SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada tahun 2019 ini pemerintah bakal mengucurkan anggaran sebanyak Rp35.7 triliunan demi tujuan riset alias penelitian. Anggaran ini diketahui meningkat banyak jika disandingkan dengan dua tahun silam yang hanya Rp24,9 triliunan.
Menteri Sri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran riset tersebut sebagian besar diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di luar itu, anggaran penelitian diambil dari peran swasta yang kisarannya masih 10 persenan saja.
"Kalau melihat Indonesia dengan anggaran yang ada, kita akan berhadapan pada tata kelola keuangannya. Anggaran penelitian itu mayoritas dari pemerintah sebanyak 66 persen sementara dari swasta cuma 10 persen saja," ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Menurut Menkeu, sejatinya swasta telah diajak untuk terlibat dalam banyak kegiatan riset sejak satu dekade silam. Bahkan, swasta diberi rangsangan insentif. Tetapi, insentif yang diberikan rupanya tidak menarik minat swasta lantaran ribet.
"Pihak swasta mengatakan prosesnya ribet dan terlampau banyak aturan. Ya, sejak sepuluh tahun terakhir riset tidak terlalu berpengaruh. Jadi pihak swasta yang menilai riset itu penting masih sangat sedikit," tutur Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, demi menarik lebih banyak kontribusi dari swasta, Sri Mulyani pun telah menyiapkan berbagai variasi insentif berwujud pemangkasan pajak. Diskon pajak ini diambil dengan cara disesuaikan seberapa besar investasi swasta di Indonesia.
"Kalau berlandaskan PP nomor 45/2019 yang tadi disampaikan, saat ini swasta boleh double deduction, malah bisa triple deduction untuk riset inovasi, terlebih pemerintah juga sudah menyediakan insentif bagi pelatihan vokasi," papar Sri Mulyani.
