•   Rabu, 23 Oktober 2019
Pilgub2018

Lagi, Gus Ipul-Puti Dicurigai Kampanye Terselubung

( words)


SURABAYAPAGI.com, Surabaya– Laporan dugaan bagi-bagi uang (money politic) dalam pertemuan perangkat desa yang dihadiri calon gubernur nomor urut 2 di Lamongan, masih diproses Panwaslu. Meski telah memeriksa pihak pelapor dan mereka yang ikut dalam pertemuan itu, Panwaslu Lamongan belum berani mengeluarkan rekomendasi, apakah laporan itu akan diteruskan ke polisi atau tidak. Menariknya, di saat laporan itu belum tuntas, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntut Soekarno dilaporkan lagi ke Panwaslu. Kali ini terkait dugaan penggunakan fasilitas negara untuk pemenangan Saifullah-Puti dalam acara Pagelaran Rampak Barong di Trenggalek.
Mengenai dugaan money politic kepada sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lamongan dalam pertemuan yang dihadiri Saifullah Yusuf di Rumah Makan Aqila, Deket, Lamongan, memasuki tahap akhir. Semula Panwaslu akan memutuskan laporan itu pada Kamis (7/6/2018) hari ini. Namun Ketua Panwaslu Lamongan Tony Wijaya menyatakan pengumuman rekomendasi hasil klarifikasi laporan itu ditunda.
Menurut Tony, penundaan xlebih karena persoalan teknis hasil klarifikasi yang membutuhkan waktu cukup untuk mengkaji persoalan tersebut. "Untuk rekomendasi belum, masih tahap pengkajian," kata Tony dikonfirmasi Surabaya Pagi, Rabu (6/6) kemarin.
Tentu sikap Tony ini bertolak belakang dengan beberapa hari lalu saat pemeriksaan pelapor. Ia menyebutkan kalau setelah tahapan klarifikasi dari saksi kedua belah pihak selesai, tahapan selanjutnya adalah rekomendasi."Setelah klarifikasi ini hari Kamis (hari ini red) hasil rekomendasi akan diumumkan,"kata Tony saat itu.
Sebelumnya, pasca adanya laporan dari Muslich yang didampingi sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil, Khoirul Huda keduanya adalah mantan orang dekat Gus Ipul, Panwaslu Lamongan langsung menindaklanjutinya dengan memeriksa beberapa saksi dari kedua belah pihak.
Periksa 6 Orang
Dalam klarifikasi ini, sudah ada 6 yang diperiksa, dan belum bisa memberikan kesimpulan. Panwaslu meminta awak media untuk menunggu hasilnya. Sebab, Panwaslu juga belum melakukan pendalaman dari hasil klarifikasi keenam orang itu.
Sementara itu, dalam klarifikasi Selasa (5/6) ada tiga orang yang dimintai keterangan. Mereka adalah Hartono, Ketua PPDI Lamongan, Adnan Kohar, Perangkat Desa Sumberaji, Sukodadi yang juga Sekretaris PPDI Lamongan dan Kholid Mawardi, Perangkat Desa Waru Kulon, Pucuk.
Adnan Kohar, salah satu terlapor menyangkal apa yang dilaporkan terkait dirinya. Dirinya mengaku tidak tahu terkait laporan dugaan pembagian uang di acara pertemuan Gus Ipul bersama PPDI Lamongan."Tidak benar, saya tidak tahu,” katanya.
Hal sama disampaikan oleh Andy Firasadi, selaku kuasa hukum Hartono. Ia mengatakan kliennya tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi uang dalam kegiatan tersebut. “Sudah dipastikan bukan Pak Hartono,” katanya.
Ia menjelaskan, kehadiran kliennya di Rumah Makan Aqila dalam rangka kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang kebetulan momentumnya juga dijadikan ajang sosialisasi minyak kayu putih. “Ini (minyak kayu putih) adalah produksi dari LMDH-nya Pak Hartono. Jadi ini tadi kita serahkan alat bukti berupa minyak kayu putih ini,” ujarnya.
Ia juga menolak menanggapi, saat ditanyakan terkait pelanggaran kampanye, karena ada yel-yel pidato, dan nyanyian yang isinya mengajak memilih nomor 2.
“Nah yang yel-yel itu bukan Pak Hartono, dan saya tidak boleh mengomentari hal itu. Memang benar panitianya Pak Hartono, tapi bukan dalam rangka itu,” katanya.
Bantah Gus Ipul Terlibat
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Kampanye Paslon Saifullah- Puti Guntur, Hikmah Bafaqih menampik keterlibatan cagub yang diusungnya. Ia merasa calonnya tidak melanggar aturan kampanye. Apalagi dituduh money politic di Lamongan. "Nggak ada itu, itu bukan acaranya Gus Ipul. Di situ Gus Ipul diundang LMDH, sudah," tandas Bafaqih kepada Surabaya Pagi, kemarin.
Dalam acara itu, lanjut Hikmah Bafaqih, Gus Ipul hanya datang memenuhi undangan. Sedangkan uang yang dibagikan itu bukanlah uang kampanye untuk meminta dukungan, melainkan hanya untuk uang makan. "Itu hanya uang makan Rp 25 ribu atau 20 ribu. Itupun bukan dari Gus Ipul uangnya," terang dia
Puti Dilaporkan Lagi
Belum tuntas kasus di Lamongan, kini datang lagi laporan lainnya. Kali ini Pergelaran Rampak Barong dalam Parade Budaya di Stadion Menak Sompal, Kabupaten Trenggalek, yang digelar Taruna Merah Putih — organisasi sayap PDIP — pada 31 Mei 2018, dilaporkan ke Panwaslu Trenggalek.
Tim kampanye Khofifah-Emil Dardak melaporkan pihak penyelenggara dan Cawagub Jatim nomor dua, Puti Guntur. Sebab, dalam kegiatan itu diduga ada penyalahgunaan wewenang yang mengatasnamakan Pemkab Trenggalek. Dugaan ini dikuatkan dengan pencantuman logo Pemkab pada piagam penghargaan serta melibatkan anak di bawah umur.
Wakil Tim Kampanye Khofifah-Emil Kabupaten Trenggalek, Bambang Eko Sutarjo mengungkapkan, Rampak Barong disebut-sebut kerja sama Taruna Merah Putih dengan Pemkab Trenggalek. Namun, acara ini patut dicurigai sebagai kampanye terselubung karena dihadiri Puti Guntur. Selain itu, seluruh peserta Rampak Barong diberi kostum kaus bergambar pasangan calon nomor urut dua.
Apalagi, lanjutnya, acara itu terlihat menjadi ajang kampanye paslon nomor dua. Mulai kehadiran Puti Guntur yang disambut jingle lagu ‘Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur’, serta ajakan Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah agar masyarakat yang hadir memilih paslon nomor dua. “Kami sudah menyampaikan pengaduan ini Panwaslu apakah hal ini melanggar aturan Pilkada, aturan Pemilu serentak atau tidak,” ungkapnya.
Ketua Panwaslu Kabupaten Trenggalek, Agus Trianta membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dalam acara Rampak Barong tersebut. “Tentunya kami akan menindaklanjuti laporan ini,” tegas Agus. n rko/jir/qin

Berita Populer