SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -Walikota Surabaya pengganti Tri Rismaharini memiliki tugas berat. Pasalnya, Surabaya era Risma baru terlihat perubahan wajah kota. Sedang dalam perekonomian dinilai masih terjadi ketimpangan. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, Presiden Jokowi memasukkan Surabaya menjadi satu dari 10 kota di Indonesia yang ditargetkan sebagai kota metropolitan.
Menjadi kota metropolitan sendiri artinya menjadi pusat bisnis, perdagangan dan jasa. Kota Surabaya sendiri sejatinya sudah menjadi barometer, khususnya di Jatim. Hanya saja, Pemerintah RI tetap berniat untuk lebih mengembangkan lagi potensi yang ada.
Sementara itu, Pilwali Kota Surabaya bakal bergulir pada tahun 2020 mendatang, siapa pun wali kota yang terpilih, bakal mengemban tanggungjawab mewujudkan Kota Pahlawan menjadi kota metropolitan seperti yang digagas pemerintah pusat.
Terkait hal ini, Direktur KADIN Institute Jatim Jamhadi mengungkapkan 54 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kota Surabaya berasal dari perdagangan dan jasa. Artinya, ibu kota Jatim ini sudah punya modal kuat sebagai pusat ekonomi. Hanya saja, sebagai salah satu kota besar, Kota Surabaya masih mengonsumsi hasil, sekaligus mengisolasi pembangunannya sendiri.
Oleh sebab itu, pria yang maju sebagai calon Ketum Kadin Jatim ini mengimbau kepada para cawali yang maju Pilwali Surabaya 2020 mendatang untuk lebih memikirkan kebijakan pembangunan yang bisa berdampak lintas daerah. Sebagai kota yang didapuk menjadi metropolitan, Surabaya terhubung dengan daerah lain seperti Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertosusila). "Harus ada pembangunan di wilayah perbatasan. Tujuannya tentu tidak sekedar menikmati hasilnya, tetapi juga untuk mencegah urbanisasi," cetus Jamhadi kepadaSurabaya Pagi, Kamis (12/12).
Menurut Jamhadi, Surabaya sebetulnya sudah berada dalam jalur yang benar menuju kota metropolitan. Salah satu indikatornya adalah mewujudkanSmart City. Hanya saja, fasilitas dan teknologi mesti terus dikembangkan. Selain itu, wali kota mendatang juga diharapkan bisa menyediakan pusat-pusat logistik (logistic center) yang lebih besar dan lebih banyak.
"Tak sekedarlogistic center, tetapi yang sudah harus versi 4.0," papar Jamhadi. "Selain itu, Kota Surabaya juga harus punya WTC (World Trade Center) kelas dunia. Pusat-pusat finansial kaliber internasional beroperasi di Surabaya," imbuhnya.
Dengan potensi-potensi yang ada, pembangunan Kota Surabaya harus berdampak pula bagi daerah-daerah penyangga. Oleh sebab itu, para bacawali harus memikirkan bagaimana caranya supaya pembangunan kota bisa bermanfaat pula bagi daerah tetangga. "Jadi, wali kota mendatang harus bisa mewujudkan kota Surabaya yang metropolitan, tetapi juga ramah dan bermanfaat bagi daerah sekitar, jelas Jamhadi.
Salah satu bacawali yang telah mengungkapkan visi misi ekonominya adalah Whisnu Sakti Buana. Pria yang juga wakil wali kota ini punya gagasan tersendiri untuk mendorong ekonomi Kota Surabaya menjadi lebih dinamis. Salah satu di antaranya adalah menganggarkan Rp50 juta - Rp100 juta untuk setiap RT demi pemerataan pembangunan infrastruktur, SDM, dan ekonomi. "Jadi, badan-badan usaha milik RT bakal berkolaborasi dengan kampung tematik," ungkap Whisnu.
Selain menggelontor dana ratusan juta per RT, Whisnu Sakti juga berniat mewujudkan sentra-sentra ekonomi anyar via destinasi pariwisata seperti membangun hutan wisata di Surabaya Barat dan Taman hiburan dan wisata pantai di Surabaya Timur.
Di samping itu, Whisnu juga menginginkan kota metropolitan Surabaya dilengkapi dengan sarana transportasi publik modern dan ramah lingkungan seperti subway. "Subway dibangun bagi kawasan utara sampai selatan. Sementara kawasan timur ke barat, ada rencana untuk menyediakan monorail. Penyediaan transportasi massal ini penting untuk memperkokoh posisi Surabaya sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di tingkat regional hingga global," papar Whisnu.
Terpisah, pengamat politik asal Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Agus Mahfud Fauzi menilai, ide Whisnu Sakti mengucurkan ratusan juta per RT sudah semestinya dilakukan dari dulu, mengingat PAD Kota Surabaya yang cukup besar. Dengan begitu, akselerasi pembangunan di Kota Pahlawan bisa lebih adil merata.
Apalagi, sambung Agus Mahfud, rencana pengguyuran dana besar ke kas RT tersebut bisa disinergikan dengan program lain sehingga potensi ekonominya dapat lebih tergali. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dana besar tersebut bisa digunakan untuk memperkuat BUMRT.
Kalau diselaraskan, maka tentu akan sangat maksimal sekali. Dengan begitu, RT-RT akan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menguatkan perekonomian masyarakat langsung ke akarnya, tegas Agus.n
