Salah satu dari empat poin kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah membolehkan mahasiswa menukar sistem kredit semester (SKS) dengan kegiatan di luar kampus, salah satunya magang di perusahaan atau wirausaha.
Mahasiswa bisa mengambil maksimal 40 SKS atau setara dua semester kegiatan di luar kampus. Kebijakan itu bukan paksaan, tapi pihak kampus wajib memberikan opsi bagi mahasiswa yang ingin mengambil haknya. Menurutnya untuk menjalankan program tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait harus saling bekerja sama. Sebab bukan tidak mungkin perusahaan akan kewalahan menyerap tenaga kerja.
Perusahaan juga disebut Suyanto mungkin akan membutuhkan insentif untuk membantu penyerapan tenaga magang, sehingga Kemendikbud perlu bekerjasama dengan kementerian lainnya.
Kampus juga diimbau tidak hanya membangun sumber daya manusia yang siap kerja, tapi juga mendidik mahasiswanya untuk mampu membangun peradaban dan memperkuat karakter bangsa.
Terkait penilaian mahasiswa yang menjalani program magang, Suyanto juga mengimbau agar pihak kampus dan perusahaan bisa saling berkoordinasi dalam menentukan ukuran penilaian.
Ia juga menambahkan, program ini akan berhasil membangun SDM yang unggul, asal perusahaan yang bekerja-sama mau membantu sharing ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa.
Penilaian Suyanto ini berbeda dari pengamat pendidikan Darmaningtya. Dia menyoroti perbedaan kebutuhan institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang terbagi atas universitas, politeknik, institut, dan sekolah tinggi.
Menurut Darmaningtyas, Nadiem menyamaratakan semuanya dengan kebijakan baru tersebut. Dia juga mengkhawatirkan pengalihan SKS ke magang dilakukan dengan alasan banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur.
Darmaningtyas menegaskan cara pikir tersebut tidak benar.
Editor : Redaksi
