Khofifah Indar Parawansa

Tuduhan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terkait beredarnya video kampanye untuk memilih Khofifah Indar Parawansa, sempat memanaskan suhu politik menjelang Pilgub Jatim 2018. Apalagi, bukan kali ini saja politisi yang biasa disapa Cak Imin tampak menghadang laju Khofifah. Sebelumnya, Cak Imin sempat meminta Presiden Jokowi agar tidak merestui Khofifah maju Pilgub Jatim. Kala itu Khofifah yang asli Arek Suroboyo ini masih menjadi Menteri Sosial (Mensos). Sedang Cak Imin bersama saudaranya, Halim Iskandar sebagai pendukung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018. ------------------ Laporan : Ibnu F Wibowo ------------------ Jumat (16/2) lalu, Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya berniat mengajukan tuntutan kepada Khofifah Indar Parawansa, Cagub Jatim yang berpasangan dengan Emil Dardak, Bupati Trenggalek. Hal tersebut berkaitan dengan dugaan tersebarnya video kampanye pada Pilgub edisi lalu dimana PKB dan Cak Imin meminta masyarakat Jawa Timur untuk memilih Khofifah. "Itu video kampanye lama. Ini termasuk kampanye manipulatif. Sudah meresahkan banyak pihak. Terutama ibu-ibu muslimat yang ada di Jawa Timur," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu pada kesempatan tersebut. Mendengar hal itu, Khofifah pun angkat bicara. Saat ditemui dalam kunjungannya di Sidoarjo, Khofifah menganggap niatan tersebut hanya buah dari kepanikan Muhaimin Iskandar semata. Wanita yang masih menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU itu enggan menanggapi hal tersebut terlalu jauh. "Mungkin Mas Imin (panggilan Khofifah untuk Cak Imin) lagi panik. Agak sering beliau panik kalau ngadepi saya. Doakan saja supaya tenang," cetus Khofifah pada kesempatan tersebut, Sabtu (17/2/2018). "Apanya yang (kampanye manipulatif)? Video menyebar lima tahun lalu, siapa yang mengalirkan, siapa yang mem-viral-kan, saya tidak dalam menanggapi itu," lanjutnya. Ditemui Minggu (18/2), pada acara "Kampanye Damai Pilgub Jatim" yang diselenggarakan oleh KPU Jatim, Emil Dardak selaku Cawagub dari pasangan yang diusung oleh Demokrat-Golkar-Nasdem-Hanura-PPP-PAN itu pun mengaku tidak ambil pusing terkait hal tersebut. "Bu Khofifah juga kan nggak ambil pusing. Itu terbukti dari respon beliau yang santai kan," katanya. Apabila tuntutan tersebut benar diajukan kelak, politisi Millenials itu meyakini bahwa Khofifah akan menggunakan hak-haknya secara penuh. "Tapi, kalau saya hanya titip salam saja ke Cak Imin. Salam hormat dari saya," ungkap dia. Masyarakat Sudah Cerdas Terkait drama tersebut, Agus Dono Wibawanto selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Timur mengajak semua pihak untuk membawa semangat harmonisasi demi Pilgub Jatim 2018 yang damai. Terlebih lagi, informasi terkait penyebar maupun tersebarnya video tersebut juga masih belum jelas kebenarannya. "Siapa yang melakukannya(menyebarkan) itu juga tidak jelas. Saya pikir langkah yang sangat harmonis adalah dengan memaafkan," kata pria yang akrab disapa Gus Don itu ketika ditemui terpisah. Di sisi lain, pria yang pernah maju pada Pilwalkot Malang di tahun 2013 itu pun menganggap bahwa masyarakat sekarang sudah sangat cerdas dalam memilah informasi yang mereka terima. "Masyarakat ini sudah sangat paham bagaimana itu terjadi. Mereka sudah tahu itu video kapan. Jadi ya itu tadi, demi semangat harmonisasi, lebih baik kalau memaafkan saja," tandas Agus Dono. Senada, Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer pun memiliki anggapan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya saling menuntut justru akan menjadi kontraproduktif bagi masing-masing peserta Pilgub Jatim 2018. "Saya pribadi belum tahu itu videonya bagaimana. Tapi yang jelas, kalau pendapat saya lebih baik tidak usah saling menuntut. Apa yang sudah terjadi saat ini, kalau memang dianggap merugikan, dihentikan saja. Lalu untuk yang selanjutnya itu dijaga supaya tidak terjadi lagi," kata Musyafak. Lebih lanjut, ia juga menekankan agar seluruh pihak yang terkait dengan kontestasi Pilgub Jatim 2018 untuk saling menahan diri dan menghormati satu sama lain. Hal tersebut demi terwujudnya Pilgub Jatim 2018 yang damai. "Apalagi ini calon cuma dua. Juga sama-sama kader NU. Kalau terkait itu tadi(video), nggak usahlah lah saling menuntut. Malah kontraproduktif nanti. Saling memafkan saja. Supaya Pilgub Jatim 2018 ini bisa damai dan harmonis. Ke depannya, sama sama dijaga agar tidak saling merugikan," pungkas Musyafak. Bawaslu Diminta Turun Dimintai pendapatnya, sosiolog politik asal Unesa Agus Mahfud Fauzi menganggap masalah tersebut perlu segera menjadi perhatian Bawaslu. Ia memandang bahwa apabila tidak segera mendapatkan kejelasan, maka justru dapat merugikan kedua belah pihak yang tengah berkontestasi di Pilgub Jatim 2018. "Karena ini justru bisa menyebabkan perseteruan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Baik kubu Gus Ipul, maupun Khofifah dapat sama-sama dirugikan karena hal itu," kata mantan Komisioner KPU Jatim tersebut. "Jadi, menurut saya, apabila kelak ada laporan yang masuk, maka Bawaslu harus segera memprosess agar segera jelas semuanya. Karena memang apa yang terjadi di 5 tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sehingga tidak dapat lagi digunakan," tambahnya. Namun, apabila ternyata tidak laporan yang masuk, menurut Agus hal tersebut bisa diproses berdasarkan temuan-temuan di tengah masyarakat. "Kalau ini, saya yakin Panwas Kabupaten ataupun Panwas Kecamatan mampu untuk ini," tegasnya. "Isu-isu seperti ini, kalau tidak dijernihkan maka justru hanya akan membawa dampak negatif bagi Pilguh Jatim 2018," pungkas Agus Mahfud. Sanksi Bagi Paslon Curang Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan, sanksi berat menanti Calon Kepala Daerah yang ditemukan atau terindikasi bermain curang saat menarik simpati atau menarik dukungan suara pada Pilkada serentak 27 Juni mendatang. "Sanksi dijatuhkan bila ditemukan atau terindikasi bermain politik uang, penyebaran isu SARA, maupun kampanye hitam atau informasi hoax, " tegas Arief di sela Deklarasi Gerakan Nasional Kampanye di Anjungan Losari, Makassar, Minggu (18/2/2018). Dirinya menyatakan, bilamana nanti ada oknum tim sukses, ataupun kandidat yang terindikasi melanggar aturan maka diberikan sanksi teguran tertulis pertama. Bila masih tetap melakukan maka izin kampanye dicabut dan diberikan blacklist atau tanda hitam. "Paling berat bisa saja didiskulifikasi kepesertaannya bila dilakukan berulang, bahkan bisa dikenakan pidana untuk diproses hukum, karena dalam aturannya disebutkan seperti itu," papar dia. Menurutnya, dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah gerakan nasional Deklarasi Kampanye Damai, karena melihat potensi itu di daerah itu diyakini akan berjalan kondusif aman dan damai untuk menjadi daerah pencontohan di 171 daerah Pilkada serentak di Indonesia. "Untuk itu penting berkomitmen bersama deklarasi bersama Pilkada serentak tanpa Hoax, isu SARA dan tidak ada money politik, sehingga biayanya akan lebih murah," tandasnya. n

Editor : Redaksi

Khofifah Indar Parawansa

Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget

Ganjar tak Hadir, Sinyal Kuat PDIP Oposisi

Pidato Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto

Prabowo, tak Nyatakan Jamin Kebebasan Pers

Mooryati Soedibyo, Dirikan Pabrik Mustika Ratu dari Kelola Jamu

Pusaran Dugaan Perselingkuhan Anak Gadis Kapolresta Malang

Komisioner Bawaslu Gresik Diduga Telah Mark-up Anggaran Kegiatan Rapat Evaluasi

Pidato Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto

Prabowo, tak Nyatakan Jamin Kebebasan Pers

Garuda Muda Tak Takut Korea Selatan

Mooryati Soedibyo, Dirikan Pabrik Mustika Ratu dari Kelola Jamu