SURABAYAPAGI.COM, Surabaya- Pakar Sosiolog Unviversitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto mengungkapkan, program yang diterapkan pemerintah dalam penangananan Covid 19 ini sangat erat terkait dengan perilaku masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar mengenai bahayanya virus corona. Terutama masyarakat kelas bawah yang sedang kesulitan ekonomi.
"Karena kendalanya bersifat struktural. Orang miskin yang tinggal di perkampungan yang padat sulit memenuhi protokol kesehatan. Tekanan ekonomi lebih nyata daripada covid 19. Ini menyebabkan pemerintah dilematis," ungkapnya kepada Surabayapagi, Rabu (8/7/2020).
Baca Juga: Empat Kampus di Surabaya, ikut Bergolak
Menurut Bagong, bukan dari kesalahan atau kekeliruan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun hal ini merupakan keterbatasan dari semua pihak.
"Bukan kesalahan, tapi keterbatasan semua pihak. Dana kan memang tidak sebanding, perlu adanya pengembangan alternatif program. Jangan hanya pelarangan atau Razia," jelasnya.
Bagong menambahkan, bila perlu adanya evaluasi dari dana realokasi dan program yang dibuat, perlu dilengkapi. Karena menghadapi masyarakat yang berbeda-beda.
"Kalau data jelas perlu dievaluasi, tidak memadai. Program perlu dilengkapi, tidak mungkin sukses hanya denga 1 program karena yang dihadapi masyarakat yang berbeda-beda," jelasnya.
Bagong menambahkan bila masyarakat harus diarahkan dan bukan dikendalikan oleh Pemerintah agar tidak timbul sekedar regulasi saja.
"Intinya bukan dikendalikan. Tapi diarahkan, jadi rekayasa sosial. Bukan sekadar regulasi," tegasnya.
Risk Management
Sementara itu, Dosen International Business Management Universitas Ciputra Surabaya dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Dr. Thomas Kaihatu mengungkapkan bila ada banyak masalah inti. Seperti penerapan Risk Management yang kurang siap.
"Penerapan Risk Management yang kurang siap, mengingat rekan-rekan di Pemprov dan Pemkot yang tidak terbiasa dengan hal tersebut dan pandemi model seperti ini juga merupakan hal yang baru bagi mereka dan kita semua," ungkapnya kepada Tim Surabaya Pagi.
Risk Management tersebut juga menjalar pada masalah koordinasi antar aparat, serta masyarakat yang juga kurang disiplin.
Baca Juga: Aksi Ksatria Muda Airlangga, Tandingan UNAIR Memanggil?
"Masalah koordinasi antar aparat yang kurang rapi dan kurang tegas, karena tidak ada sosok leader yang dominan atau semua saling "menjaga" hubungan baik/sungkan. Di samping itu masyarakat Jatim sendiri juga kurang disiplin dan tidak menyadari secara sungguh-sungguh bahaya covid 19 ini,” ujarnya.
Thomas juga menerangkan bila masyarakat yang kurang disiplin ini memiliki kebingungan, sebab banyak masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah yang membutuhkan makan walaupun tinggat penyebaran penularan dari kalangan tersebut juga tidak sedikit.
"Masyarakat sendiri ini kebanyakan masyarakat ekonomi bawah dimana bila mereka di lock down akan mati, karena mereka juga butuh makan. Padahal mereka inilah yang tertular paling banyak"terangnya.
Thomas melanjutkan bila permasalahan tersebut juga tidak luput dari lambatnya reaksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dengan penerapan birokrasi yang rumit dan tidak melakukan terobosan seperti yang di inginkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Berikutnya adalah kelambatan reaksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya tersebut juga diperparah oleh penerapan birokrasi yang rumit serta protap yg kaku sebagai akibat dari "ketakutan" mereka pada BPK & KPK. Mereka takut dikriminalisasi karena berusaha melaksanakan kebijakan yang fleksibel dan kebijakan yang 'out of rule' di masa-masa kritis seperti ini dan menjadi salah satu penyebab lambannya reaksi mereka" lanjutnya.
Perpaduan masalah di atas dinilai oleh Thomas sebagai sumber dari permasalahan penanganan Covid-19 di Jawa Timur yang kurang efisien.
Saat di singgung terkait dengan evaluasi terhadap dana realokasi maupun program yang terlah dibuat, Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur ini mengungkapkan bila dana tersebut telah dipergunakan betul.
Baca Juga: Keresahan atas Pelaksanaan Pilpres 2024, Dirasakan juga oleh Puluhan Dosen Unair dan Unesa
"Sebetulnya bukan karena tidak ada aktualisasinya, dana itu dipergunakan betul. Itu dana-dana itu sejauh ini betul-betul dilaksanakan namun kalau kita juga tidak punya dana cadangan yang betul," ungkapnya.
Thomas juga menjelaskan bila belum ada yang mengantisipasi wabah seperti ini, serta elemen yang paling berperan penting ialah masyarakat sendiri. Bila masyarakat tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah, maka cara yang tepat menurut Thomas adalah dikendalikan dengan cara militer.
"Kita tidak pernah mengantisipasi ada wabah seperti ini. Uang berapa pun habis kalau semua prosedur tidak dilaksanakan, yang paling berperan penting dalam hal ini selain dari pada aparat dan pemerintah, justru masyarakatnya sendiri. Hal ini dilematis sekali, kalau ini tidak bisa dikendalikan lagi satu-satunya cara adalah cara militer," jelasnya.byt/adt/tyn
Editor : Moch Ilham
