SURABAYAPAGI.com - Pemilu serentak akan segera diselenggarakan kurang lebih dua minggu lagi. Pada Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang, warga mencoblos lima surat suara sekaligus. Warga akan mencoblos paslon capres dan wapres, caleg DPRD Kabupaten/Kota, caleg DPRD Provinsi, Caleg DPR RI, dan Calon anggota DPD RI.
LSI Denny JA Jumat (5/4) merilis hasil survei terhadap pengaruh caleg terhadap elektabilitas partai politik. Menurut LSI, mayoritas publik tidak mengenal caleg yang akan dipilihnya pada Pileg 2019.
"Survei LSI Denny JA menunjukkan hanya 25,8 persen publik yang menyatakan mengenal caleg yang akan dipilih nanti, sementara 70,6 persen hingga saat ini menjelang pemilu menyatakan tidak mengenal caleg yang akan dipilih," kara peneliti LSI Rully Akbar, kemarin.
Survei ini dilakukan pada 18-26 Maret 2019 dengan 1.200 responden. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner serta dilengkapi FGD dan analisis media. Margin of error survei ini kurang-lebih 2,8 persen.
Rully mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat publik belum begitu mengenal caleg yang akan dipilihnya itu. Faktor pertama, publik lebih berkonsentrasi pada pilpres daripada pileg.
"Seperti kita tahu, event di tahun 2019 ini ada dua, pilpres dan pileg, secara bersamaan. Otomatis publik dihadapkan pada dua pilihan yang sangat besar. mayoritas publik memang konsentrasinya ke soal pilpres," sebutnya.
Selain itu, menurut Rully, banyak caleg yang diusung oleh parpol biasanya bukan orang yang asli berasal dari dapil tersebut sehingga tak dikenal. Rully juga mengatakan banyaknya unsur caleg, mulai DPR, DPRD, hingga DPD, dinilai membuat bingung para pemilih.
"Pileg juga kita tahu bahwa ada banyak unsur di dalamnya. Ada DPR RI, DPRD provinsi, ada kabupaten/kota. Nah, ketika mereka dihadapkan pada banyak pilihan, ini memang lebih memusingkan ketimbang mereka fokus ke soal pilpres," pungkas Rully.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar Pemilu Presiden dan Legislatif tidak lagi digelar serentak. Menurut Fahri, dengan pemilu serentak, masyarakat jauh lebih fokus pada kontestasi pilpres dan mengesampingkan pemilihan legislatif. "Secara kasat mata, pileg dan pilpres secara bersamaan ini gagal terutama bagi pilegnya, begitu," kata Fahri Hamzah di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (5/4).
Fahri menerangkan dalam konsep pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, masyarakat akan lebih cenderung fokus kepada pemilihan presiden. Alhasil, memasuki masa kampanye, euforia masyarakat kepada calon presiden sehingga pileg tampak tidak pernah diaktifkan.
Fahri menilai kondisi saat ini berpotensi membuat masyarakat hanya memilih presiden dan mengabaikan pemilihan legislatif. Terlebih lagi, masyarakat harus mencoblos di empat suara lain selain presiden.
"Bisa-bisa begitu, karena kan orang apa pentingnya gitu kan nah itu yang harus diwaspadai efek itu sehingga betul-betul itu tidak sia-sia begitu dan berharap sekali saya kira ini harus di evaluasi secara mendasar," kata Fahri.
Melihat Pileg yang tertutupi oleh Pilpres, Fahri menyarankan agar penyelenggaraan keduanya kembali dipisah seperti sebelumnya. "Jadi kalo saya sih harusnya dibikin sequence (berurutan) saja kayak dulu tetapi sistemnya itu dibikin distrik supaya masyarakat lebih mengerti," tandas Fahri.
