SURABAYAPAGI.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengunjungi dua perusahaan percetakan di Jawa Timur, PT Temprina Media Grafika dan PT Puri Panca Pujibangun, Minggu (20/1).
Hal ini sehubungan dengan dilaksanakannya proses cetak perdana logistik surat suara pemilu 2019. Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua KPU RI, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP), dan Ketua Bawaslu RI.
Proses produksi mulai dilaksanakan dari tanggal 19 Januari-19 Maret 2019 dengan total surat suara yang harus diproduksi sebanyak 939.879.651. Sementara itu, proses distribusi dan serah terima akan dilakukan sejak tanggal 1-29 Maret 2019. PT Temprina Media Grafika menyumbang 27,13 pesen dari keseluruhan produksi, sedangkan, PT Puri Panca Pujibangun sebanyak 11,46 persen.
Arief Budiman selaku Ketua KPU RI memberikan catatan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak produsen surat suara. Pertama, harus memperhatikan kualitasnya dengan mencetak sebagaimana spesifikasi yang telah dikirim KPU seperti warna logo dan foto kandidat. Kedua, jumlahnya harus tepat karena bila tidak maka bisa dipidanakan. Ketiga, distribusi tidak boleh salah alamat karena pemilu kali ini proporsional dengan dapil tertentu, ujarnya pada Minggu (20/1) di PT Puri Panca Pujibangun.
Catatan untuk pemenang tender agar berhati hati meskipun terjadi hal tidak disengaja namun berdampak fatal. Hal-hal yang kecil mengenai ada indikasi ketidakberesan bisa langsung koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, termasuk juga menjelaskan kepada publik, Ujar Mochammad Afifuddin sebagai anggota Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu hadir menyampaikan mengenai pentingnya berhati-hati dalam proses produksi.
Ketika menanggapi mengenai hoaks tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos, Arief Budiman secara tegas menyatakan, KPU dan Bawaslu memastikan kali ini produksi surat suara tidak hoaks. Kunjungan sekaligus sosialisasi kali ini memang secara tidak langsung mematahkan hoaks mengenai surat suara. Hal ini disebabkan karena secara jelas, surat suara baru diproduksi mulai dari 19 Januari yang mana setelah kabar tersebut beredar.
