Pamong Desa di Lamongan Minta Gaji Rp 2 Juta

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 27 Feb 2019 15:35 WIB

Pamong Desa di Lamongan Minta Gaji Rp 2 Juta

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Meski sudah memiliki bengkok/ganjaran tanah, ribuan pamong desa di Lamongan minta gaji Rp 2 juta per bulan. Tuntutan itu disampaikan saat mereka menggelar silaturahmi antar perangkat desa di Gedung Korpri, Jalan Kusuma Bangsa Lamongan, Rabu (27/2/2019). Tuntutan itu disuarakan perangkat desa, seperti disampaikan oleh Hartono, ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Lamongan, atas dasar komitmen Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan menaikkan gaji penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang disetarakan dengan (PNS) golongan IIA. "Kami ingin siltap perangkat desa perbulan," aku Hartono. Hartono menegaskan, jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu dekat ini, perangkat desa di seluruh Lamongan mengancam akan menggelar mogok kerja secara massal, dengan tidak melayani masyarakat di desa mereka masing-masing. Selain itu, perangkat desa di Lamongan ini juga akan mengelar aksi turun jalan jika tuntutan mereka untuk menaikkan Siltap sebesar Rp 2 juta tidak dipenuhi. "Jika tidak dipenuhi, kami akan mogok kerja secara massal dan jika tidak dipenuhi juga, kami akan menggelar aksi unjukrasa dan menemui Bupati Lamongan Fadeli hingga tuntutan kami dipenuhi oleh pemerintah," tegasnya. Acara Silatda yang dihadiri oleh lebih kurang 3.966 perangkat desa se-Lamongan ini mengundang kekecewaan para perangkat desa. Pasalnya, acara yang sedianya mengundang Bupati Lamongan ini tidak dihadiri oleh orang nomor satu di Lamongan. Para perangkat desa ini mengaku kecewa karena mereka telah menunggu Bupati Lamongan sejak pagi. "Untuk ketidakhadiran Bupati ini sangat kami sayangkan, tapi kami juga menyadari, bahwasanya mungkin beliaunya banyak tugas. Padahal, sudah kami sampaikan sejak lama pemberitahuan ini kepada beliau (Bupati) tapi beliaunya tidak hadir," ungkapnya. Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan dikonfirmasi terpisah menyebutkan, ketidakhadiran bupati ke lokasi Silaturahmi PPDI, lebih karena kebetulan ada acara pembangian sertipikat untuk Rakyat dan Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Lapangan Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran, Rabu (27/2/2019). "Bukan karena sengaja tidak datang, apalagi waktu dan hari nya sama dengan agenda pak bupati, jadi hal seperti ini tolong dipahami oleh teman-teman perangkat desa," harapnya. jir

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU