Mahar Politik, Dampak Demokrasi Yang Berakibat Fatal

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Mahar politik seringkali menjadi isu yang selalu muncul dalam setiap perhelatan Pilkada. Terbaru, isu tersebut bergulir berdasarkan pengakuan mantan Bacagub Jatim La Nyalla Mattalitti yang menyebut bahwa demi surat rekomendasi dukungan dari Partai Gerindra dirinya diminta menyerahkan sejumlah uang oleh oknum.
Menurut para akademisi, keberadaan mahar politik ini adalah sebagai dampak dari demokrasi. Sebagai suatu proses yang membutuhkan pembelajaran yang terus menerus perlu untuk menjadi perhatian.
Akademisi asal Unitomo Hendro Wardono misalnya. Dosen FIA tersebut beranggapan bahwa meskipun bisa dibilang sebagai dampak, namun dari sisi ideologis, mahar politik merupakan satu hal yang perlu dihindari.
"Dalam proses pembelajaran itu pasti ada pro dan kontra serta ada sesuatu yang harus dipahami. Kalau soal mahar, karena satu dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita, memang praktik-praktik semacam itu sudah bisa dirasakan tapi sulit untuk dibuktikan," kata Hendro.
Dampak dari keberadaan permainan mahar politik tersebut, menurut Hendro juga dapat sangat mengganggu. Bahkan, apabila dibiarkan dapat menjadi pemicu konflik yang bukan hanya sesaat tapi laten dan menjadikan proses demokrasi yang berjalan tidak akan balance.
"Orang-orang yang capable akan tersingkir. Orang-orang yang menang dengan peluru-peluru itu mungkin akan mendapat serangan dari mereka yang pelurunya sangat banyak," jelas Hendro.
Terkait pembuktian keberadaan mahar politik yang sulit untuk dibuktikan, Hendro berpendapat hal itu terjadi karena seluruh pihak yang terlibat ingin saling memproteksi diri. "Yang diberi merasa untung, yang memberi juga mendapat keuntungan. Dan itu akan diproteksi habis-habisan karena sifatnya transaksional sehingga saling melindungi," katanya.
"Namun, selama ada buktinya maka praktik mahar politik akan bisa diusut. Saya rasa Bawaslu 2018 ini akan bekerja ekstra keras ini karena modusnya makin canggih agar dilindungi dalam konteks saling menguntungkan tadi," pungkas Hendro.
Di sisi lain, pengamat politik asal Unair Suko Widodo memandang bahwa keberadaan mahar politik menjadikan besaran pembiayaan Pilkada yang tidak masuk. Hal itu, menurutnya akan juga turut serta membebani para tokoh yang berlaga.
"Sehingga, terkadang model pembiayaan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut menjadi tidak masuk akal. Salah satunya ya dengan mengadakan perjanjian dengan pemilik modal itu. Dari kacamata studi, ekonomi dan politik ini tidak bisa dipisahkan. Saling mengisi dan bertautan. Kenapa? Jelas berkaitan dengan ongkos politik yang begitu luar biasa. Itu menjadi problem utama di kita” jelas Suko, secara terpisah.
Untuk itu, pakar komunikasi politik tersebut memandang bahwa KPU atau Bawaslu dan Panwaslu harus mampu benar-benar menegakkan UU Pemilu. Penegakkan regulasi tersebut secara langsung akan menjadikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang bersih dan sesuai regulasi.
“UU yang ada sudah sangat solid. Tinggal sekarang mereka yang terlibat langsung dalam Pemilu ini harus bersama-sama benar-benar menjalankan dan mengawasi semuanya agar sesuai regulasi” pungkas pria yang akrab disapa Sukowi itu. ifw