•   Senin, 30 Maret 2020
BisnisUkm

KNCI Deklarasi Kepengurusan DPC Sidoarjo

( words)


SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) secara resmi melantik anggota DPC KNCI Sidoarjo, yang diadakan di Fave Hotel Sidoarjo, Jl. Jenggolo, Sidoarjo (25/4/2019).

Dalam acara deklarasi yang mengambil tema ‘Kuat Kita Bersatu, Bersatu Kita Kuat’ ini diikuti oleh ratusan peserta yang mewakili outlet yang telah bergabung di bawah naungan KNCI.

KNCI berkomitmen untuk mewadahi aspirasi seluruh outlet yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, termasuk memperjuangkan tuntutan para anggotanya tentang kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan Dirjen Pajak.

“Ada kebijakan pemerintah yang perlu dikaji ulang terutama terkait kebijakan dalam telekomunikasi, saat ini ada dua pos yang kami fokuskan yaitu di Kemenkominfo dan Dirjen Pajak,” terang Perwakilan DPP KNCI, Derrick Firdaus Kurniawan.

Kebijakan yang dirasa memberatkan para anggota KNCI antara lain ialah diberlakukannya pembatasan registrasi kartu perdana dan pemberlakuan pajak sebesar 0,5 persen dari omset bagi outlet di level UMKM.

“Saat ini ada dua tuntutan merupakan aspirasi dari seluruh outlet yang ada Indonesia, tentang aturan Kemenkominfo serta fokus pada masalah perpajakan agar Dirjen Pajak dapat menyesuaikan aturan sehingga kami dapat memenuhi kewajiban sebagai warga negara tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada,” tandasnya.

Menurut Derrick, peraturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita KNCI yaitu UMKM yang mandiri. Mereka berharap setidaknya pemerintah mengetahui ternyata jumlah outlet semakin banyak.

“Mungkin masih dalam pembahasan saat ini sedang diproses di tingkat DPP kita sedang melaksanakan proses audiensi dengan pihak Dirjen Pajak,” sambungnya.

KNCI juga akan mengkaji apakah aturan yang dinilai memberatkan outlet tersebut bisa dikoordinir dengan baik atau malah menimbulkan permasalahan. Sejauh ini KNCI telah beberapa kali mengadakan audiensi dengan pihak Dirjen Pajak dan diterima dengan baik meski belum ada solusi yang melegakan.

“Sudah diterima dengan baik oleh Dirjen Pajak dan beberapa kali ada audiensi,” kata Derrick diamini Priyo Utomo, Ketua DPD KNCI Jawa Timur.

Sementara itu, tuntutan kepada Kemenkominfo soal aturan pembatasan registrasi kartu perdana menimbukan polemik baru. Meskipun Kemenkominfo bersikeras dengan alasan keamanan masyarakat, namun bagi pelaku usaha seluler masih menyisakan banyak permasalahan.

“Pertama dari database menimbulkan kekacauan di level UKM, banyak stok yang hangus karena dibatasi oleh pemerintah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Priyo Utomo, selaku ketua KNCI DPD Jatim, dalam sambutan mengatakan bahwa Kongres ini adalah program dari DPP Pusat KNCI.

“Salah satu program DPP KNCI adalah membentuk kepengurusan wilayah dan melakukan deklarasi. Deklarasi KNCI Sidoarjo adalah salah satu pelaksanaan program itu,” ungkapnya.

Priyo berharap agar semua anggota KNCI Sidoarjo melakukan registrasi keanggotaan di web rumah KNCI supaya bisa terdata dengan baik. Hal senada diungkapkan Jati Purwoko, Ketua DPC KNCI Sidoarjo. Berdirinya KNCI Sidoarjo, lanjut Jati, menjadi harapan baru pemilik outlet di Sidoarjo.

“Harapan saya, dengan adanya KNCI Sidoarjo kita punya bargaining power jika anggota ada permasalahan. Insya Allah jika ada masalah akan ada solusi dan teratasi,” terang Jati Purwoko.

Puncak dari deklarasi, Priyo Utomo sebagai ketua DPD Jawa Timur melakukan pelantikan kepengurusan DPC KNCI Sidoarjo. Dalam proses pelantikan, ketua DPC Sidoarjo melakukan sumpah untuk mengemban amanah sebagai ketua KNCI yang mementingkan kepentingan KNCI dan tidak melibatkan kepentingan pribadi. Byob

Berita Populer