Masa Kampanye, Elite Politik-Pemerintah Berperan Penting

author surabayapagi.com

- Pewarta

Minggu, 25 Feb 2018 22:09 WIB

Masa Kampanye, Elite Politik-Pemerintah Berperan Penting

SURABAYA PAGI, Surabaya - Selama masa kampanye Pilgub Jatim 2018, elite politik dan segenap pemerintahan di Jawa Timur tidak boleh hanya berpangku tangan. Terlebih lagi terkait pengawasan atas penggunaan isu sara dan politik identitas yang tidak terhindarkan. Direktur Eksekutif The Initiative Institute Airlangga Pribadi menganggap bahwa peran kedua elemen tersebut menjadi penting. Terlebih untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pasalnya, Isu-isu kebhinekaan dan politik identitas menjadi momok pada momen politik 2018 ini. Apalagi, Indonesia telah mengalami hal itu ketika Pilgub DKI Jakarta yang menimbulkan polarisasi yang sangat besar dan berkepanjangan. Jawa Timur juga menjadi daerah kedua terbesar di Indonesia, dan merupakan salah satu rujukan nasional sebelum melaksanakan Pileg dan Pilpres 2019. "Peran pemerintah dan elit politik terkait nilai kebhinekaan menjadi hal penting untuk menjaga kebangsaan kita dan menjaga agar tidak terjadi konflik berbasis sara, yang menimbulkan efek yang sangat berat," katanya. Angga, sapaan akrabnya, menilai, isu-isu tersebut sangat bisa muncul karena beredarnya berita-berita hoax. Ungkapan-ungkapan langsung yang berkaitan dengan SARA juga memiliki kemungkinan yang tinggi untuk turut serta hadir. Pria yang juga dosen politik di Universitas Airlangga (Unair) itu lebih lanjut juga menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dan elit politik untuk mengajak masyarakat tidak melakukan politisasi SARA. "Langkah politik itu adalah memperbanyak dialog, serta memberikan tindakan hukum untuk penyebar berita hoax," jelasnya. Ia pun melihat, peran pihak Kepolisian dan Kejaksaan sangat besar pengaruhnya untuk bisa mengantisipasi banyaknya berita hoax dan menindak pidana para pelaku hoax yang tidak bisa menjaga kebhinekaan. Di sisi lain, organisasi yang melakukan pengawasan yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur hingga saat ini belum melihat adanya indikasi politisasi SARA yang dilakukan oleh masyarakat atau tim dari kandidat Pilkada Serentak 2018.ifw

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU