Mestinya tak Perlu Gaduh

ANALISIS

Pakar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Dr Suko Widodo menilai, insiden tidak bisa masuknya Menpora Zainuddin Amali ke dalam Gelora Bung Tomo (GBT), beberapa waktu lalu, mestinya tidak perlu terjadi. Pasalnya, badan publik sekelas pemerintah daerah sudah harus mempunyai koordinasi antarlembaga yang kokoh.

"Dengan reformasi birokrasi harusnya layanan birokrasi juga harus luwes, tidak kaku," cetus Suko Widodo kepada Surabaya Pagi, Selasa (05/11). "Tentunya tak ada alasan lagi dengan istilah tidak ada koordinasi."

Untuk diketahui, sebelumnya Pemkot Surabaya melalui Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, Senin (04/11), mengklarifikasi mengapa Pemkot tidak bisa mendampingi Menpora meninjau GBT. Menurut Febri tidak ada informasi yang diterima Pemkot Surabaya jika Menpora akan berkunjung ke GBT. Justru, dia baru tahu Menpora sudah berada di GBT dari awak media.

Terkait hal ini, sambung Suko, di era arus informasi yang masif seperti dewasa ini, tidak bisa lagi diterima alasan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. "Sarana komunikasi di era sekarang kan 24 jam. Maka kalau ada alasan tak ada koordinasi kok aneh ya," tutur Suko.

Sementara itu, upaya gerilya Fraksi Partai Golkar untuk mengegolkan hak interpelasi di DPRD Surabaya tinggal selangkah lagi. Dari syarat tujuh anggota dewan yang bisa mengusulkan interpelasi, Fraksi Partai Golkar sudah mengumpulkan lima orang. Artinya, tinggal dua suara lagi, maka hak interpelasi bisa dilaksanakan. Di lain pihak, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bakal habis-habisan menjegal upaya Fraksi Partai Golkar itu.

Terkait hal ini, walaupun interpelasi merupakan hak dewan, Suko tetap menilai upaya wakil rakyat tersebut kalau hanya karena ada pejabat yang tidak masuk stadion, adalah berlebihan. Padahal, hal tersebut bisa diselesaikan secara kelembagaan. Apalagi, hal ini demi Kota Surabaya tetap menjadi opsi utama host Piala Dunia U-20 di Jatim.

"Mestinya tidak perlu gaduh. Sebetulnya bisa diselesaikan dengan komunikasi antarlembaga. Tidak perlu sampai interpelasi," papar Suko. n