SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Perbuatan untuk mengkebiri pers mendapat sorotan dari Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Bambang DH menyesalkan insiden larangan wartawan televisi yang akan meliput di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Dengan kejadian tersebut jelas ini mencoreng citra partai, Ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (11/10).
Bambang mengatakan, pekerja jurnalis sudah nyata dilindungi oleh Undang-undang sehingga siapapun yang melarang atau alergi terhadap wartawan itu pelanggaran berat.
Terlebih, tambah Bambang DH, seorang Walikota Surabaya, Risma yang merupakan pejabat publik bertindak tidak elok kepada wartawan jelas mencoreng citra partai yang mengusung Risma jadi Walikota. Saya khawatir suara partai di Surabaya akan anjlok karena kelakuan bu Risma yang mencoreng nama baik partai yang selama ini sudah bagus dimata publik, akibat melarang wartawan meliput dirinya, tegas Bambang DH.
Bambang DH yang kini menjadi elit politik di DPP PDI Perjuangan menyarankan kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, bahwa kinerja Kepala Daerah tidak bisa hanya mengandalkan anak buahnya atau SKPD, tapi juga bermitra dengan media itu sangat utama.
Kenapa, ungkap Bambang DH, bisa saja jika anak buahnya (SKPD) apa yang terjadi di lapangan yang sebenarnya soal kinerja dilaporkan ke Wali Kota Risma berbeda dengan yang ada di lapangan. Nah kalau wartawan kan fakta apa yang dilihat sesuai dengan laporannya. Jadi ketika hal itu ditanyakan ke Wali Kota, ya Bu Risma jangan marah dong, apalagi sampai ga mau ketemu dengan wartawan," ungkapnya.
Sementara itu Ketua PWI Jatim, Achmad Munir akan segera memberi klarifikasi soal Risma yang melarang wartawan meliput di rumah dinas Walikota, Tri Rismaharini.
Munir menambahkan, PWI Jatim akan back up masalah insiden reporter JTV yang dilarang oleh Wali Kota Surabaya Risma, dan segera dimintai klarifikasi, jangan sampai persoalan ini malah reporternya yang menjadi korban. PWI Jatim akan back up penuh persoalan ini," Kata Munir saat dihubungi via telpon, Kamis (11/10).
Sebelumnya, viral peristiwa pengusiran atau peristiwa larangan peliputan Kirab Satu Negeri GP Ansor yang dialami salah satu reporter televisi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, seperti yang telah diberitakan, Rabu (10/10) di Harian Surabaya Pagi halaman 3.
Kabag Humas Pemerintah Kota Surabaya Surabaya M. Fikser mengklarifikasi atau hak jawab terkait dugaan pelarangan liputan Namun pernyataan hak jawab Fikser tersebut dibantah keras oleh Dewi Imroatin reporter televisi JTV yang menjadi korban pengusiran saat peliputan Kirab Satu Negeri GP Ansor di rumah dinas Wali Kota Surabaya.
Sementara itu pelarangan peliputan kepada wartawan JTV Dewi Imroatin oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser juga mendapat tanggapan dari Direktur JTV Imam Syafii. Menurutnya perbuatan pelarangan peliputan tersebut sangat disesalkan, karena wartawan menjalankan tugas amat undang-undang.
Menurut Imam, sebenarnya persoalan di kota Surabaya sangat banyak. Setiap media berhak melakukan tugasnya untuk menyampaikan informasi ke publik termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Kalau Risma tidak mau berkomentar, yang rugi dia sendiri. Apalagi persoalan di kota Surabaya ini sangat banyak. Alq
