Polemik Interpelasi Walikota Surabaya Tri Rismahari
Fraksi Partai Golkar yang semula akan mengajukan hak interpelasi (bertanya) ke Walikota Surabaya Tri Rismaharini, hingga kini belum ada kejelasan. Justru manuver politik itu membuat hubungan Golkar dan PDIP memanas. Parpol mengusung Risma ini pun mengirim kode keras ke Golkar. Lho kok?
-------
Rangga Putra-Alqomar,Tim Wartawan Surabaya Pagi
Anggota Fraksi PDIP Baktiono menegaskan pihaknya bakal melawan habis-habisan upaya interpelasi yang diusung Fraksi Golkar. "Ngelawan!" tegasnya singkat kepadaSurabaya Pagi, Kamis (07/11/2019).
Menurutnya, insiden Menpora Zainudin Amali yang tak bisa masuk Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) karena terkunci dan tak ada pejabat Pemkot di sana, merupakan masalahsepele. Bagi Baktiono, masalah seperti itu bisa diselesaikan dengan musyawarah seperti diusulkan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. "Yo musyawarah ae lah. Lha lapo atek interpelasi barang iku," tukasnya berapi-api.
Disinggung mengenai langkah interpelasi Fraksi Partai Golkar adalah upaya transaksional untuk memasangkan Gus Hans sebagai cawawali dengan cawali dari PDIP, Baktiono kembali dengan tegas menampiknya. "Gak onok!"
Di lain pihak, Partai NasDem melalui Wakil Ketua DPD NasDem Surabaya Vinsensius Awey telah memberi sinyal kepada anggota partainya untuk tidak ikut-ikutan dalam upaya interpelasi. Bahkan menurutnya, upaya interpelasi tersebut berlebihan.
"Coba berikan satu alasan aja yang mendasari anggota dewan menginterpelasi Pemkot Surabaya terkait hal tersebut. Apa hanya karena Mempora tidak didampingi Kadispora kota Surabaya? Kalau ini alasannya, maka menurut saya, lebay, tutur Awey.
Selain itu, upaya interpelasi Fraksi Partai Golkar tampaknya tidak dibarengi dengan keseriusan. Fraksi PSI, misalnya, hingga kini belum diajak komunikasi oleh Golkar. "Waduh belum tahu kita ikut interpelasi atau tidak. Kita belum bersikap apa-apa ya, belum ada komunikasi apa-apa," ungkap Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya Wiliam Wirakusuma.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, mengatakan belum ada surat masuk atau apapun terkait penggunaan hak interpelasi. Pada rapat Banmus (Badan Musyawarah) terakhir, tidak ada surat masuk atau apapun terkait interpelasi, katanya.
Dia menambahkan, hak interpelasi adalah hak anggota DPRD. Untuk menggunakan hak meminta keterangan atau bertanya kepada pemerintah (wali kota) itu di antara syaratnya adalah hal yang dipertanyakan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dikonfirmasi terkait upaya interpelasinya, Fraksi Partai Golkar sendiri masih bungkam mengenai kelanjutan upaya interpelasi mereka. Seperti yang sudah diberitakan, sejatinya Fraksi Golkar tinggal mencari dua suara lagi dari tujuh suara sebagai syarat untuk mengusulkan hak interpelasi. Namun hingga kini, upaya tersebut tampak jauh panggang dari api.
"Aku sek rapat iki," ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni, Kamis (07/11) malam.
Sementara itu, di tengah memanasnya Golkar dan PDIP, Pemkot Surabaya berencana menggelar kerja bakti massal untuk mempercantik Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (8/11/2019) hari ini. Bahkan, rencana ini mendapat respons positif dari berbagai pihak. Supporter Persebaya Surabaya yang akrab disebut Bonek siap terlibat ikut bersih-bersih di kawasan GBT.
Hasan Tiro, Koordinator Bonek Tribun Timur mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya dalam kerja bakti massal di area Stadion GBT. Bahkan, mereka mengaku bakal turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan sejak pukul 06.00 WIB itu. "Untuk persiapan besok (hari ini) di hari Jumat, teman-teman bonek akan all out untuk datang kegiatan bersih-bersih GBT yang dilaksanakan oleh Pemkot dan teman-teman Bonek semua," kata Hasan, Kamis (7/11/2019).
Menurutnya, kegiatan ini sangat positif, apalagi pasca insiden yang sebelumnya terjadi di Stadion GBT. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini pihaknya ingin membuktikan bahwa Bonek juga siap berkontribusi dalam upaya mempercantik Stadion GBT.n
