Nasib Gugatan Partai Idaman di Pemilu 2019 Ditentukan PTUN

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama akan menghadiri sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menentukan kelanjutan gugatan soal keputusan KPU yang tak meloloskan pihaknya untuk jadi peserta Pemilu 2019.

"Rhoma Irama, Kamis (25/1) pukul 10.00 direncanakan siap menghadiri persidangan ke-3 yang terbuka untuk umum, (agendanya) berupa penetapan majelis apakah sidang dapat berlanjut ke tahapan selanjutnya (atau tidak)," ujar Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah, melalui pesan singkatnya, Kamis (25/1).
Kunci kelanjtuan gugatan itu, kata dia, adalah kesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN.
Hal yang dipermasalahkan atau objek sengketa dalam kasus ini adalah Berita Acara KPU Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang penetapan hasil perbaikan partai politik.

Melalui keputusan ini, Partai Idaman dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap verifikasi faktual karena tak lolos penelitian administrasi perbaikan.

Pemohon gugatan ini sendiri adalah Rhoma Irama dan Ramdansyah, sebagai pihak yang mewakili partai.

Gugatan itu sudah dibacakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada 15 Januari, dan terdaftar di PTUN DKI Jakarta pada 19 Januari.
Ramdansyah melanjutkan, persidangan gugatan ini sudah dilakukan sejak Senin (22/1) dan Selasa (23/1). Agendanya, berturut-turut, adalah pengajuan gugatan dan perbaikan gugatan.

"Sudah dilakukan sidang tertutup dua kali di hadapan majelis Hakim," imbuh dia.

Sebelumnya, gugatan parpol ini terhadap keputusan KPU itu ke Bawaslu ditolak.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin saat membacakan putusan di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (15/1).

Diketahui, tahap administrasi perbaikan adalah salah satu tahapan dalam menyaring parpol calon peserta pemilu. Parpol-parpol itu melakukan perbaikan karena sebelumnya ada masalah dengan sistem pengunggahan data parpol, SIPOL. Setelah tahap ini, parpol kembali diseleksi melalui proses verifikasi.
Selain Partai Idaman, parpol lain yang tak diloloskan KPU dalam tahap administrasi perbaikan dan ditolak gugatannya oleh Bawaslu adalah Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Republik, Partai Rakyat, dan Partai Bhinneka.