Pengusaha di Jatim Ngos-ngosan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Sabtu, 28 Mar 2020 00:08 WIB

Pengusaha di Jatim Ngos-ngosan

Ribuan Buruh Terancam PHK akibat Corona. Kini, Sudah Banyak Karyawan yang Diliburkan tanpa Gaji. Buruh dan Pekerja Sektor Informal Berharap BLT yang Dijanjikan Jokowi Segera Dicairkan SURABAYA PAGI, Surabaya Fakta yang tidak dapat dipungkiri dari dampak penyebaran corona (COVID-19), perputaran ekonomi masyarakat menurun drastis. Tak terkecuali di Jawa Timur. Apalagi setelah diterapkan kebijakan social distancing atau physical distancing, dampaknya dirasakan sektor pariwisata, transportasi, jasa, perdagangan, keuangan hingga kalangan industri. Dampak penurunan ekonomi itu semakin luas, karena buruh juga terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Sektor informal mulai pedagang kecil, pekerja harian, hingga drive ojek online (Ojol) juga terancam kehilangan pendapatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor informal. Namun penyaluran BLT itu dikhawatirkan salah sasaran atau berpotensi terjadi penyelewengan. Pasalnya, hingga kini banyak warga yang tak mengetahui mekanismenya. Koordinator Aliansi Buruh Jawa Timur, Jamaludin, memberi apresiasi Presiden Jokowi dengan kebijakan BLT untuk masyarakat miskin, seperti korban PHK, pedagang kecil dan driver ojek online yang terdampak penanganan virus corona. Sebab, meluasnya virus corona membuat kelompok buruh maupun masyarakat kecil lainnya mengalami kurang penghasilan. Penghasilan ekonomis kelompok ini (buruh dan pekerja sektor informal, red) berkurang drastic, sehingga perlu disubsidi negara, ujar Jamaludin kepada Surabaya Pagi, Jumat (27/3/2020). Hanya saja, aku Jamaludin, sampai saat pihaknya belum mengetahui pemberian BLT kepada buruh. Apakah kepada semua buruh atau hanya kepada buruh yang jadi korban PHK. Ini yang harus diperjelas, agar tak terjadi salah sasaran dan penyelewengan, tandas dia. Kalangan ojek online maupun taksi online juga senang, jika mereka bakal mendapat jatah BLT. Daniel Lukas Rorong, Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur mengaku sudah mendapat informasi itu. Namun pihaknya belum mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur yang dibuat pemerintah dalam pencairan BLT. Yang saya baca dari pemberitaan media, BLT berlaku untuk rekan-rekan yang memiliki profesi driver online baik R2 (ojek online) maupun R4 (taksi online). Tapi untuk mekanismenya seperti apa, sampai saat ini kami belum menerima juklak atau prosedurnya, papar Daniel dihubungi Surabaya Pagi secara terpisah, kemarin (27/3). Penghasilan Drop 50% Menurut Daniel, BLT untuk driver online ini bakal membantu, karena pendapatan yang diperoleh saat ini oleh para driver online ini menurun hingga 50%. Kondisi sekarang ini pendapatan rekan-rekan driver online menurun drastis sampai 50 persen, khususnya untuk orderan penumpang. Tapi untuk orderan makanan dan minuman tetap stabil, jelasnya. Namun selain BLT, Daniel berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan keringanan untuk membayar cicilan kendaraan selama situasi ini berlangsung. Selain BLT, harapan kami juga diberikan keringanan pembayaran cicilan kendaraan dari pihak leasing. Kami dengar sudah ada kebijakan seperti itu. Tapi lagi-lagi, kami masih kebingungan karena pihak leasing masih melakukan penagihan, ungkapnya. Dorong Daya Beli Terpisah, Dannis Seniar Yullea Paripurna, Koordinator Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan Jawa Timur menuturkan informasi yang ia peroleh bahwa BLT itu akan digelontorkan melalui Kartu Pekerja ditujukan kepada korban PHK dan buruh sektor informal. Informasi yang saya dapat BLT Rp 1 juta diberikan setiap bulan selama 4 bulan sehingga totalnya Rp 4 juta. Namun khusus buruh formal, insentif PHK diberikan lewat kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang menjadi BP Jamsostek, terang Dannis. Menurutnya, program BLT ini cukup bagus karena social safety net tersebut dapat mendorong daya beli di tengah wabah corona yang semakin meluas. BLT ini sangat membantu karena pekerja informal tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan, ujarnya. Industri Jatim Ngos-ngosan Dampak penyebaran Covid-19 di Jawa Timur juga dirasakan pengusaha industri. Seperti dikatakan Dwi Ken Hendrawanto, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur. Menurutnya, para pengusaha di Jawa Timur saat ini menghadapi kondisi yang berat. "Tapi mereka masih berusaha bertahan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini," ujar Dwi saat dihubungi Surabaya Pagi, Jumat (27/3/2020). Menurut laporan para pengusaha kepada Dwi, perkiraan PHK karyawan masih belum bisa diinfokan. Sebab, pada umumnya para pengusaha masih belum sampai melakukan tahap tersebut. Contohnya beberapa pengusaha perhotelan hanya melakukan pemberian libur kerja tanpa mendapatkan gaji kepada karyawan. Namun karyawan yang dimaksud di sini adalah karyawan harian. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan maupun produktivitas, sehingga para karyawan harus diliburkan sementara. Dwi juga menjelaskan karyawan yang diliburkan sementara umumnya pekerja lepas. Selain itu, pekerja tersebut bersifat informal / support dan posisinya tidak terlalu vital. "Hingga saat ini masih belum ada program merumahkan karyawan," ujarnya. "Pada prinsipnya, industri di Jawa Timur saat ini sedang drop," imbuh Dwi. Ia menyebutkan pengusaha di beberapa sektor yang terdampak. Seperti manufaktur, bisnis pariwisata & travel, makanan & minuman, pakaian, dan masih banyak lagi. Dirinya memberi contoh pengusaha industri sandal dan sepatu yang kemarin mengalami kesulitan karena pembatasan spare part import dari China. Saat ditanya mengenai program presiden mengenai BLT yang diberikan untuk karyawan yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19 ini, Dwi enggan berkomentar. Itu program pemerintah pusat yang pastinya harus ada proses dan SOP khusus," tegas dia. Ancaman PHK Sementara itu, Abraham Ibnu, Staf Ahli DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengakui kondisi saat ini cukup berat. Bahkan, ada potensi PHK besar-besaran. Abraham memberikan gambaran. Bila jumlah karyawan yang di-PHK bisa berjumlah 200 ribu karyawan, bahkan kemungkinan bisa melebihi angka tersbeut. Saya sulit memprediksi. Misalnya industri retail saja, anggota kita itu sekitar 500-600 perusahaaan di Indonesia. Jumlah outletnya itu sekitar 45 ribu outlet dari Sabang sampai Merauke. Kemudian jumlah karyawannya itu 2,5 juta karyawan untuk seluruh industri dari supermarket, minimarket, depstrore, dan pusat perkulakan. Bila kita ambil 1% saja dari industri retail, maka 200 ribu karyawan yang menjadi korban PHK. Ini belum dari industri yang lainnya, ungkapnya. Terkait BLT yang akan diberikan Pemerintah, Abraham menuturkan data penerimanya harus valid, agar tepat sasaran. Sebab, dana yang dibutuhkan mencapai triliunan rupiah. Ambil contoh tadi, 200 orang dikali 1 juta maka sudah berapa triliun itu, maka impactnya cukup besar. Berapa pun angkanya maka itu sangat mempengaruhi kondisi keuangan negara, pungkasnya. Social Safety Net Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memberikan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat khsusunya yang bekerja di sektor informal. Keputusan ini sebagai langkah pemerintah menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah pelemahan ekonomi karena virus corona. "Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada," kata Sri Mulyani (24/3/2020). BLT ini, kata Sri Mulyani, diharapkan bisa menjadi pengganti sementara penghasilan para masyarakat di sektor informal. Dengan mendapat BLT maka masyarakat ini bisa disiplin mengikuti pedoman pemerintah dalam menangani pandemi corona. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan kebijakan ini masuk dalam kebijakan pemerintah mengenai social safety net. Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan payung hukum dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) lainnya seperti PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako kepada 15 juta penerima manaat. "Tadi dibahas apakah jumlah keluarga ditambah dan dari sisi manfaat sedang dihitung dari sisi anggaran," kata Sri Mulyani.(adt/byt/arf/jk1) Baca selengkapnya dihttp://epaper.surabayapagi.com/ Temui juga Surabaya Pagi di instagramhttps://www.instagram.com/harian.surabayapagi/?hl=id Dan juga di facebook Surabaya Pagihttps://www.facebook.com/SurabayaPagi/

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU