Pencegahan Korupsi Pemkab Lamongan Terdepan di Indonesia

SURABAYA PAGI, Lamongan - Pencegahan korupsi di Pemkab Lamongan menjadi yang terdepan di Indonesia, menyusul progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) per 15 Januari 2019 mencapai 93 persen.
Hal itu disampaikan oleh Inspektur Lamongan Agus Suyanto dihadapan 462 Kades dan 12 lurah, dalam acara Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Pendopo Lokatantra, Rabu (16/1/2019).
Agus menjelaskan, predikat ZI diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pencanangan ZI di Lamongan seperti dijelaskan Agus dimulai pada 2016 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pada tahun 2017 disusul kemudian pada RSUD dr. Soegiri, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukpencapil).
Sedangkan pada tahun 2018 pencanangan ZI WBK/WBBM di empat)perangkat daerah. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Dukpencapil, RSUD Ngimbang dan Kecamatan Lamongan.“Tahun ini akan diperluas pada 26 unit pelayanan publik di kecamatan, 33 Puskesmas dan Dinas Dukpencapil, “ ujarnya.
Salah satu inovasi Pemkab Lamongan dalam mendukung terwujudnya ZI WBK/WBBM hingga ke level desa adalah melalui Program Desaku Pintar.
Karena program ini menuntut peningkatan kualitas pelayanan di level pemerintahan desa. Diantaranya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pelayanan publik dan penguasaan teknologi informasi.
Sementara itu, predikat terdepan dalam pencegahan korupsi dibawah Lamongan ada Pemkab Purworejo, Kota Surabaya, Pemkab Boyolali, Pemprov Lampung, Pemkab Indragiri Hilir, Pemkot Padang Panjang, dan Pemprov Jawa Tengah. jir