SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Presiden RI Joko Widodo tahun 2019 telah menandatangani peraturan presiden sebagai wujud prioritas pembangunan di wilayah Jatim, yakni Perpres 80/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), kawasan selingkar Wilis dan lintas selatan.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Gelar Halal Bihalal
Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, akan mengedepanjkan pembangunan di wilayah Gerbangkertasusila Jatim dengan pengintegrasian wilayah dengan transportasi publik yang memadai.
Emil menjelaskan, pembangunan Gerbangkertasusila akan dimulai dengan niat membangun Surabaya Megapolitan.
Dia menceritakan proses pembahasan Perpres 80/2019 oleh Khofifah Gubernur Jatim dengan Joko Widodo Presiden dalam rapat terbatas di Istana Negara. Saat itu, Khofifah sebenarnya siap dengan sejumlah proyek. “Bu Khofifah itu bawa berkas segini (sembari menunjukkan tinggi tumpukan berkas yang dibawa Khofifah dengan tangannya). Tapi Pak Presiden bilang, ‘tiga saja’. Lalu kami mikir,” kata Emil saat itu.
Saat itu, Khofifah bersama dirinya pun menyimpulkan, kalau Presiden hanya meminta tiga proyek saja, berarti mereka tidak bisa hanya usul tiga proyek tunggal. Melainkan tiga kesatuan proyek. Jadilah Perpres 80/2019 yang disahkan Presiden memuat Percepatan Pembangunan Ekonomi tiga wilayah: Gerbangkertosusila, Bromo-Tengger-Semeru, dan Selingkar Wilis.
Khofifah dan dirinya memilih Gerbangkertosusila berangkat dari fakta bahwa enam wilayah itu (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) menyumbang 46-47 persen perekonomian di Jawa Timur.
Namun, Emil bilang, sebenarnya yang lebih awal lagi, mereka berangkat dari fakta bahwa perputaran ekonomi terbesar di Jatim ada di Kota Surabaya. Yakni mencapai 25 persen. Dimana, jumlah penduduk Surabaya mencapai 3,5 juta dan Jawa Timur mencapai 40 juta.
“Jadi kalau ekonomi Surabaya maju, jangan cuma mikirin yang KTP Surabaya. Surabaya bisa maju karena banyak yang KTP-nya luar Surabaya beraktivitas di sini. Karena itu Surabaya tidak bisa dipisahkan dari sekitarnya,” ujarnya.
Daerah sekitar atau yang biasa disebut greater Surabaya antara lain Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Lima daerah di Jatim itu biasa dikenal Kawasan Ring 1 yang menurut Emil menyumbang 50 persen perekonomian di Jatim. “Inilah satu kesatuan sistem. Karena itu sistem ini harus solid. Harus benar-benar terpadu,” katanya. “Ini kenapa Perpres 80 kemudian kami mikir. Iya, Surabaya harus dikelola sebagai Megapolitan dulu,” ujarnya.
Maka yang terpikir oleh Khofifah dan Emil saat itu, tema pembangunan pertama di Jatim adalah Megapolitan Surabaya. Gayung bersambut, dalam waktu yang singkat, Emil dan Khofifah menemukan fakta pendukung lainnya.
Kawasan itu, menurut Emil, masih strategis karena menyumbang 46-47 persen ekonomi Jatim seperti disebut sebelumnya. Ditambah lagi, kesatuan itu mengikutsertakan Bangkalan. “Sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di wilayah Gerbangkertasusila ini Madura menjadi bagian dari sistem ini dan ikut terangkat,” ujarnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Ajak Kembali Semangat Bekerja dan Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
Bangun Konektivitas Antarwilayah
Salah satu yang menurut Khofifah dan Emil menentukan soliditas wilayah Gerbangkertasusila adalah sistem transportasi massal yang terpadu dan mampu mengoneksikan satu sama lain.
Masalah yang ada, kata Emil, meskipun sudah banyak rel kereta api double track yang terbangun di Jatim, sistem rel di tengah Kota Surabaya ternyata sebagian besar masih single track.
“Seperti di Stasiun Pasar Turi, Surabaya kota, Surabaya Gubeng, masih single track. Jadi bottle neck. Padahal Jombang ke utara sudah double track. Nah, yang di dalam kota yang kita butuh mobilitas tinggi justru masih single track,” ujarnya.
Itulah yang menurut Khofifah dan Emil menyebabkan keterbatasan kapasitas transportasi publik di Surabaya dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Baca Juga: Dispendik Surabaya Pastikan Pramuka Tetap Berjalan
Khofifah dan Emil pun bermaksud mengembangkan sistem transportasi publik dengan kapasitas besar dan waktu tunggu yang singkat dengan berbagai alternatif konsep yang sudah diteliti sejumlah lembaga luar negeri.
“Mari kita bayangkan kalau misalnya kereta itu bisa lebih cepat perjalanannya, tiap beberapa menit ada kereta. Kira-kira orang Surabaya tertarik enggak naik kereta? Apalagi transportasi ini jauh lebih nyaman,” ujarnya.
Jadi, tambah Emil, perlu adanya rekonfigurasi transportasi publik di dalam kota di Surabaya, termasuk penataan stasiun dan penempatan rel supaya transportasi publik berbasis rel ini menjadi efisien.
“Jadi nanti transportasi ini akan menghubungkan Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, sampai Mojokerto. Rekonfigurasi ini nanti akan meningkatkan 3 kali kapasitas kereta,” ujarnya.
Dengan adanya transportasi publik terpadu di Surabaya, Kota Pahlawan ini akan mungkin menjadi Megapolitan. Tentunya didukung pembangunan jalan rayanya, dalam hal ini jalan lingkar dalam maupun luar, seperti di Jakarta.
“(Lewat proyek Gerbangkertosusila) kami ingin Surabaya menjadi pusat penggerak ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Provinsi Jatim ini sangat berpotensi menjadi penggerak ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta,” kata Emil. rko/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
