•   Jumat, 24 Januari 2020
Pilwali 2020

Kini ada 3 Faksi Kandidat Cawali PDIP

( words)
Menjelang Pilwali Surabaya 2020, PDIP dipastikan bakal terpecah 3 faksi. Yakni faksi Bambang DH, faksi Tri Rismaharini dan faksi Wisnu Sakti Buana


Laporan: Rangga Putra-Alqomar, Hermi,Tim Wartawan Surabaya Pagi

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Surabaya, memunculkan tiga faksi kandidat cawali dari PDIP. Bakal ada kandidat yang diusung kubu Whisnu, kubu Bambang DH dan gang Risma.
Kubu pendukung Whisnu tampaknya masih belum puas atas keterpilihan Awi. Buktinya, mereka akan menggelar mimbar bebas menyampaikan protes atas keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Kasak kusuk yang beredar menyebutkan penunjukan Awi, panggilan Adi Sutarwijono, santer karena peran Bambang Dwi Hartono alias Bambang DH, mantan Walikota Surabaya. Maklum, Bambang DH, kini menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP. Sejumlah kader PDIP, tahu Awi dikenal sebagai orangnya Bambang DH. Kini dengan terpilihnya Awi, maka perebutan tiket PDIP untuk maju ke Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2020 semakin kompetitif. Termasuk peluang Bambang DH memunculkan kandidat calon walikota (cawali) lainnya, selain Whisnu Sakti Buana yang kini menjabat Wakil Walikota Surabaya, diluar kandidat dari Risma, yang berasal dari birokrat.

Sekilas tentang Adi Sutarwijono, dia merupakan jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya. Setelah itu, dia berprofesi sebagai jurnalis HarianSurya danTempo hingga tahun 2003. Pada tahun 2003 itu, Awi direkrut Bambang DH yang ketika itu masih menjabat sebagai Wali kota Surabaya. Kedekatan keduanya terjadi lantaran sang wali kota merupakan narasumber penting bagi sang jurnalis.

Saat ini, Bambang DH menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan. Karena hubungan dekat antara Awi dan Bambang DH inilah, yang membuat banyak kalangan menduga ada unsur intervensi.

Namun Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya periode 2019 - 2024 Adi Sutarwijono yang dikonfirmasiSurabaya Pagi, Selasa (9/7/2019), menegaskan tidak ada titipan maupun intervensi dalam penunjukkannya sebagai orang nomor satu di partai banteng Kota Pahlawan. Menurutnya, penunjukkan tersebut sudah sesuai dengan aturan main kepartaian.

Aturan main yang dimaksud Awi adalah Peraturan Partai Nomor 28 tahun 2019. Dalam aturan tersebut, termuat batas-batas kewenangan DPC dan DPD. Dalam hal pemilihan ketua di wilayah kabupaten/kota maupun provinsi, baik DPC dan DPD hanya berwenang mengusulkan saja.

Dalam Pasal 44 Peraturan PDIP Nomor 28 tahun 2019 itu, sambung Awi, termaktub aturan hanya DPP PDIP yang memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa-siapa saja yang menjadi ketua DPC dan DPD, di luar usulan DPC dan DPD. Menurut Awi, setiap anggota partai mengetahui aturan ini.

Awi sendiri mengakui, sejatinya adalah nama Wisnu Sakti Buana yang diusulkan sebagai calon tunggal oleh Pengurus Anak Cabang (PAC). Lalu, dalam rapat internal DPC sendiri, muncul lima nama untuk diusulkan, yaitu Wisnu Sakti Buana, Syaifuddin Zuhri, Agustin Poliana, Sukadar dan Untung. Namun, DPP rupanya punya pilihan lain dengan menunjuk dirinya sebagai ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

"Saya tidak tahu bagaimana saya terpilih. Yang saya tahu, nama saya masuk usulan untuk DPD. Tapi bagaimanapun, saya siap memimpin PDIP Surabaya," tandas Awi kepadaSurabaya Pagi, kemarin (09/7/2019).

Disinggung mengenai langkah PDIP Surabaya menghadapi Pilwali 2020, Awi menolak untuk berpendapat lebih banyak. Lagi-lagi, dia mengaku masih menunggu petunjuk dari DPP. "Belum ada penjaringan. Menunggu pusat," kelit Awi yang kini masih anggota DPRD Kota Surabaya dan menjadi caleg terpilih pada Pileg 2019 lalu.

Gelar Mimbar Bebas
Sementara itu, kubu pendukung Wisnu Sakti Buana akan menggelar mimbar bebas menyampaikan protes atas keputusan DPP PDIP mengenai kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang Surabaya, Selasa (9/7/2019). Undangan terbuka mimbar bebas ini yang akan digelar di depan kantor DPC PDIP Surabaya, Jalan Kapuas Nomor 68 itu tersebar di beberapa grup percakapanWhatsApp.

Isi undangan itu meminta kehadiran Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting, dan Anak Ranting PDIP Surabaya di Kantor DPC Surabaya Jalan Kapuas Nomor 68 dalam rangka mimbar bebas menyampaikan "sikap keprihatinan" pada Selasa malam pukul 19.00 WIB.

Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP tingkat kecamatan di Kota Surabaya mengakui telah mendapat undangan itu. Siti Maryam, anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya membenarkan rencana mimbar bebas itu. "Kalau itu sih saya dengar. Ya bisa saja," kata mantan Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya itu, Selasa (8/7/2019).

Siti Maryam mengatakan, pengurus DPC PDIP saat ini sudah demisioner. "Kalau ke sana (kantor DPC) ya sebagai kader biasa. Justru yang punya SK itu PAC. Kalau mereka ke sana menyampaikan aspirasinya, sah-sah saja," kata caleg terpilih DPRD Surabaya periode 2019-2024 itu.

Siti berharap, mimbar bebas berlangsung dengan santun. "Kalau menghujat, menjelekkan, mohon maaf," katanya. Namun ia menolak berkomentar mengenai penunjukan pengurus baru DPC Surabaya oleh DPP. Dia tidak menyampaikan dukungan maupun penolakan.

Masih Status Quo
Dalam Rakercab, sebanyak 31 PAC mengusulkan nama Whisnu Sakti Buana. Namun, hasil tersebut tidak diindahkan oleh DPP PDIP. Sementara dalam Peraturan Partai Nomor 28 Tahun 2019 pasal 5, yang dihasilkan dalam Rakernas menyatakan bahwa tentang evaluasi kinerja DPC yang berstatus baik tidak perlu dilakukan penggantian pengurus.

Karena itu, Ketua PAC PDIP Kecamatan Bulak, Riswanto menilai penunjukan Adi Sutarwijono tidak sesuai mekanisme partai. Menurutnya, atas dasar tersebut maka hasil Konfercab di Gedung Empire Palace, Minggu (7/7/), harusnya dievaluasi kembali oleh DPP PDIP. “Karena DPC PDIP Surabaya tidak termasuk dalam evaluasi kinerja yang buruk,” tandasnya.

Ketua PAC Simokerto Widyanto juga mencetuskan hal serupa. Pria yang terkenal kritis dalam organisasi partai PDIP di Surabaya ini meminta pihak yang melakukan klaim memberikan bukti kongkrit. “ Kalau ada SK, berapa nomor SK-nya. Karena organisasi partai ini punya aturan main,” katanya.

“Saya yang hadir di Konfercab mendengar sendiri bahwa DPP mengatakan jika mereka membacakan rancangan rekomendasi. Bahkan belum rekomendasi,” ujar Widyanto lebih lanjut.

Menurutnya, belum ada hasil resmi terkait rekomendasi apapun. "Karena rancangan itu mendapatkan penolakan dari seluruh PAC yang hadir disana," tegasnya. “Jadi hingga kini masih berstatus quo. Masih diskors untuk kemudian dibahas di DPP untuk mengurai masalah,” tambah Widyanto.

Semangat Regenerasi
Terpisah, organisasi sayap PDIP, Taruna Marah Putih (TMP) siap mendukung serta mengamankan surat rekomendasi terkait pemilihan ketua, sekretaris dan bendahara atau KSB di seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota/Kabupaten PDIP di Jawa Timur. Sekretaris DPD Taruna Merah Putih Jawa Timur, Hadrean Renanda mengatakan, dasar dukungan yang di gaungkan oleh TMP adalah melihat adanya semangat regenerasi serta kepentingan strategis di tubuh partai berlambang banteng moncong putih ini. "Dasarnya jelas, ada aturan partai yang mengikat (Peraturan PDIP 28/2019) serta semangat regenerasi," kata Hadrean kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Bahkan, DPD Taruna Merah Putih siap memecat anggotanya yang tidak tunduk dan patuh dengan keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. "Setiap kader harus tunduk dan patuh kepada partai. Itu mutlak dan tidak bisa ditawar," tegasnya.

Hadrean juga mengucapkan selamat kepada kader-kader yang terpilih sebagai KSB (Ketua Sekretaris dan Bendarhara) yang tertuang dalam surat rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Termasuk Ketua DPD Taruna Merah Putih Jawa Timur, M. Nur Arifin yang juga terpilih menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono, menegaskan bahwa keputusan memilih pengurus baru telah diputuskan oleh Megawati. Bahkan surat keputusan itu telah ditandatangani oleh Megawati dan Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto. "Memang ada evaluasi untuk setiap DPD dan DPC tingkat daerah. Dan semua kader harus patuh dan tunduk pada putusan DPP," kata Nusyirwan.

Tiga Faksi
Peneliti politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam menilai terbentuknya pengurus DPC PDIP Kota Surabaya yang baru, perebutan tiket PDIP untuk maju ke Pilwali Surabaya 2020 semakin kompetitif. Jika sebelumnya Wisnu Sakti Buana menjadi yang paling berpeluang maju, saat ini semua kandidat mempunyai kekuatan yang sepadan.

Ia juga menyarankan kepada Wisnu Sakti Buana agar mulai fokus mempersiapkan pencalonan dengan memoles tingkat elektabilitasnya, menghadapi Pilwali 2020. "Ini agar Whisnu mempunyai daya jual dan kian kompetitif dengan calon-calon lain, termasuk jika ada calon yang diusung DPP," ucap Surokim.

Menurut Surokim, elektabilitas menjadi ukuran dan pertimbangan utama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memberikan rekomendasi kepada salah satu calon. "Pilihan yang masuk akal sekarang bagi Whisnu adalah berusaha fokus untuk meningkatkan tingkat elektabilitas beliau dalam radar-radar survei Pilwali surabaya," jelas dia.

Hal tersebut dirasa perlu, karena Whisnu harus siap bertarung dengan rekan di internal PDIP dari faksi yang lain, yaitu Faksi dari Ketua Bappilu DPP PDIP, Bambang DH dan Faksi dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini serta calon yang dimunculkan oleh DPP. "Apalagi saat ini semua keputusan sangat tergantung pada DPP dan Ketum, sehingga tidak mudah diprediksi karena bisa jadi akan juga muncul calon kejutan yg punya pengaruh besar lobby ke DPP," lanjutnya.

Dari situ, menurut Surokim tidak ada jaminan bagi kader organik untuk direkomendasikan dalam Pilwali. "Padahal menurut saya tetap harus ada kader organik genuine PDIP untuk menguatkan mental psikologis anggota PDIP sendiri apakah di posisi wakil atau di posisi calon walikota," pungkasnya.

Berita Populer