Pakar: Soal Banjir, Pemkot Terjebak Teknis

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pakar Tata Tota dari Departemen Infrastruktur Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Dr Kuntjoro mengatakan, banjir yang terjadi di penghujung bulan Januari dan awal Februari lalu karena curah hujan tinggi dalam cukup lama. Drainase-drainase yang sudah dan sedang dibangun Pemkot tidak mampu menampung volume air.

"Sebetulnya upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya ini sudah sesuai kaidah-kaidah penanggulangan banjir," cetus Kuntjoro kepada Surabaya Pagi, Minggu (02/2/2020). "Namun mestinya banjir bisa diminimalisir."

Caranya, Pemkot perlu melakukan pemantauan kapasitas dan kemiringan drainase, pemasangan box culvert pada gorong-gorong, pengendalianrun off air pada kawasan gedung-gedung tinggi, pengendalian kanal dan pintu air serta bozem.

Kuntjoro menambahkan, letak geografis Kota Surabaya yang berada di hilir Sungai Brantas sejatinya sudah diantisipasi sejak zaman kolonial Belanda. Dahulu, sambungnya, Surabaya memang acap kali dilanda banjir lantaran diapit oleh sejumlah sungai besar. Namun, pemerintah kolonial membangun dua kanal dan pintu air yaitu di Porong dan Jagir. "Dengan begitu, banjir bandang bisa dicegah," paparnya.

Menurut Kuntjoro, dalam level tata kota, berdasarkan riset dari para akademisi ITS, diperlukan pembentukan peraturan daerah (perda) saluran untuk lingkungan demi mengurangi beban drainase umum. "Baik pengembang maupun kampung-kampung harus memperhatikan saluran-saluran air," jelas dia.

Soalnya, warga kota merupakan salah satu penyumbang terjadinya banjir. Saluran-saluran air di perkampungan maupun di kompleks perumahan, tidak terpelihara dengan baik, hingga meluber ke mana-mana. Akhirnya, limpahan air tersebut menjadi beban tambahan drainase umum. Karena hujan lebat dalam jangka waktu lama, drainase umum itu tidak mampu lagi menampung air hingga meluap.

"Warga juga harus sadar lingkungan. Kalau tidak ingin kebanjiran, ya dibersihkan salurannya, diperhatikan kapasitasnya dan lain sebagainya," ucap Kuntjoro.

Terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim Rere Christanto menambahkan, curah hujan yang mengguyur Surabaya akhir pekan lalu diakui cukup tinggi. Hanya saja, hujan tersebut tidak merata. Oleh sebab itu, sambung Rere, banjir yang terjadi adalah akibat dari minimnya kawasan resapan.

Rere menyontohkan kawasan Surabaya Barat. Di sana, proyek pembangunan permukiman maupun perkantoran terjadi secara massif. Namun, pembangunan tersebut ditudingnya tidak mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan.
"Akibatnya, kawasan-kawasan resapan menjadi semakin hilang eksistensinya," papar Rere kepadaSurabaya Pagi.

Menurut Rere, yang acap kali diributkan oleh pemangku kebijakan ketika terjadi bencana adalah masalah teknis semata. Dalam hal banjir Surabaya, adalah pompa air yang sering disalahkan. Padahal, penyebab banjir tidak semata karena masalah teknis. Misalnya, kondisi geografis Kota Pahlawan yang terdiri dari dataran tinggi dan dan dataran rendah.

"Contohnya waduk. Itu kan penting demi menampung dan mengalirkan air. Lalu mengapa waduk-waduk yang sudah ada dialihfungsikan? Menanggulangi banjir memang tidak mudah, tapi kalau kontur geografis diperhatikan sekaligus daerah resapannya, masalah banjir ini bisa diselesaikan," usul Rere.n rga