•   Minggu, 15 Desember 2019
Pendidikan

Liarnya Media Sosial, Berlawanan dengan Harapan Pemerintah

( words)
Dosen Ilmu Komunikasi UNAIR, Rendi Pahrun, M.A., saat memberikan paparan di tengah diskusi. (SP/IFW) 


SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menjadi massifnya penggunaan media sosial di era modern secara langsung juga pasti berdampak langsung dengan pemanfaatnya sebagai alat kampanye politik. Terlebih lagi, untuk sektor sosial media yang sudah pasti dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.

Hal tersebut, menurut dosen komunikasi Fisip Unair Rendi Pahrun tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dari para pengguna media sosial. Ia memandang bahwa saat ini seringkali apabila dikaitkan dengan kampanye politik medsos justru hanya berisi akrobatik sumpah serapah.

“Padahal media itu didamba-dambakan sebagai ruang publik yang independen. Disana, segala peristiwa politik diperbincangkan dengan titik berat emosional dan fanatisme kelompok masing-masing. Hal itu diperparah dengan kondisi fungsi akal sehat yang ditinggalkan,” kata Rendi di acara diskusi yang diprakarsai oleh KPU Jatim, Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI), dan Universitas Airlangga tersebut.

Kondisi liar di media, terlebih lagi untuk ranah media sosial, menurutnya juga memunculkan ilusi tersendiri. “Disana kita semua mengira tak kan ada tekanan dan paksaan. Kita semua menganggap bahwa semuanya adalah individu yang merdeka sepenuh-penuhnya,” tegas Rendi.

“Padahal, tanpa kita sadari disitulah intelektualitas kita tergilas oleh keberpihakkan. Pertempuran pendapat memang tetap berdasarkan data. Tapi, tujuannya telah dicemari pembelaan buta atas satu kelompok tertentu,” cetusnya lebih lanjut.

Ironis yang terjadi dari kondisi diatas, menurut akademisi muda yang berkacamata itu, adalah semuanya berada di sisi berlawanan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. “Negara ini sudah menyalak cukup nyaring untuk memadamkan perkelahian kata-kata yang tajam itu. Tapi apa yang terjadi? Faktanya semua masih tetap terjadi secara massif. Sampah virtual pun juga tidak pernah berhenti untuk disebarkan. Padahal usaha pemerintah ini sudahg sangat jelas. Tuntutan pencemaran nama baik terkait unggahan di media sosial pun sudah sering dilakukan,” pungkas Rendi.ifw

Berita Populer