PDIP: Koalisi Wewenang DPP

Jumat, 24 Jan 2020 00:08 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jatim, menegaskan soal koalisi atau tidak dengan partai lain dalam mengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2020 itu merupakan wewenang DPP PDIP. "DPC PDIP Surabaya hanya diberi mandat sebatas melakukan penjaringan calon dan menyiapkan infrastruktur organisasi dan jaringan pemenangan," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, Kamis (23/1). Menurut dia, meski jumlah kursi yang diperoleh PDIP cukup untuk mengusung sendiri pasangan calon peserta Pilkada Surabaya, partai berlambang banteng moncong putih itu tidak menutup peluang koalisi dengan partai lain. Politikus PDIP yang akrab disapa Awi ini mengatakan bahwa DPC PDI Surabaya akan siap menjalankan perintah DPP PDIP. "Misalnya, kalau rekomendasi sudah turun nanti, kemudian DPP memerintah berkoalisi dengan partai ini atau itu, atau tidak berkoalisi, kami siap menjalankan perintah," ujar Ketua DPRD Kota Surabaya ini. Kalau ada partai lain yang berminat melakukan koalisi dengan PDIP, kata Awi, harus melakukan pembicaraan di tingkat pusat, bukan di DPC karena itu semua merupakan wewenang DPP PDIP. Menurut Awi, pihaknya sekarang ini tengah fokus melakukan koalisi bersama rakyat dengan menyentuh dan menyala langsung masyarakat. "Kami fokus membentuk pengurus anak ranting di tingkat RW, kemudian mengenalkan program-program untuk menyelesasikan persoalan masyarakat, seperti persoalan pendidikan, kesehatan, dan pembenahan infrastruktur lainnya," katanya. Dalam program pemenangan tersebut, Awi juga berharap agar bakal calon yang sudah mendaftar, baik itu kader PDIP maupun bukan, hendaknya sudah melakukan sosialisasi. "Sosialisasi untuk bisa soal ideologi PDIP atau mengenalkan dirinya berikut programnya nanti kalau jadi calon wali kota atau calon wakil wali kota," katanya.

Editor : Redaksi

Tag :