Pertempuran Sesungguhnya di Pilwali Surabaya 2020, Pasca Mantan Kapolda Diusung 5 ParpolSURABAYA PAGI, Surabaya - Peta politik menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020, kian mengerucut. Ini setelah Machfud Arifin memborong dukungan lima partai politik, yakni PAN, PKB, Gerindra, Demokrat, dan PPP. Jika ditotal lima parpol ini berkekuatan 18 kursi di DPRD Surabaya. Namun siapa yang bakal menjadi musuh mantan Kapolda Jatim pada Pilwali yang digelar September 2020, masih menjadi tanda tanya. Sebab pertempuran sesungguhnya, masih menunggu pasangan calon (paslon) yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P). Di sisi lain, Golkar, PKS, Nasdem dan PSI yang belum menentukan sikap. Apakah akan ikut koalisi yang mengusung Machfud Arifin, berkoalisi dengan PDIP ataukan membuat poros baru. Padahal, lima parpol ini jika bergabung berkekuatan 17 kursi. Lebih banyak dari PDIP yang memiliki 15 kursi.
------
Lima partai politik baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Machfud Arifin untuk maju Pilwali Surabaya. Kelima parpol itu antara lain PAN, PKB, Gerindra, PPP dan Demokrat. Di lain pihak, masih ada Golkar, NasDem, PSI dan PKS yang belum menentukan sikap resmi. Satu partai tersisa yaitu PDIP yang sudah terang-terangan belum membuka pintu komunikasi politik sampai terbit petunjuk DPP.
Agresifnya koalisi Machfud Arifin ini memang tidak lantas membuat parpol-parpol lainnya panik. Partai Golkar, misalnya. Mereka tampak tenang dan tidak terkesan terburu-buru. Meski terkesan terlambat, namun tidak sampai ketinggalan kereta.
Ketua Bappilu Golkar Surabaya Arif Fathoni mengaku partainya tidak latah dengan perkembangan politik. Namun, bukan berarti partai beringin lantas lengah. Menurut Toni, partainya tetap melakukan konsolidasi internal sambil membuka komunikasi dengan partai lainnya. Selain itu, Partai Golkar telah menyiapkan tiga nama untuk diusulkan. Tiga nama itu terdiri dari satu kader internal dan dua tokoh luar. Hanya saja, pria yang juga anggota DPRD Surabaya ini enggan membocorkan nama-namanya.
"Kalau kader internal, Gus Hans (KH Zahrul Azhar Asumta, red)," cetus Arif Fathoni kepadaSurabaya Pagi, Senin (27/1/2020). "Kalau dua lainnya masih rahasia. Tunggu tanggal mainnya," kelit dia.
Toni menambahkan, ketiga nama tadi sudah disodorkan ke DPP Partai Golkar guna digodok demi menentukan posisi cawali atau cawawali. Namun begitu, sambung Toni, pihak DPP bakal mempertimbangkan faktor elektabilitas dari ketiga calon tersebut. Untuk diketahui, Partai Golkar sendiri telah menunjuk 10 lembaga survei untuk memonitor perkembangan elektabilitas para calon.
Golkar Cari Koalisi
Terpisah, Ketua DPD Golkar Surabaya Blegur Prijanggono menambahkan, partainya tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lainnya. Pasalnya, Golkar realistis berniat mencari kawan koalisi. Di samping itu, Golkar tidak hanya ingin menjadi pendukung, tapi juga pengusung. Artinya, harus ada calon dari kader beringin yang maju, entah sebagai cawali atau cawawali.
Sejauh ini, calon yang sudah bertemu adalah Gus Hans. Seperti yang sudah diketahui, Gus Hans adalah kader partai yang juga wakil ketua DPD Golkar Jawa Timur. "Tapi, bisa saja partai nanti mengusung tokoh di luar partai, seperti dari birokrat," tutur Blegur.
Nama-nama yang diusulkan tadi, lantas ditawarkan ke partai-partai lainnya. Pasalnya, Golkar sendiri hanya mengantongi lima kursi. Artinya, masih diperlukan lima kursi lagi untuk memenuhi syarat minimal mengusung paslon. Oleh sebab itu, sambung Blegur, komunikasi politik antarpartai tetap dilakukan.
"Semoga saja akhir bulan Februari ada kejelasan. Sebelum itu, Golkar harus tetap menjalin komunikasi dengan calon koalisi," ungkap Blegur.
Nasdem Tunggu Survei
Sementara itu, Wakil Ketua DPD NasDem Surabaya Vinsensius Awey mengklarifikasi informasi yang menyebut partainya bakal menerbitkan rekom untuk Machfud Arifin. Menurut bacalon yang lolos penjaringan internal partai ini, semua itu akibat miskomunikasi antara DPP dan DPD. Kedatangan Machfud Arifin ke DPP diberitakan seolah sudah pasti menerima rekom. "Padahal ya, beliau sama seperti kita-kita ini yang belum tahu," tutur Awey yang dihubungi terpisah, Senin (27/1/2020).
Menurut mantan anggota DPRD Surabaya ini, ada proses panjang di Partai NasDem untuk bisa mengantongi rekom. Salah satunya adalah survei dari enam lembaga survey yang telah ditunjuk partai. Sosok yang bakal membawa pulang rekom adalah yang menuai popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas tertinggi.
Tiga bacalon yang lolosfit and proper test DPD NasDem Surabaya dari nilai tertinggi, Vinsensius Awey, Hariyanto (Ketua Peradi Surabaya) dan Gus Hans, belum tentu mendapat nilai tinggi dalam hasil survei. "Karena proses penjaringan ini membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka jangan sampai disia-siakan," tutur Awey.
Disinggung mengenai beredarnya dukungan paslon Machfud Arifin - Vinsensius Awey untuk maju Pilwali 2020 mendatang, Awey menjawab dengan kelakar. "Itu kata siapa? Pengamat, paranormal apa kehendak partai?" cetusnya.
PSI tak Panik
Di lain pihak, partai debutan PSI juga tidak tampak panik mengetahui ada koalisi lima partai pengusung Machfud Arifin. Menurut Ketua DPD PSI Surabaya Josiah Michael, partainya belum menentukan arah koalisi lantaran masih tetap fokus menjalankan agenda konvensi yang sudah terjadwal.
Untuk diketahui, tahapan konvensi PSI sendiri cukup panjang. Agenda terdekat adalah debat penyampaian visi dan misi (1 Feb hingga 29 Feb). Kemudian, ada tahapan sosialisasi kandidat (1 Maret hingga 14 April), pemilihan lembaga survei (1 Feb- 29 Feb), survei popularitas dan elektabilitas kandidat (15 April- 15 Mei), penetapan calon kepala daerah dari PSI (16 Mei), proses komunikasi dengan partai lain (16 Mei-16 Juni), pendaftaran pasangan calon (16 Juni-18 Juni).
"Begitulah agenda-agenda yang harus dilalui. Jadi, dalam waktu dekat masih belum ada arah koalisi," papar Josiah.
Namun begitu, PSI juga sadar diri tidak bisa mengusung calon sendiri lantaran kurang kursi. Oleh sebab itu mereka harus berkoalisi jika ingin ikut berkontestasi. "Jadi, nanti bacalon hasil konvensi akan kami sodorkan ke calon koalisi. Untuk sementara, koalisi sekarang ini masih fleksibel," ucap Josiah.
PKS Belum Bersikap
Sementara itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim, Irwan Setiawan mengungkapkan, paslon yang ideal untuk Pilwali Surabaya 2020 adalah tiga hingga empat paslon. Hal tersebut karena menurut Irwan sampai saat ini dinamika politik di Kota Pahlawan masih sangat cair. "Kita belum tahu nanti ujungnya bagaimana, bisa tiga atau empat atau cuma dua paslon. Semua ya tergantung dinamika masing-masing partai. Kan apa pun masih terbuka," ujarnya.
Sampai saat ini, PKS sendiri belum menentukan arah politik dan menurunkan rekomendasi untuk Pilwali Surabaya. Apakah akan bergabung dengan koalisi Machfud Arifin yang telah diusung oleh lima partai (PAN, PKB, Gerindra, Demokrat, PPP) atau bergabung dengan PDIP. Atau justru membuat poros baru. "Semua masih mungkin. Tapi, memang kita sudah menambahkan amanah agar kader bisa turut running di Pilwali, baik sebagai calon wali kota atau wakil wali kota," tuturnya.
Terkait komunikasi yang dijalin, sampai saat ini PKS sudah bertemu dengan beberapa tokoh eksternal, mulai Machfud Arifin, lalu Gamal Albinsaid, hingga Haryanto. Sementara dari internal, PKS sudah mempunyai beberapa jagoan, mulai dari Akhmad Suyanto, Reni Astuti, Sigit Sosiantomo, Achmad Zakaria, dan Ahmad Jabir.
Cawawali Machfud Arifin
Sebelumnya, Machfud Arifin menggelar deklarasi sebagai bakal calon Wali Kota Surabaya di Poko yang didirkannya di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Minggu (26/1/2020). Mantan Kapolda Jatim tersebut diusung oleh PKB, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PPP. PKB memiliki 5 kursi di DPRD Surabaya, Gerindra 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PAN 3 kursi, dan PPP 1 kursi. Artinya, Machfud sudah mengunci 18 kursi di dewan.
Machfud mengatakan, sebagai warga asli Surabaya, keputusannya untuk maju pilwali merupakan bentuk pengabdian dan dedikasi untuk Kta Pahlawan. Jika terpilih, ia akan melanjutkan program yang sudah dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini.
Saat ditanya siapa yang akan menjadi wakilnya, Machfud mengaku meminta waktu untuk membuat keputusan. Menurut dia, parpol pengusung memberi wewenang penuh kepada dirinya untuk bebas memilih bakal cawawali. Tapi, sekali lagi, saya mohon waktu, karena ini butuh diskusi panjang, ucap pria yang pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019 lalu. n
