SURABAYAPAGI.com, Semarang - Cawapres Maruf Amin menyebut gerakan yang mengatasnamakan 212 saat ini telah berubah menjadi gerakan politik. Sebab, menurut Maruf, tujuan awal 212 telah dipenuhi sejak lama. "212 itu tadinya (dibuat) untuk penegakan hukum," tutur Maruf dalam konsolidasi bersama ulama NU se-Pantura Jawa Tengah di Ballroom Hotel Gumaya Semarang, Selasa (5/2).
Maruf mengatakan, gerakan itu awalnya diinisiasi sebagai gerakan untuk penegakan hukum terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dari aksi tersebut, kini kasus Ahok telah selesai, namun gerakan Persaudaraan Alumni 212 justru muncul. "Saya yang keluarkan fatwa, penegakan hukum dilakukan (gerakan 212) selesai. Harusnya selesai, yang bersalah sudah dihukum. Makanya gerakan kita bubarkan, GNPF MUI bubarkan," jelasnya.
Namun bukannya bubar, menurut Maruf, setelah kasus Ahok berakhir justru muncul gerakan lainnya yang tujuannya justru sebagai gerakan politik. Kendaraan gerakan tersebut, menurut Maruf, adalah Pilpres 2019.
"Muncul lagi PA 212, kemudian GNPF MUI diubah, diganti GNPF Ulama. Sudah tidak ada kaitannya penegakan hukum, tapi gerakan politik. Menggunakan pilpres sebagai kendaraan politik mereka," kata Maruf.
Dikonfirmasi usai acara, Maruf menjelaskan tidak masalah jika gerakan 212 itu dihidupkan kembali. Asalkan, gerakan tersebut dihiduokan kembali untuk ajang silaturahmi. "Kalau dihidupkan untuk silaturahim tidak masalah. Asal jangan yang lain," pungkasnya.
