SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Hingga Rabu (8/5/2019) semalam, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, percaya tahapan Pemilu 2019 tenang dan damai. Prakiraaannya ini bisa terjadi sampai penetapan pemenang, 22 Mei 2019 mendatang. Sehari sebelumnya, Panglima TNI dan Kapolri was-was dengan perkembangan situasi di Jakarta. Prakiraannya ini, karena Ryamizard mengenal kedua capres, Joko Widodo (Jokowi) ataupun Prabowo Subianto. "Saya rasa tidak (rusuh) lah. Bangsa ini mengerti, baik satu atau dua, tidak akan sampai begitu. Kecuali ada orang-orang tertentu, lain, di luar kelompok itu. Pak Jokowi saya tahu orangnya. Pak Prabowo saya juga tahu orangnya, satu letting (angkatan-red) kok. Empat tahun sama-sama, kemudian puluhan tahun sama-sama. Nggak mungkin begitu-begitu," jelas Ryamizard kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Penyerangan Kantor KPU
Satu hari sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, memaparkan sejumlah prediksi situasi pasca-Pemilu 2019. Salah satunya prediksinya akan ada aksi di KPU dan Bawaslu usai penetapan hasil Pemilu.
"Dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Ini sudah kami prediksi dan siagakan bersama Bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian)," kata Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019). Sedangkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai seruan people power yang sempat digaungkan sejumlah pihak, merupakan ancaman keamanan nasional
Bukti Kecurangan Ditunjukkan
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) itu meminta semua masalah diselesaikan secara hukum. Namun bukti soal kecurangan harus ditunjukkan. "Begini ya, kalau kita warga negara yang baik, selesaikan masalah dengan hukum. Kalau tidak puas, buka bersama-sama. Mana yang kurang kalau dia misalnya bilang begitu, KPU dan lain-lain sampaikan, oh ini memang curang. Oh ini tidak curang... ya kalau tidak curang, ya, semua terima... begitu. Harus terima. Pokoknya, pokoknya, pokoknya nggak bagus. Harus ada bukti hukum," ucapnya
Ryamizard berharap gerakan people power yang berjalan inkonstitusional tidak terjadi. Menurutnya, gerakan itu bisa merusak persatuan bangsa Indonesia. "Ya mudah-mudahan nggak ada, kalau ada ya selesai secara hukum. Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu. Karena kenapa? people power itu merusak bangsa ini," ucap Ryamizard. People power, disebut Ryamizard, berpotensi menjadi gerakan makar. Akan ada tindakan jika salah satu kelompok melakukan makar. jk/er
