Pakde Karwo Berani
Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Bentuk Konsistensi Soekarwo yang Usung Khofifah di Pilgub Jatim. Sedang SBY Beri Sinyal Merapat ke Prabowo usai Pertemuan Semalam di Mega Kuningan
Laporan : Riko Abdiono, Ainul Yaqin, Jaka Sutrisna
SURABAYA PAGI, Surabaya Berbarengan dengan rangkaian politis menjelang pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 4-10 Agustus mendatang, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo, membuat langkah berani. Ia memilih mendukung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Ini Berbeda dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang baru menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7/2018) tadi malam. Kalangan akademisi dan pengamat politik di Jatim menilai langkah berani Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde karwo ini sebagai bentuk konsistensinya terhadap konstituennya di Jatim. Apalagi, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestiano Dardak yang menang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 lalu, sudah menyatakan dukungannya ke Jokowi di Pilpres 2019. Meski begitu, belum tentu Pakde Karwo akan mengikuti manuver Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang memilih mundur dari Demokrat.
------
Penilaian itu disampaikan Suko Widodo dan Hari Fitrianto, keduanya dosen Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya; Direktur Inisiative Institute, Airlangga Pribadi; serta Direktur Surabaya Survey Center, Mochtar W Oetomo yang juga dosen Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Mereka dihubungi terpisah oleh Surabaya Pagi, Selasa (24/7) kemarin.
"Ini menandakan Pakde Karwo konsisten dengan harapan konstituennya, karena hampir 80 persen mendukung Pak Jokowi. Kemudian mereka juga habis bekerja keras untuk Khofifah di Pilgub. Nah kemudian kalau beralih kan kocar kacir itu," kata Suko Widodo.
Doktor lulusan Unair ini mengingatkan DPP Partai Demokrat mestinya bisa konsolidasi internal untuk menyatukan persepsi. Mundurnya TGB juga bisa disadari bahwa di tubuh Demokrat terjadi gap komunikasi. Namun Suko tidak berani menerka apakah Pakde Karwo akan mengikuti jejak TGB yang mundur dari Demokrat.
"DPP Demokrat harus mau mendengar aspirasi di daerah-daerah, biar harmonis. Selama ini kayaknya komunikasi politik pusat (DPP) dengan daerah (DPD) kurang intensif," imbuhnya.
Arus Bawah Jatim
Hal sama dinyatakan Airlangga Pribadi. Ia menyebut dukungan Pakde Karwo kepada Jokowi itu sah-sah saja dilakukan. Karena Pakde sebagai Gubernur Jatim dua periode tahu bagaimana arus bawah rakyat Jawa Timur. "Pernyataan Pakde Karwo itu harus dipahami dari sudut pandang real politik yang saat ini memang menunjukkan dukungan publik dan elektabilitas Jokowi masih teratas," ungkapnya
Selain itu, lanjut Airlangga, Pakde memperhatikan kelanjutan pembangunan di Jawa Timur yang telah lama dipondasi kokoh oleh dirinya. Sehingga keputusan Pakde tidak harus dikaitkan dengan kebijakan Partai Demokrat. "Selanjutnya sebagai figur kepala daerah, Pakde Karwo melihat kesinambungan proses pembangunan pasca Pilpres menjadi hal yang penting untuk dikedepankan," ungkapnya.
Terkait kemungkinan hengkangnya Pakde Karwo dari Partai Demokrat, menurut Airlangga, itu masih misteri. Pasalnya arah koalisi DPP Partai Demokrat juga belum tentu mendukung rival Jokowi. "Belum tentu karena kita akan melihat bagaimana sikap PD sendiri belum jelas terkait dengan pilpres," prediksi dia.
Hitungan Politik
Hari Fitrianto, pengamat politik Unair lainnya, menilai langkah Pakde Karwo mendukung Jokowi di Pilpres 2019, hal wajar. Apalagi, TGB Zainul Majdi justru lebih dulu terang-terangan mendukung Jokowi yang bakal diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP. "Saya kira dinamika biasa. Kalau melihat langkah politik Demokrat yang tidak luwes itu dianggap wajar direspon kader dibawah melawan DPP seperti TGB. Pakde bukan yang pertama," ungkapnya.
Keputusan Pakde Karwo, lanjut Hari, sudah diperhitungkan dengan apik. Melihat posisi Pakde di Partai Demokrat juga kedekatannya denga Presiden Jokowi. "Pakde Karwo juga menghitung posisinya di Demokrat dan kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Jika langkah Demokrat itu harga mati harus AHY. Saya kira SBY akan mengorbankan kepentingan partai yang lebih besar di 2019," bebernya lagi.
Electoral Effect di Jatim
Sementara itu, Direktur SSC Mochtar W Oetomo membeberkan setidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi Pakde Karwo mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Pertama, berkaitan dengan konsistensi sikap Demokrat Jatim yang mendukung Khofifah- Emil di Pilgub Jatim. Sementara mantan Mensos itu sudah deklarasi mendukung Jokowi.
"Kedua, karena pertimbangan elektoral Jokowi di Jatim sejauh ini memang lebih unggul dibanding Prabowo. Sehingga jika mendukung Jokowi diharapkan Demokrat Jatim akan memperoleh electoral effect saat Pileg 2019," ujarnya.
Ketiga, lanjut Mochtar, adanya fakta bahwa partai berbasis Nahdliyin seperti PPP dan PKB sudah menyatakan sikap mendukung Jokowi. Padahal Jatim basis Nahdliyin. Maka cukup berisiko jika berseberangan dengan kaum Nahdliyin. Demokrat bisa kehilangan basis elektoral Nahdliyin di Jatim.
Keempat, menghindari risiko penurunan elektoral seperti pada Pemilu 2014. Saat Demokrat lambat bersikap atau tidak berpihak, maka justru mengalami penurunan elektoral. "Kelima, sangat mungkin ada kalkulasi politik personal Pakde berkaitan dengan posisi Pakde pasca sudah tidak menjabat Gubernur Jatim. Pilihan yang tepat akan memberi kemungkinan posisi politik yang menguntungkan juga," prediksi dia.
Namun Mochtar masih belum bisa memastikan kalau Pakde Karwo akan mengikuti jejak TGB yang mundur dari Partai Demokrat. "Saya rasa belum sejauh itu, sangat bergantung pada respon DPP atas sikap Pakde tersebut. Dan sejauh ini respon DPP terhadap sikap Pakde tidak sekeras seperti saat DPP merespon sikap TGB," terang Mochtar.
Tergantung MTP
Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Jatim melakukan voting mengenai arah dukungan capres di Pilpres 2019 dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Demokrat Jatim di Surabaya, Sabtu (21/7/2018). Pilihannya, antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Voting diikuti seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, 38 ketua DPC, serta lima perwakilan DPD Jatim. Hasilnya, Jokowi meraih dukungan telak dengan 152 suara dan Prabowo 56 suara. Sebanyak 6 suara lainnya dinyatakan tidak sah.
"Saya mengusulkan ke pusat. Satu, gubernurnya (Khofifah Indar Parawansa, red) yang diusung Partai Demokrat sudah mengumumkan mendukung Pak Jokowi. Jadi itu harus jadi pertimbangan DPP," kata Ketua DPD PD Jatim Soekarwo saat rakorda PD di Hotel Bumi, Sabtu (21/7) lalu.
Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, yang disampaikan oleh DPD Jatim itu hanya bersifat usulan. Bukan keputusan resmi partai. Sebab keputusan arah dukungan Demokrat untuk soal pilpres ada di tingkat majelis tinggi partai (MTP). "Keputusan tetap ada di majelis tinggi partai," ujar Hinca.
**foto**
Pertemuan SBY-Prabowo
Sementara itu, belum ada kesepakatan koalisi PD-Gerindra dalam pertemuan SBY dan Prabowo Subianto. Namun SBY mengungkap sulitnya kemungkinan berkoalisi dengan Jokowi. "Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam Pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam. Namun saya menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan untuk koalisi itu," kata SBY dalam jumpa pers bareng Prabowo di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam.
SBY tak mau bicara detail soal rintangan dan hambatan berkoalisi dengan Jokowi. Namun dia berbicara tentang syarat koalisi. "Untuk berkoalisi itu perlu iklimnya baik, kesediaan untuk saling berkoalisi juga, ada mutual trust, mutual respect. Itu yang jadi hambatan sekarang ini," kata SBY.
SBY juga menepis spekulasi dirinya meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung jadi cawapres. "Cawapres itu bukan harga mati. Yang penting kalau pasangan capres cawapres itu yang paling tepat, paling baik, yang rakyat yakin 5 tahun ke depan bisa melakukan perubaha
N paling baik," ujar SBY.
Prabowo ikut bcara mempertegas pernyataan SBY. Dia menegaskan SBY tak meminta AHY sebagai cawapresnya. "Saya harus katakan secara tegas Pak SBY tidak meminta AHY sebagai calon wakil presiden sebagai harga mati. Beliau minta dalam beberapa hari ini mencari nama yang terbaik," tandasnya.
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
23 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
23 April 2024
