Menkeu: Green Bond Indonesia Belum Sesuai Harapan

SURABAYAPAGI.com - Investor yang meminati instrumen obligasi hijau (green bond) Indonesia cukup tinggi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan green bond yang diterbitkan Indonesia sejak 2018 masih belum sepenuhnya berkonsep hijau.
"Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond Indonesia [juga] belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (26/6/2019).
Dengan posisi yang belum sepenuhnya ideal, Sri Mulyani menyebut pemerintah dan swasta mesti terus berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan baik yang dibiayai oleh APBN maupun green finance. "Oleh karena itu, partisipasi swasta yang dikaitkan dengan preferensi pembeli dan direfleksikan melalui harga memiliki signal yang cukup kuat," tukasnya.
Dalam Seminar Sustainable Finance and Development in Emerging Markets: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2019 di London, Selasa (25/6), Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebagian besar pemegang green bond Indonesia saat ini masih investor reguler.
Berdasarkan portofolio pembelinya, hanya 29% green bond dibeli oleh green investor. Sementara 71% masih dibeli oleh investor reguler. “Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond Indonesia belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond,” ujar dia seperti dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (26/6).
Agar bisa menarik minat para investor hijau, pemerintah melakukan simplifikasi terhadap format pelaporan dan compliance. Ia juga menekankan pentingnya regulasi dan melihat negara lain sebagai perbandingan dalam meracik instrumen investasi hijau tersebut.
Di sisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengajak swasta turut berpartisipasi mendorong pasar green bond. Partisipasi pihak swasta terkait dengan preferensi pembeli dan dapat terefleksi dari harga obligasi yang menguat.
Adapun, Kemkeu menyampaikan banyaknya permintaan investor terhadap pemerintah Indonesia untuk kembali menerbitkan green bond. Meski begitu, permintaan tersebut juga disertai dengan beberapa pertanyaan mengenai kondisi fiskal Indonesia (bottomline).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan, meski penerbitan green bond sangat membanggakan di kalangan investor lokal, pemerintah tetap harus bisa meyakinkan manajer investasi internasional terkait negara dan instrumen apa saja yang baik sebagai tempat berinvestasi.
“Harga memegang peran penting, tetapi stabilitas negara memegang peran yang tidak kalah penting dalam carbon market, dan carbon price,” ujar Frans.
Adapun, panelis yang juga hadir dalam seminar tersebut antara lain Perdana Menteri Georgia H.E. Mamuka Bakhtadze, Managing Director, Global Policy Initiatives, Institute of International Finance Sonja Gibbs, Vice President & Treasurer Bank Dunia Jingdong Hua, Vice Chair of Global Public Policy, Bloomberg Mary L. Schapiro, mantan Menkeu Nigeria Zainab Shamsuna Ahmed, dan Global Head of Emerging Markets Amundi Asset Management Yerlan Syzdykov.