•   Kamis, 2 April 2020
Pilpres 2019

Pak De Karwo, Gubernur Akademisi, Defacto Dukung Jokowi, Dejure Prabowo

( words)
Catatan Politik oleh Dr. H. Tatang Istiawan (Wartawan Senior)


Surat Terbuka untuk Capres Jokowi-Prabowo, Peserta Pilpres 2019 (106)

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,
Secara akal sehat, Anda berdua mesti bersyukur bahwa di luar Jakarta, masih ada penyelenggara Negara yang berprestasi akademisi.
Dia adalah Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, yang akrab dipanggil Pakde Karwo. Pria sederhana kelahiran Madiun, tahun 1950 ini, Kamis kemarin (27/12/2018) menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Pemberian gelar dilakukan di Dome Theater, Kampus 3 UMM, Kabupaten Malang, dalam bidang Pendidikan Vokasi Kerakyatan.
Bagi rakyat kebanyakan, banyak yang belum terlalu akrab dengan istilah vokasi kerakyatan. Menurut penjelasan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2016, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
Dalam bahasa di kalangan akademisi, pendidikan vokasi adalah nama lain dari program diploma yang sudah lama dikenal. Pendeknya, pendidikan vokasi juga merupakan nama lain dari pendidikan kejuruan.
Dalam praktiknya, setelah nomenklatur pendidikan menjadi pendidikan vokasi, umumnya sebuah perguruan tunggi akan semakin memperbaiki sistem pendidikannya. Kebalikan dengan sistem pendidikan akademik. Pendidikan vokasi menerapkan sistem minimal 60 persen praktek dan maksimal 30 persen teori,
Di samping itu, perguruan tinggi juga membutuhkan kerja sama dengan industri karena banyak diperlukan praktek di industry. Istilah kerennya adalah sistem ganda atau dual system. Artinya, anak-anak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan lebih tepat bila melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yang sesuai yaitu sekolah vokasi di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Pemerintah memberi harapan bahwa mahasiswa lulusan pendidikan vokasi atau sekolah vokasi sekarang terbuka lebar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti D4 atau sarjana terapan, S2 terapan, dan juga S3 terapan.
Disertasi Pakde ini selaras dengan gagasan yang Anda berdua kampanyekan yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bedanya, Pakde sudah menerapkan sejak menjabat pertama kali sebagai Gubernur Jatim tahun 2008 dengan konsep ‘’APBD untuk Rakyat’’. Dan pada jabatan periode kedua sebagai Gubernur Jatim, Pakde menciptakan konsep pemberdayaan UMKM bernama Jatimnomic.
Tiga tahun lalu, Universitas Airlangga Surabaya, juga menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa bidang ekonomi kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pengukuhan dilakukan di ‎Gedung Rektorat Kampus C Unair Jalan Mulyorejo Surabaya, Sabtu (22/8/2015).‎
Rektor Unair Moh Nasih mengatakan, gelar itu diberikan terkait karya atau prestasi Gubernur Soekarwo yang dinilai membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jawa Timur.
Sementara pendidikan formalnya adalah bidang hukum. S-1 diselesaikan di Unair. S-2, ditempuh di Ubaya dan S3 Doktor Ilmu Hukum, dirampungkan Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2004.

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,
Pertanyaan yang saya sampaikan kepada Anda berdua, bagaimana, partai politik yang mendukung Anda maju dalam Pilpres 2019 menganggap akademisi mampu menawarkan solusi atas persoalan masyarakat?.
Pakde Karwo, jabatan formalnya kepala daerah. Ini jabatan politik bukan karier. Tetapi dalam kesehariannya, suami Nina Soekarwo, suka membaca. Beberapa kali saya silahturahmi ke ruang kerjanya, selalu yang dimunculkan beberapa buku terbaru tentang kerakyatan. Bahkan pertemuan saya pada awal Desember 2018 lalu, Pakde menceritakan filsafat ilmu dan ekonomi yang membahas peradaban dunia.
Gejala apa yang dilakukan Pakde Karwo, dalam tiga-empat tahun ini. Apakah ini untuk bekal bila ada amanah menjadi pembantu presiden. Maklum seorang menteri meski dari partai politik, dia harus memiliki keahlian dan sosok teknorat.
Apalagi kini dengan telah menyandang satu doktor resmi dan dua doktor honoris causa, Pakde Karwo, akan memberikan nilai tambah bila Anda berdua mencari jabatan menteri yang berpengalaman sukses kelola APBD yang pro-rakyat. Dengan dua tambahan doktor honoris causa bidang ekonomi dan sekolah vokasi kerakyatan, Pak De bisa disejajarkan dengan profesor-profesor yang memiliki kemampuan intelektual.
Dua doktor honoris causa ini bukan diperoleh dari langit, tetapi hasil dari praktik dan penelitian saat memimpin provinsi berpenduduk 41 juta. Praktis, kepakaran akademisi Pakde bisa berbanding lurus dengan kinerja politikus di badan legislatif, terutama soal independensi.
Pakde ini sekarang bisa dinilai seorang politikus berbekal ilmu. Otomatis, kini Pakde telah menyandang tanggung jawab yang lebih besar dibanding Gubernur provinsi lain yang misal sudah meraih gelar S-3.
Apalagi, dengan kapasitas sebagai kepala daerah, Pakde Karwo setiap pidato, meski tanpa teks sekalipun selalu berbicara berdasarkan fakta dan data. Pemikirannya tak ubahnya sebagai ilmuwan atau akademisi.
Dengan pengalaman sebagai politisi, birokrat dan akademisi, kini Pakde Karwo, bisa terus membaktikan dirinya untuk kemajuan bangsa ini. Siapapun presiden terpilih pada Pilpres 2019 nanti. Mengingat Defacto, Pakde telah membentuk relawan ‘’jowo’’ singkatan Jokowi-Soekarwo. Tetapi dejure, Partai Demokrat mengusung Anda Capres Prabowo-Sandi.
Posisi seperti ini, menggambarkan dilemanya Pakde sebagai Gubernur sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Dalam kapasitas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Pakde pernah membuat pernyataan yang membikin geger publik. Pakde melaporkan ke SBY, Ketua Umum Partai Demokrat bahwa mayoritas akar rumput Partai Demokrat di Jawa Timur mendukung Jokowi. Padahal, saat itu SBY dan Anda Capres Prabowo, sudah sepakat berkoalisi.
Menariknya, SBY, sampai sekarang belum pernah mengambil sikap tegas atas laporan Pakde Karwo dan pembentukan relawan “jowo”. Beda dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainal Mahji. Mungkin, sebagai mantan presiden dua periode, SBY tahu persis kapasitas Pakde Karwo, seorang birokrat dan politisi berjiwa akademisi. Tiga kemampuan Pakde ini bisa dibaca sosok yang memiliki kemampuan menawarkan solusi atas persoalan masyarakat dan Bangsa Indonesia.
SBY dan Pakde Karwo, mungkin sama-sama seorang negarawan. Dalam pandangan politisi yang negarawan, pilihan presiden adalah hak politik setiap warga negara, bukan kewajiban anggota partai.
Oleh karena itu, SBY, sampai sekarang sepertinya “mengizinkan” Pakde Karwo menjadi relawan Jowo, bukan timses Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019 yang berbeda dengan diri SBY.
Dalam bahasa politik peradaban, perbedaan perbedaan politik dalam Pilpres 2019 tidak perllu dibesar-besarkan, karena bukan masalah besar.
Justru pilihan defacto dan dejure ini merupakan pembelajaran politik bagi masyarakat. Inilah politik kedewasaan atau politikus yang negarawan dituntut bisa mendewasakan warga Negara yang memiliki hak pilih tanpa gontok-gontokan.

Yth Pak Jokowi-Pak Prabowo,
Anda berdua saya kira paham bahwa Pilpres adalah pemilihan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Nah, menggunakan tolok ukur ini, pemilihan demokrasi merupakan pilihan tepat dan sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ini terkait dengan sila-sila dalam Pancasila yang mengandung nilai kebaikan. Terutama nilai-nilai yang digali dari kesadaran budaya asli Indonesia. Selain nilai historis perjalanan bangsa Indonesia yang menekankan kepada kehidupan yang demokratis.
Akal sehat saya meyakini bahwa kehadiran demokrasi Pancasila lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia, bukan pandangan satu orang saja melainkan konsesus bersama yang disepekat berdasarkan adat istiadat, kebudayaan dan religiusitas yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia.
Lebih filosofis lagi, prinsip Demokrasi Pancasila juga menyerap prinsip dasar berdemokrasi yaitu kebebasan, kesetaraan, persaman, keadilan sosial, keterbukaan dan pengakuan atas keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.
Prinsip ini yang tampaknya sama-sama dipahami dengan semangat kebangsaan oleh SBY maupun Pakde Karwo.
Beberapa kali saya diskusi dengan Pakde Karwo di ruang kerjanya, saya mencatat Pakde Karwo yang dikenal Soekarno kecil karena pemikirannya, paham benar tentang kebebasan dan kesetaraan dalam menyampaikan pendapat.

Mengingat, hak ini dijamin dalam konstitusi, khususnya pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan”. Sepertinya Pakde Karwo dan SBY, menghayati secara mendalam makna kalimat ini, ada kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasinya dan itu dijamin secara konstitusional. Aspirasi memilih Anda Capres Jokowi, sebagai hak pribadi dan aspirasi mendukung Anda Capres Prabowo, kewajiban partai, yang sama-sama dilindungi oleh konstitusi. Subahanalloh. (tatangistiawan@gmail.com bersambung)

Berita Populer