PDIP Amankan Menuju 2024

Rabu, 02 Okt 2019 01:28 WIB

ANALISIS POLITIK Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Abdul Chalik menilai, PDI Perjuangan berada di balik kisruh pengesahan sejumlah RUU kontroversial. Menurut pendiri Sunan Giri Foundation ini, DPR RI periode 2014-2019 yang mayoritas berisi kader partai banteng, ngotot mengesahkan UU KPK setelah pembahasan revisi yang kontroversial pula. "Hal itu mereka (PDIP) lakukan untuk mengamankan jalan menuju 2024," ungkap Abdul Chalik kepada Surabaya Pagi, Selasa (1/10/2019). Di lain pihak, sambungnya, Presiden Joko Widodo berada dalam posisi sulit. Pada suatu sisi dia adalah petugas partai yang harus patuh dengan keputusan PDIP. Pada sisi yang lain, dia hendak menjadi negarawan yang berniat mengedepankan kepentingan masyarakat. "Jokowi ini berada dalam dilema. Dalam tataran tertentu, dia adalah petugas partai yang tidak bisa lepas dari kendali partai," ungkap Abdul Chalik. "Namun, dia berupaya menjadi negarawan yang mengutamakan hati nurani," imbuh dia. Upaya Jokowi menjadi negarawan ditunjukkan dengan sikap terbukanya menerima kunjungan sejumlah tokoh bangsa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, termasuk mahasiswa. Hal itu Jokowi lakukan untuk menuai simpati bahwa dirinya mendapat dukungan. Hanya saja, menurut Abdul Chalik, upaya itu tidak cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan besar politik yang sedang menjalankan agendanya. Pasalnya, tokoh-tokoh bangsa yang ditemui Jokowi sudah tidak punya pengaruh signifikan. "Jokowi harus berhitung risiko atau konsekuensi ketika menerbitkan perppu. Bisa-bisa dia berseberangan dengan partai atau bahkan dengan rakyat," tutur Abdul Chalik. Sementara itu, anggota DPR RI periode 2019-2024 baru saja dilantik, Selasa (01/10). Seperti diketahui, PDI Perjuangan menjadi partai yang menuai kursi terbanyak dalam parlemen. Menurut Abdul Chalik, sekitar 51 persen anggota DPR RI merupakan wajah baru, sementara sisa 49 persennya wajah lama. Itu artinya, lanjut Abdul Chalik, PDI Perjuangan dengan jumlah wakil rakyat terbanyak, bakal kian mudah memuluskan langkah mereka menuju 2024 dengan berbagai produk legislasi, termasuk mengesahkan RUU kontroversial. Soalnya, kualitas anggota DPR RI yang sekarang tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu di bawah rata-rata. Dengan begitu, elit partai bisa dengan mudah mengendalikan pion-pion mereka di parlemen. "Kalau secara khusus, kualitas wakil rakyat belum bisa diukur karena belum bekerja. Tapi dengan komposisi 49 persen wajah lama, tidak sulit untuk memprediksi bagaimana kualitas wakil rakyat. Misalnya, anggota DPR RI berjumlah 500 orang, yang datang rapat 100 orang, tapi yang tanda-tangan lebih dari separuh, sehingga bisa kuorum," sindir Abdul Chalik. Menurut Abdul Chalik, hubungan antara Senayan dan Istana bakal berlangsung seperti sebelumnya. Bahwa presiden tidak punya kekuatan bila berhadapan dengan legislator sesama partai. "Pasalnya, legislator mengawal kebijakan partai, sementara presiden masih harus berhitung risiko," pungkas Abdul Chalik. n

Editor : Redaksi

Tag :