People Power, Isapan Jempol

Dr. H. Tatang Istiawan

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Selasa (13/10/2020) kemarin, beberapa teman saya yang jadi pedagang di kawasan Glodok, Jakarta, tidak membuka tokonya. Mereka memilih lockdown di rumah. Rata-rata mereka khawatir bakal ada chaos yang berdampak people power.

Sejak Selasa pagi, suasana Jakarta di kawasan Merdeka Barat dan beberapa pertokoan sudah sepi. Tidak satu pun pintu toko dibuka. Menjelang siang suasana makin mencekam.

Beberapa titik di Jakarta, selain ratusan anggota Polri dan Brimob, terlihat puluhan prajurit Marinir ikut berjaga. Juga prajurit TNI-AD. mereka disiagakan untuk mengamankan aksi demo yang dilakukan PA (Persaudaraan Alumni) 212 dan kawan-kawannya.

Kelompok ini memproklamirkan diri unjuk rasanya dengan nama “Aksi 1310”. Janjinya akan menurunkan 1.300 warga. Makanya, mereka juga menyiapkan logistik aksi di sekitar Patung Kuda. Sementara rencana unjuk rasanya dilakukan di Istana Merdeka dan sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat.

Tema yang disuarakan adalah penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Selain menyuarakan isu selamatkan NKRI, buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP. Disamping seruan ganyang China komunis yang dianggap dalang keterpurukkan ekonomi Indonesia.

Sampai semalam, saya nyalakan beberapa TV berita seperti Kompas TV, MetroTV, tvOne dan SCTV, tidak satupun yang menyiarkan aksi demo PA 212. Bahkan tidak ada TV swasta  yang memunculkan program “Breaking News”.

Padahal media sosial, ada yang mem-viralkan ratusan pendemo berbaju putih-putih disertai mobil komando.

Saya menyimpulkan kekhawatiran pedagang di Jakarta akan suasana chaos dan bakal ada people power, berlebihan. Sampai jelang pukul 20.00 wib malam, kumpulan massa tidak sebanyak saat aksi unjuk rasa penurunkan Orde Baru, Mei 1998.

Jelang magrib, ada pembakaran kendaraan. Tapi peserta aksi PA 212, sudah membubarkan diri. Saya mengatakan people power yang dikhawatirkan hanya isapan jempol belaka.

Agak sore, ada running teks dari sebuah TV swasta bahwa KSPI dan Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan tidak ikut turun jalan dalam aksi bersama PA 212, Selasa (13/10/2020) kemarin.

Mengkaitkan dengan aksi buruh mogok nasional tiga hari sejak tanggal 6 Oktober, serikat buruh tampaknya tidak ingin dicampuri kelompok diluar buruh. Ini menggambarkan, unjuk rasa kali dengan isu Omnibus Law tidak terorganisir.

Serikat buruh, mahasiswa, rakyat, PA 212 dan kawan-kawannya, terkesan tidak satu tujuan. Apalagi aksi dari PA 212, menghadirkan tema di luar omnibus law UU Ciptaker.

***

Fakta-fakta dari peristiwa demonstrasi sejak 6 Oktober lalu, menunjukkan buruh, mahasiswa, PA 212 dan masyarakat belum memiliki kekuatan menurunkan kekuasaan presiden Jokowi.

TNI-Polri, masih tetap setia menjaga istana, gedung DPR-RI dan gedung negara serta kawasan pertokoan di Jakarta. Penjagaan dari prajurit TNI-Polri bahkan lebih kuat dibanding saat aksi demo Pilpres 2019 lalu.

Siapa pun menilai bahwa unjuk rasa atau demonstrasi, sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum terhadap suatu pemerintahan.

Pernyataan protes secara massal kali ini hanya menimbulkan kegaduhan, kerusakan fasilitas umum, kerusakan mobil kepolisian dan diikuti penangkapan puluhan pemuda oleh Polri. Termasuk kelompok anarko, yang dianggap penyusup.

Demo menolak Omnibus Law yang kembali digelar pada Selasa (13/10/2020), juga diramaikan oleh perusuh. Kali ini pengunjuk rasa dari Persaudaraan Alumni 212 alias PA 212 beserta ormas lainnya, tanpa kekerasan. Kecuali oleh kelompok lain.

Aksi penyampaian pendapat tersebut semula akan digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, tapi bisa dihalau aparat. Terkait aksi tersebut, arus lalu lintas di sekitar lokasi sejak pagi telah dilakukan pangalihan.

Catatan saya tentang opini penggulingan kekuasaan presiden Jokowi, secara paksa sampai semalam tidak terbukti. Ini karena aksi demonstrasi dengan isu menolak Omnibus Law, meski melibatkan sebagian rakyat Indonesia, tapi tidak sebesar aksi menggulingkan Soeharto pada bulan Mei tahun 1998.

Justru perlawanan damai melalui aksi mogok buruh nasional dicederai kerusuhan dan pengrusakan fasilitas umum.

Demonstrasi jalanan sejak tanggal 6 Oktober, tidak membuat presiden Jokowi, keder. Buktinya, Jokowi tidak seperti Soeharto, yang ditekan mahasiswa rela melektakkan jabatannya. Dalam pernyataan resmi, baik dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun menteri-menterinya, pemerintahan Jokowi merasa tidak melanggar konstitusi.

Sampai dengan demo Selasa kemarin (13/10), terbukti tidak ada demonstrasi jalanan yang dilakukan setiap hari seperti saat presiden Ferdinand Marcos, ditumbangkan oleh gerakan rakyat pada tahun 1986.

Disertai demo oleh PA 212, masih menunjukkan bahwa amarah rakyat Indonesia, baru sebagian kelompok saja. Sehingga dengan aksi demo kemarin, tidak atau belum lahir Orde pasca Reformasi.

Hal menarik dalam dinamika politik pasca RUU Cipta Kerja disahkan, Polri malah menangkapi petinggi dan deklarator KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang ada di Jakarta dan Medan.

Ini menyusul setelah Polri melakukan penangkapan sejumlah mahasiswa, buruh dan anarko. Praktis, isu bakal ada gerakan people power, pasca pengesahan RUU Cipta Kerja telah gembos dengan sendirinya.

Saya tidak tahu setelah KSPI memilih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi nanti, masih adakah aksi demo dan mogok kerja dari buruh?. Apakah gerakan pemakzulan presiden Jokowi, oleh aksi aksi buruh yang dimotori KSPI dan mahasiswa, akan menjadi layu sebelum berkembang?. Mari kita ikuti perkembangannya. n tatangistiawan@gmail.com