•   Minggu, 29 Maret 2020
Catatan Politik Tatang

Orang Tionghoa, Dipuji Jokowi Secara Terbuka, Fenomena Baru

( words)


SURABAYAPAGI.COM,Dalam perayaan Imlek Nasional di BSD City, Tangerang Selatan, Kamis kemarin (30/1/2020), Presiden Joko Widodo , memuji warga keturunan Tionghoa di Indonesia, karena memiliki etos kerja tinggi. Antara lain bekerja hingga larut malam dan tidak kenal waktu. Mereka, kata Jokowi, dinilai andal dalam urusan bisnis., terutama property dan manufaktur.
Bbahkkan Jokowi mengakui, di Indonesia tidak mudah dalam urusan bisnis, pengusaha dan pedagang lain di Indonesia bisa mengalahkan warga Tionghoa.
Presiden Jokowi, juga memuji deretan atlet Indonesia keturunan Tionghoa yang mengharumkan nama bangsa. Ia menyebut Susi Susanti, peraih medali emas pada Olimpiade 1992 di Barcelona. Selain pebulutangkis Jonatan ’Jojo’ Christie, Lindswell Kwok, Alan Budi Kusuma, Kevin, Markus, Chandra Wijaya, Daud Jordan dan Butet.
Pujian Jokowi ini diucapkan saat ia mengenakan changshan, yang merupakan pakaian tradisional China yang dikenakan laki-laki, berwarna merah. Makna apa pujian dari seorang kepala Negara terhadap satu etnis dari beberapa etnis di Indonesia, saat diadakan perayaan tahun baru etnis Tionghoa. Apakah pujian ini pesan politik atau makna politik? Publik bisa menilai sendiri. Terutama dikaitkan dengan kecenderungan pengaruh etnis Tionghoa dalam perekonomian sejak Orde Baru, tahun 1966 lalu.
Pada saat Orde Baru berkuasa, dejure perayaan imlek dilarang. Anehnya, era Soeharto yang menjadi orang kuat selama 32 tahun, pemerintahannya menghasilkan puluhan konglomerat, sehingga ada opini 78% perekonomian Indonesia dikuasai oleh pedagang dan pengusaha etnis Tionghoa.
Kini sebagian konglomerat keturunan Tionghoa, usianya sudah diatas 70 – 80 tahun. Bahkan ada yang sudah meninggal, misal Liem Sie Liong dan Ciputra.
Mereka para konglomerat yang dibesarkan oleh Orde Baru dan sampai hari ini, mereka tetap menjadi konglomerat, meninggalkan pundi-pundi.
Sekarang, bisnis para Konglomerat yang lahir itu rata-rata sudah dikelola oleh Generasi kedua yaitu anak, menantu, dan orang kepercayaannya. Bahkan ada yang sudah diambil alih oleh generasi ketiga (cucu- cucunya).
Kono bisnisnya selain diadakan regenerasi, ada yang dilakukan penyamaran. Terutama untuk mengamankan harta-harta yang diduga hasil jarahan era Orde Baru. Penyamaran ini sekaligus money laundering. Makanya, Pemerintahan Jokowi, sampai mengeluarkan tax amnesti. Policy ini semua tahu diarahkan ke pengusaha etnis Tionghoa yang dananya dilarikan ke luar negeri.
Praktis kini adanya opini bahwa lebih 78% perekonomian Indonesia dikuasai etnis Tionghoa, sejatinya bukan berita baru. Gurita para konglomerat sejatinya lahir, besar, diproteksi dan menjadi gurita sejak zaman Orde Baru.
Pertanyaan besarnya, mengapa kini sudah zaman reformasi mereka itu tetap menguasai Ekonomi Indonesia?
Dari hasil dialog-dialog dengan sebagian konglomerat di Jakarta dan Surabaya, mereka percaya bahwa antara ekonomi dan Politik adalah satu keping mata uang dengan “Dua Wajah”.
Meski, mayoritas konglomerat, apalagi yang telah melakukan penyamaran, tidak berpolitik praktis, mereka tetap membiayai politisi-politisi di gedung parlemen.
Makanya, mereka tetap menguasai ekonomi karena bisnisnya tetap dilindungi dan di-backing-i oleh politisi-politisi anak-cucu dan kroni politisi Orde Baru, teman kelaurga Cendana.
Bahasa sederhananya antara mereka, terus menjalin simbiosis mutualisme untuk saling melindungi dan membutuhkan.
Simbiosis mutualisme ini diwujudkan dalam lobi-lobi politik, termasuk proyek-proyek besar di Pertamina dan sumber daya alam lainnya. Makanya, calon-calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang turut dalam Pilkada, mereka tetap didekati atau merangkul pengusaha etnis Tionghoa, sebagai saling membutuhkan.
Berdasarkan data Sensus penduduk tahun 2010, jumlah warga keturunan Tionghoa di Indonesia mencapai 2,83 juta jiwa atau sekitar 1,2 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 236,73 juta jiwa.
Dengan jumlah tersebut warga keturunan etnis China di Tanah Air berada di urutan 18 berdasarkan suku bangsa yang ada di Indonesia.
Suku Jawa merupakan suku dengan jumlah terbesar di Indonesia, yaitu 95,2 juta jiwa atau sekitar 40 persen dari total penduduk. Kemudian suku terbesar ketiga, Sunda dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5 persen dari total penduduk Indonesia.
Kemudian berdasarkan sumber Perpustakaan Universitas Ohio tahun 2000, jumlah suku Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa dengan menempati peringkat ke 3 setelah suku Jawa dan Sunda. Jumlah ini merupakan komunitas etnis Tionghoa yang terbesar yang berada di luar Tiongkok.
Kembali pada pujian Presiden Jokowi kepada etnis Tionghoa, mengacu pada makna harfianya bahwa suatu pujian bisa membuat orang yang dipuji merasa tersanjung.
Pertanyaan besarnya, apakah pujian Presiden Jokowi ini untuk menunjukan betapa kita benar-benar menyukai apa yang di katakan, di lakukan, atau dicapai oleh etnis Tionghoa termasuk atlit yang membawa nama baik bangsa Indonesia?.
Dalam bahasa politik, acapkali suatu pujian tidak selalu bisa dipastikan sebagai hal positif. Apalagi pujian oleh kepala Negara, di depan publik, disiarkan pers dan dilakukan di suatu perayaan imlek yang mayoritas dihadiri etnis tionghoa.
Pujian semacam ini bisa dipersepsikan sebagai ungkapan majas atau politik pasemon. Ada pesan politik sekaligus makna politik.
Dan untuk masyarakat Indonesia yang heterogen, pujian Presiden Jokowi ini bisa punya efek yang berbeda-beda.
Apalagi, melihat kultur Jokowi, yang suka t menggunakan bahasa Jawa dengan pola majas yaitu bisa bersayap-sayap, banyak sindiran, dan makna pesan orang jawa yang kadang sulit dibaca.
Dalam politik, bahkan acapkali terjadi orang yang dipuji dan dipangku, justru bisa dimatikan politiknya.
Jadi semua kemungkinan, apalagi kalau kita bicara majas atau diksi, bisa memunculkan banyak pesan dan makna yang tersembunyi di balik pujian.
Soeharto, contohnya. Presiden kedua ini juga orang jawa. Saat berkuasa, ia melarang perayaan imlek. Tetapi dalam praktiknya hajatan perekonomian dibiarkan dikelola etnis Tionghoa.
Inilah fenomena pujian dalam rana politik. Pujian bisa membuat orang menjadi lebih baik. Maklum, politisi sekelas Presiden Jokowi, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY bahkan Soekarno, adalah tokoh politik yang memiliki kemampuan memuji.
Dalam acuan perjuangan sebagai seorang tokoh, mantan presiden dan presiden Jokowi, adalah politisi dan negarawan yang dituntut untuk memiliki kemampuan memuji. Maklum, mereka termasuk tokoh yang sering dipuji. Artinya, cepat atau lambat, politisi ini akan belajar untuk memuji orang lain.
Dalam pergaulan politik praktik, kadang pujian seringkali menipu. Begitu pula kita pun sering berperilaku memuji orang lain di hadapannya. Dari satu sisi pujian ke orang lain dapat menimbulkan sisi negative sekaligus pura-pura positive.
Dan secara riligi, pujian politik dalam praktik bisa menghasilkan hal yang tidak baik. Subhanallah. (tatangistiawan@gmail.com)

Berita Populer