SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tercatat memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta lainnya, kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta hingga akhir Juli 2019 sangat buruk.
Buruknya kinerja Dinas PRKP DKI Jakarta terlihat dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang diunggah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta di laman resmi, https://publik.bapedadki.net, pada Kamis (25/7).
Dalam halaman tersebut, Dinas PRKP DKI Jakarta memiliki nilai serapan paling rendah dibandingkan dengan SKPD DKI Jakarta lainnya yang berarti tidak berjalannya program kerja.
Rendahnya serapan anggaran hanya sebesar 9,1 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 2,4 triliun pada tahun 2019. Realisasi tersebut pun jauh dari target serapan yang dipatok sebesar 22,4 persen pada tahun 2019.
Data tersebut terbagi dalam 16 alokasi anggaran berdasarkan satuan dan unit kerja, antara lain Dinas PRKP, Suku Dinas (Sudin) PRKP lima wilayah Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera atau Rumah DP 0 Rupiah serta sebanyak 13 Unit Pengelola (UP) Rumah Susun Sederhana Sewa yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota.
Dalam data Dinas PRKP DKI Jakarta, penyerapan anggaran hanya sebesar 4,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,65 triliun hingga bulan Juli 2019.
Sedangkan, penyerapan aSudin PRKP Jakarta Barat sebesar 4,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 70,2 miliar, Sudin PRKP Jakarta Pusat sebesar 19,6 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 26,5 miliar dan Sudin PRKP Jakarta Selatan hanya sebesar 2,9 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 42,3 miliar.
Serapan rendah juga terlihat dari Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera atau Rumah DP 0 Rupiah, yakni sebesar 5,4 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 9,4 miliar. Namun, rapor sebanyak 13 Unit Pengelola Rusunawa justru terlihat baik, pencapaian tersebut memperbaiki kinerja Dinas PRKP DKI Jakarta sepanjang tahun 2019.
