SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Nama Airlangga Hartanto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) selama ini keras berkembang menjadi perbincangan bursa Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar. Kini muncul dua nama lain yang berpotensi maju dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar sebagai Caketum.
Dua nama itu di antaranya Ridwan Hisjam, anggota DPR RI dan juga Indra Bambang Utoyo Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Golkar pada tahun 2009 hingga 2014. Hal ini dibenarkan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Mereka sudah pernah menyampaikan ingin maju. Tapi kita tunggu saja nanti, apakah mereka akan ikut mendaftar, katanya.
Sementara itu, Ridwan Hisjam mengatakan, jika dirinya mendapat kepercayaan dari pengurus Golkar seluruh Indonesia maka siap untuk memimpin partai beringin itu. Dia mengaku ada beberapa senior Golkar yang mendorong dia untuk maju. Di antara calon-calon yang ada, saya termasuk yang paling senior. Airlangga dan Bamsoet di bawah saya, ucap dia.
Ridwan mengaku mempunyai banyak pengalaman karena sudah lama berkesimpung di dalam Partai Golkar. Ketika saya Ketua DPD Golkar Jatim, mungkin mereka (Airlangga dan Bamsoet) masih aktif di organisasi profesi. Meskipun saya juga berangkat di organisasi profesi, Ketua Hipmi Jatim. Kemudian zaman Akbar Tanjung, saya diminta jadi Ketua DPD Golkar Jatim, akunya. Ridwan juga mengaku telah berada di Senayan sejak era Orde Baru pada 1997. Jadi setiap perubahan saya ikuti, katanya.
Sebelumnya, dalam rapat pleno Partai Golkar yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa 5 November 2019 malam menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satu di antaranya adalah tidak adanya reposisi jabatan hanya karena persoalan perbedaan politik.
"Telah memutuskan tidak boleh lagi ada kebijakan reposisi jabatan Ketua DPD I dan DPD II oleh jabatan Plt (Pelaksana tugas ketua) yang dilatarbelakangi perbedaan sikap politik jelang pelaksanaan Munas Partai Golkar," kata Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Parti Golkar, Darul Siska kemarin.
Menurut dia, Plt ketua bisa berlaku saat ada halangan tetap, seperti meninggal dunia. Jangan hanya karena perbedaan sikap politik, lalu jabatan Ketua DPD langsung diambil alih Plt. "Keputusan rapat pleno tersebut diambil guna menegakkan disiplin organisasi agar berjalan sesuai mekanisme dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar," tutur Darul.
Dia mengatakan, kepemimpinan Plt jelas bukan aspirasi kader partai di bawah sebagai pemilik kedaulatan lewat mekanisme bottom-up, tapi dari top-bottom sehingga pasti dilatar belakangi oleh faktor suka dan tidak suka pimpinan pusat partai.
Darul menambahkan, secara logika politik, tidak mungkin penempatan Plt di DPD-DPD partai tidak ada kaitannya dengan Munas Golkar pada Desember mendatang, karena mereka adalah pemilik suara dalam Munas. Dia menjelaskan, Rapat Pleno Golkar juga memustuskan jika ada hal strategis yang bersifat menyangkut keorganisasian diarahkan agar semua diselesaikan melalui mekanisme organisasi, melalui Koorbid Kepartaian.
"Terhadap para Ketua DPD yang mengalami pergantian oleh Plt, Rapat Pleno DPP mengarahkan agar yang bersangkutan membuat pengaduan ke koorbid kepartaian," kata Darul.
Selain itu Rapat Pleno Partai Golkar juga menyepakati pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) akan dilaksanakan pada 14-15 November mendatang. Forum itu, juga menyepakati waktu munas pada 4-6 Desember di Jakarta.
