SURABAYAPAGI.com - Kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras, menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai kebijakan impor beras khusus dari Vietnam dan Thailand, sebanyak 500 ribu ton tidak tepat dilakukan saat ini, karena bertepatan dengan musim panen oleh petani di Indonesia.
Salah satunya adalah Ekonom Senior, Rizal Ramli, melalui akun Twitternya @RamliRizal, kerap mengkritik kebijakan impor beras oleh pemerintah. Dalam salah satu cuitannya, ia mengungkapkan, kegeramannya dengan memposting ulang video Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang memastikan produksi beras asal Sulsel melimpah, bahkan mencapai over stok 2,6 juta ton dan siap dikirim ke seluruh Indonesia.
"Yang mau terus impor beras brengsek," kata Rizal, geram dalam akun Twitter resminya, dikutip Senin 15 Januari 2018.
Saat dikonfirmasi, Rizal Ramli membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan, fee yang dapat diperoleh oleh importir beras berkisar antara US$20-30 per ton. Sehingga, keuntungan importir akan mencapai Rp202 miliar untuk 500 ribu ton beras yang diimpor.
"Jadi, bila kita kalkulasi, US$20-30 per ton dikalikan dengan 500 ribu ton, akan terdapat keuntungan sebesar US$10-15 juta, atau Rp135202 miliar," kata Mantan Menko Perekonomian itu melalui pesan singkatnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan siap melakukan impor beras 500 ribu ton pada bulan Januari ini, usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution,
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, impor yang dilakukan adalah untuk beras khusus dengan kategori kepecahan di bawah lima persen. Impornya bakal dilakukan oleh BUMN pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
"Jadi, saya melaporkan kepada beliau, beras yang kita impor adalah beras yang masuk dalam kategori beras keperluan lain. Yaitu, dengan tingkat kepecahan di bawah lima persen. Itu Permendag 1 nomor 2018 mencakup itu dan itulah yang kita impor," kata Enggar, usai bertemu Darmin, Jumat 12 Januari 2018.
