Korban Meninggal Akibat DBD Capai 32 Orang, NTT Terbanyak

Kamis, 12 Mar 2020 15:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat dari awal Januari hingga 11 Maret 2020 ada 17.820 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dari berbagai provinsi di Indonesia. Dari catatan tersebut, Lampung menjadi provinsi dengan angka kasus DBD tertinggi, yakni 3.431 kasus. Sementara, Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi provinsi dengan jumlah kematian akibat DBD terbanyak. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, mengatakan ada 32 orang yang meninggal di NTT akibat DBD. Jumlah kasusnya pun jadi yang terbanyak kedua, yakni 2.732 kasus. "Kurangnya faskes dan tenkes di sana berakibat banyaknya angka kematian, dan juga beberapa warga ada yang terlambat memeriksakan diri," ujar dia, di Jakarta, Rabu (11/3) Dari 2.732 kasus di NTT itu, lanjut Siti, hampir setengahnya berada di Kabupaten Sikka, yakni 1.261 kasus. Berdasarkan hal ini, DBD di Kabupaten Sikka masih berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga Rabu (11/3). "Tadi ada enam kabupaten yang menyatakan KLB, tapi karena tren kasus [DBD] turun, [lima kabupaten] mencabut statusnya, tinggal Sikka," kata Siti. Sementara itu, provinsi yang jumlah kasusnya tertinggi adalah Lampung, yakni 3.431 kasus. Namun, jumlah kematiannya masih di bawah NTT, yakni 11 kasus. Lima Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Lampung juga masuk dalam 10 besar Kota/Kabupaten kasus tertinggi DBD tahun 2020 versi Kemenkes. Rinciannya, Kabupaten Lampung Selatan dengan 664 kasus, Kabupaten Pringsewu 591 kasus, Kabupaten Lampung Tengah 490 kasus, Kabupaten Lampung Timur 378 kasus, Kabupaten Lampung Utara 270 kasus, dan Kota Bandar Lampung 270 kasus. Terpisah, Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan mengklaim pihaknya juga memperhatikan penanganan kasus-kasus DBD, dan tak hanya menangani wabah Virus Corona. "Itu (DBD) juga banyak korban, harus dimitigasi makin serius. Masyarakatnya dan pemerintah daerahnya," ujar dia. Senada, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, memastikan pemerintah akan terus memantau penanganan DBD yang dijalankan Dinas Kesehatan di tiap daerah. "Pemerintah terus memantau perkembangan penanganan DBD di setiap daerah. Jika nantinya memerlukan respons khusus, maka pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan segera turun membantu penanganan," ucap dia. "Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan penanganan DBD," imbuh dia.

Editor : Redaksi

Tag :