LKAP Temukan Anggaran Pembangunan Japordes di Lamongan pada RAPBD 2020, Un

author surabayapagi.com

- Pewarta

Minggu, 03 Nov 2019 22:30 WIB

LKAP Temukan Anggaran Pembangunan Japordes  di Lamongan pada RAPBD 2020, Un

SURABAYA PAGI, Lamongan - Lembaga Kajian dan Analisa Publik (LKAP) Lamongan Jawa Timur menemukan adanya ketidakberesan dalam Rancangan APBD 2020, dalam pembangunan jalan poros desa (Japordes), yang kental dengan nuansa politik untuk kepentingan suksesi pemilihan bupati. Khoirul Huda ketua Lembaga Kajian dan Analisa Publik (LKAP) Lamongan dalam Pers releasnya Minggu (3/11/2019) menyebutkan, usulan anggaran Japordes di seluruh Desa di Lamongan ini dinilai sangat berlebihan. Khoirul Huda mensinyalir, dana pada RAPBD direncanakan untuk kepentingan politik. Jika RAPBD diloloskan apa adanya sekarang, pihaknya sebagai lembaga resmi tentu akan mengikuti pembuktian pelaksanaan di lapangan nanti. "Kalau tidak sesuai, maka akan ada eksekusi setelah LKAP menempuh prosedur," ungkapnya. Disebutkan olehnya, anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Japordes perlu harus ditlusuri karena terjadi ketimpangan dan tidak seimbang dana yang ada di dinas-dinas lainya. "Dana untuk poros desa yang begitu tinggi itu berarti tidak mempertimbangkan adanya dana desa (DD) yang bisa dioptimalkan dan tidak harus menggunakan dana APBD," terangnya. Ia lalu menunjuk pada halaman 3.1 yang diduga ada kesalahan penjumlahan dengan jumlah yang cukup fantastis. " Saya melihatnya ada keganjilan, dan Dewan harus peka dan berani dengan ikut memlototi RAPBD ini dengan hati nurani sesuai dengan tupoksinya," pinta Huda. Padahal kata Huda, mestinya RAPBD dibahas lebih fokus untuk kebutuhan rakyat. Ia menilai banyak RAPBD yang belum menyentuh."Jangan dibangunkan saat masyarakat tidak membutuhkan," ungkapnya. Alokasi RAPBD yang tidak ideal juga muncul untuk dinas - dinas tertentu "Jangan kemudian memberikan porsi dana salah satu dinas saja. Intinya jangan ada kepentingan politik," tandasnya. Jadi, lanjut Huda, alokasi anggaran jangan semata - mata karena kepentingan politik. Sehingga pembahasan anggarannya selalu mulus - mulus saja. Huda mengajak lapisan masyarakat yang peduli untuk selalu mengontrol RAPBD sampai APBD hingga dalam pelaksanaannya.Kalau sementara ini kontrol di luar dewan sangat minim," katanya. Makanya 2020 ini harus dimulai mengedepankan keterbukaan dalam rangka membahas anggaran.Orang dewan sekarang ini sebagaian ada orang baru dan harus punya semangat baru. Atas temuan LKAP pada RAPBD, Huda memastikan segera menemui ketua dewan, dengan membawa bukti - bukti yang ada. Kepada Ketua DPRD, Abdul Ghofur diminta untuk memfungsikan lembaganya di masing - masing anggota dewan. Sementara itu, anggota Banggar dari FPKB, M. Freddy Wahyudi dikonfirmasi terpisah menyebutkan, kalau RAPBD akan dibahas mulai Senin (4/11/2019). Terkait temuan LKAP dalam RAPBD, Freddy mengaku belum membuka RAPBD tersebut. "Belum tahu saya, karena belum membuka sama sekali," katanya. Saim ketua DPC PDIP Lamongan, menyebutkan terkait gerakan LKAP mengatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan kepada para kader yang duduk di Banggar untuk meneliti dan membahas secara kritis RAPBD 2020. "Saya punya kader di dewan agar melaksanakan fungsinya sebagai budgeting, kontroling dan legislasi. Itu harus, kalau menemukan adanya usulan yang berlebihan apalagi kuat ads dugaan politis di dalamnya perlu sekali untuk tidak diloloskan," kata Saim.jir

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU