati yaitu sama-sama memiliki kesadaran kolektif membangun bangsa ini bukan memperlemah nilai dan kesadaran kolektif kebangsaan seperti yang dikhawatirkan dalam pilkada DKI Jakarta, 2018 lalu .

Kesadaran nasionalismenya (NKRI) tumbuh kukuh bagi kepentingan nusa bangsanya. Sebagai kaum Nasionalis, Prabowo-Jokowi, tampaknya tidak bergantung pada mitos saja, tetapi ingin membumikan realita kebhinekaan Indonesia. Katakan, kelak bila Gerindra, mengambil posisi oposisi pemerintahan Jokowi, tapi semangat oposisinya adalah sesama nasionalis Berbhineka, bukan politik identitas.

Berpikir kebhinekaan, pertemuan Prabowo-Jokowi, di terminal MRT Lebak bulus Jakarta itu adalah kemenangan kaum nasionalis, bukan kelompok-kelompok yang mendukung politik identitas. (tatangistiawan@gmail.com)

Berita Populer