KPPN Surabaya 1 Gelar Sosialisasi dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kamis, 25 Apr 2019 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I (KPPN Surabaya I) menggelar sosialisasi PMK-196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan pembinaan Kartu Kredit Pemerintah. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Permasalahan Piutang PNBP Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, SAKTI dan sekaligus melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja pada triwulan I tahun 2019. Acara yang di gelar di Aula Majapahit Gedung KKPN Surabaya 1 ini dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen atau yang mewakili pada masing-masing satuan kerja wilayah KPPN Surabaya I Dalam acara ini disampaikan materi terkait Penatausahaan Piutang PNBP pada Satuan Kerja sesuai PER-85/PB/2011, KPPN mengingatkan satuan kerja agar lebih tertib dalam penatausahaan piutang PNBP sesuai ketentuan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang lebih baik Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di triwulan ke 1 tahun 2019. Serta sosialisasi mengenai SAKTI, SAKTI sendiri merupakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yakni mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. "Hari ini diberikan beberapa sosialisasi, materi serta evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran triwulan 1 tahun 2019 yang diikuti oleh satker-satker dibawah wilayah kerja KPPN Surabaya 1. Salah satunya mengenai sosilisai SAKTI, diharapkan di tahun 2022 semua satker sudah menggunakan SAKTI," Ujar R.M Soorjo Guritno selaku Kepala Seksi Management Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Surabaya 1. Sejak tahun 2018 SAKTI telah diterapkan dilingkup Kementerian Keuangan dan nantinya secara bertahap akan diterapkan disemua Kementerian Negara/ Lembaga pada tahun 2022. Dalam kegiatan sosialisasi dimaksud sekaligus evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang salah satunya diukur dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diukur dari 4 aspek, kesesuaian perencanaan dan anggaran, efektifitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi dan efesiensi pelaksanaan anggaran yang diturunkan ke dalam 12 Indikator Kerja Pelaksanaan Anggaran Disampaikan juga mengenai Kartu Kredit Pemerintah, kartu kredit ini dipegunakan untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan, belanja barang operasionl serta belanja modal. Satker dapat memiliki 1 atau 2 jenis KKP. Jumlah kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP. Acara yang juga dihadiri oleh Kepala KPPN Surabaya 1 Faradiba Arby, ini diharapkan jika para satker bisa mendapatkan penilaian diatas 9,5 . Melalui acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja satker, dan dilakukannya evaluasi tiap triwulan serta memberikan penghargaan bagi tiap satker-satker terbaik di tiap semesternya agar satjer terus termotivasi memberikan kinerja terbaiknya.

Editor : Redaksi

Tag :